Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.10/1994
Sehubungan dengan telah disahkannya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara RI – Hongaria, yaitu dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1989 tanggal 9 Desember 1989 (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 1989); dan pada tanggal 8 Februari 1990 dan tanggal 15 Januari 1993 Pemerintah RI dan Pemerintah Hongaria telah saling menyampaikan pemberitahuan mengenai berlakunya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.43/1994
Terlampir disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 50/KMK.04/1994 tanggal 12 Pebruari 1994 tentang “Tidak dilakukannya pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium, Uang Perangsang dan Imbalan Lainnya yang dibayarkan Kepada Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d Ke bawah Dan Anggota ABRI Yang Berpangkat Pembantu Letnan Satu Ke bawah Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara” sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.43/1994
Terlampir disampaikan Keputusan Menteri Keuangan No. 49/KMK.04/1994 tanggal 9 Februari 1994 tentang “Besarnya Biaya Untuk Mendapatkan, Menagih Dan Memelihara Penghasilan Teratur Sehubungan Dengan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto”. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan teratur sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 14/KMK.04/1990 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.411/1994
Sehubungan dengan masih diterimanya laporan data PPAT sesuai dengan SE-18/PJ.41/1992 tanggal 7 Mei 1992, dengan ini diberitahukan bahwa dengan telah dikeluarkannya SE-27/PJ.41/1993 tanggal 2 Desember 1993 tentang Laporan Bulanan/Triwulanan pemanfaatan data transaksi jual beli tanah/bangunan dan data prioritas (Seri pemanfaatan data-24), maka sejak laporan bulan Januari 1994, laporan pemanfaatan data sesuai SE-18/PJ.41/1992 tanggal 7 Mei […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.951/1994
Dengan ini diberitahukan bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-11/PJ/1994 tanggal 21 Februari 1994 telah ditetapkan Pedoman Induk Tata Usaha Penerimaan dan Restitusi Pajak (TUPRP) 1994 yang berlaku mulai tanggal 1 April 1994. Pedoman Induk TUPRP 1994 tersebut menggantikan Pedoman Induk TUPRP 1990. Sambil menunggu selesai dicetaknya buku tersebut, dengan ini disampaikan informasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ./1994
Dalam rangka meningkatkan pelayanan penerimaan SPT Tahunan PPh, maka selama bulan Maret 1994 agar diambil langkah-langkah antara lain sebagai berikut : Segera membentuk tim-tim semacam satuan tugas untuk melakukan penjelasan SPT baik di KPP, Instansi Pemerintah, Swasta maupun di tempat-tempat strategis lainnya. Hari-hari Minggu dalam bulan Maret 1994 yaitu tanggal 20 dan 27 Maret 1994, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.6/1994
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1993 tanggal 16 Agustus 1993 perihal Pedoman Pembayaran PBB yang berasal dari IHH atas Kayu, ditentukan bahwa dasar pembagian pembayaran PBB adalah angka perbandingan tertimbang IHH Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Saudara dapat segera mengirimkan “Daftar Perbandingan Tertimbang IHH” untuk untung rekening masing-masing Bupati/Walikota […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.6/1994
Sehubungan dengan terdapatnya laporan tentang penunjukan Bank/Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran pada beberapa KP.PBB tidak mengikuti pola yang telah digariskan, maka dengan ini ditegaskan sekali lagi hal-hal sebagai berikut: Tempat Pembayaran adalah Bank/Unit Bank dan/atau Kantor Pos dan Giro yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB dari Wajib Pajak atau penyetoran PBB dari Petugas Pemungut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.6/1994
Berdasarkan hasil pemantauan persiapan pencetakan data keluaran tahun 1994, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Masih terdapat beberapa KP. PBB yang merencanakan akan menggunakan aplikasi Sistep untuk pencetakan data keluaran tahun 1994; Peralatan komputer dan High Speed Printer yang sudah terpasang untuk pencetakan SPPT, STTS, dan DHKP belum dimanfaatkan secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.53/1994
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/1994 tanggal 26 Januari 1994 dan sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/1994 tanggal 26 Januari 1994 merupakan perluasan/penambahan Kelompok Pengusaha Jasa tersebut dalam pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.313/1994
Bersama ini dikirimkan kepada Saudara dua Keputusan : a. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tanggal 6 Juni 1992; b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 708/KMK.04/1993 tanggal 3 Juli 1993. Keduanya mengenai Penghitungan dan Penyetoran bagian Pemerintah berupa pajak-pajak dari hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia, untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.6/1994
Sehubungan dengan perihal sebagaimana pokok Surat Edaran di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Sebagaimana diketahui Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan saat ini belum menetapkan Rincian Rencana Penerimaan PBB Tahun Anggaran 1994/1995 per sektor, per Daerah Tingkat II, per KP.PBB. Namun diperkirakan khusus untuk Sektor Pedesaan dan Perkotaan, dibandingkan dengan tahun 1993/1994 akan mengalami […]