Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.53/1994
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/1994 tanggal 26 Januari 1994 dan sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut : Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-05/PJ/1994 tanggal 26 Januari 1994 merupakan perluasan/penambahan Kelompok Pengusaha Jasa tersebut dalam pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.22/1989
Sehubungan dengan adanya keragu-raguan dalam menafsirkan Surat Edaran Nomor : SE-22/PJ.22/1988 tanggal 6 Mei 1988 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai ketentuan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, atas bunga yang dibayarkan atau terhutang oleh Wajib Pajak Dalam Negeri wajib dipotong pajak sebesar 20% yang bersifat final. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 68/PJ./1993
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelaksanaan Pasal 16, 26, & 36 KUP, bersama ini disampaikan penegasan untuk dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal-pasal tersebut sebagai berikut : I Pembetulan surat ketetapan pajak (SKP) berdasarkan Pasal 16 KUP. 1. Sifat Pembetulan Pembetulan berdasarkan Pasal 16 adalah sebagai pelaksanaan azas adaptasi yang selayaknya dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.42/1993
Sehubungan dengan makin meluasnya penggunaan instrumen keuangan yang berbentuk Commercial Paper dan agar terdapat kepastian dalam perlakuan perpajakan atas transaksinya, dengan ini diberikan penegasan tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas transaksi Commercial Paper tersebut. Commercial Paper (CP) adalah suatu surat pengakuan hutang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan dana dengan perjanjian bahwa penerbit CP akan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.52/1993
Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1993 , Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 854/KMK.01/1993 tanggal 23 Oktober 1993 tentang Tata Laksana Pabean Mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) dan Nomor 855/KMK.01/1993 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.41/1993
Bersama ini disampaikan kepada Saudara rekaman Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 928/KMK.04/1993 tanggal 8 Desember 1993 tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang mulai berlaku untuk Tahun Pajak 1984. Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan besarnya faktor penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 66/PJ.6/1993
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-40/PJ.6/1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menkeu No. 174/KMK.04/1993, dengan ini disampaikan Ralat dari Surat Edaran tersebut. (terlampir). Sedangkan bagi KP. PBB yang telah mengeluarkan produk SPPT tahun 1993 untuk sektor Perhutanan, maka untuk lebih efektif dan efisien Ralat SE-40/PJ.6/1993 ini dapat diterapkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.51/1993
Sehubungan dengan pengenaan PPN atas penyerahan alat kontrasepsi dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Sesuai Pasal 2 angka 7 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986, PPN yang terutang atas penyerahan alat kontrasepsi untuk keperluan program Keluarga Berencana Nasional, ditanggung Pemerintah. Yang dimaksud dengan keperluan program Keluarga Berencana Nasional adalah penyerahan alat kontrasepsi kepada BKKBN. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.442/1993
Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/PJ.11/1993 tanggal 4 Oktober 1993 tentang Tata Cara Verifikasi Lapangan Pajak Penghasilan, dengan ini diberitahukan bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas terdapat kesalahan cetak yang harus dibetulkan, bersama ini diberikan ralat sebagai berikut : Halaman 4, pasal 4 huruf c, baris ke-3 : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.41/1993
Sehubungan dengan surat edaran Menteri Muda Keuangan selaku Pgs Direktur Jenderal Pajak No. SE-26/PJ.42/1990 tanggal 11 September 1990 perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan tembusan laporan Pengawasan Pembayaran 100 Wajib Pajak Besar yang kami terima, ternyata waktu dan bentuk laporan Kantor Pelayanan Pajak belum terdapat keseragaman. Oleh karena itu demi keseragaman pelaporan, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.41/1993
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.311/1993 tanggal 27 September 1993, khusus mengenai butir 3 dalam kaitannya dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang PPh tahun 1984, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Bagi wajib pajak yang sudah menyampaikan pemberitahuan untuk penggunaan Norma penghitungan tahun 1993 sesuai dengan ketentuan Keputusan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.6/1994
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ.6/1993 tanggal 14 Juni 1993 tentang Petunjuk Teknis Pemetaan Pajak Bumi dan Bangunan, bersama ini disampaikan ralat pada beberapa halaman, yaitu: Halaman 40, Daftar Perhitungan Poligon Utama, seharusnya sebagaimana daftar terlampir. Halaman 80 baris 4, tertulis tebal minimal 0,004 inch, seharusnya 0,003 inch. Halaman 99 dan 100, pada […]