Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.6/1993
Sehubungan dengan telah diterbitkannya SE-40/PJ.6/1993 tanggal 21 Juli 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.04/1993, serta SE-52/PJ.6/1993 tanggal 10 September 1993 tentang Kebijaksanaan Pendataan dan Penilaian serta komputerisasi PBB, diberitahukan bahwa akan diadakan penjelasan dan pemantauan pelaksanaan juklak tersebut ke daerah-daerah bersamaan dengan Pemantauan Pelaksanaan SISMIOP. Untuk maksud tersebut diharapkan bantuan Saudara agar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.51/1993
Sehubungan dengan terbitnya Buku Keduapuluh Empat IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 59490/A/A4/B/’93 tanggal 22 September 1993, dan Departemen Agama dengan surat Nomor P.III/KU.03.1/187/842/1993 tanggal 14 September […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.10/1993
Sehubungan dengan telah berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Australia pada tanggal 1 Juli 1993, Mr. M.J. Carmody, Commissioner of Taxation dari Australian Taxation Office dalam suratnya kepada Direktur Jenderal Pajak tanggal 23 Februari 1993 No : 91/8216-1 telah memberitahukan secara resmi daftar pejabat-pejabat (terlampir) yang ditunjuk sebagai pejabat berwenang (competent authority for the Australian taxation […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 55/PJ.6/1993
Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-40/PJ.6/1993tanggal 21 Juli 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan No. 174/KMK.04/1993 tanggal 23 Februari 1993, khususnya tentang mesin sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka IV surat edaran dimaksud, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Oleh karena jenis dan tipe/merk mesin sangat bervariasi maka perhitungan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.43/1993
Bersama ini disampaikan kepada Saudara pedoman standar gaji/upah karyawan asing tahun 1993 dan selanjutnya. Pedoman standar gaji/upah ini disusun berdasarkan hasil survey tingkat biaya hidup karyawan asing (expatriate) di Jakarta. Dalam pelaksanaannya perlu diberikan penggarisan sebagai berikut : Dalam pedoman standar gaji/upah tahun 1993 dan selanjutnya ini diadakan penggolongan berdasarkan : 1.1. Kebangsaan dari karyawan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.41/1993
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang penunjukan unit pelaksana Fiskal Luar Negeri, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Keputusan Dirjen Pajak Nomor : Kep-106/PJ.11/1991 Jo. Kep-13/PJ.11/1993 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-05/PJ.41/1993 telah mengatur tentang pelimpahan wewenang Dirjen Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perihal SKFLN dan SKBFLN. Dalam rangka […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 53/PJ.6/1993
Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-35/PJ.6/1993 tanggal 22 Juni 1993 perihal Pembaharuan Data Cadangan (Back up Master File) dan SE-52/PJ.6/1993 tanggal 10 September 1993 perihal Kebijaksanaan Pendataan dan Penilaian serta Komputerisasi PBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk keperluan analisis konversi aplikasi SISTEP/SISTEP Plus ke SISMIOP, Kantor Pusat Ditjen Pajak (Dit. PBB) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 54/PJ.6/1993
Dalam rangka inventarisasi jumlah dan nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan baik yang berasal dari laporan PPAT/Notaris PPAT maupun yang berasal dari sumber lainnya, maka dengan ini diminta agar Saudara : Melaporkan jumlah dan nilai transaksi jual beli atas tanah dan bangunan untuk tahun 1992 dan tahun 1993. Jumlah dan nilai transaksi tersebut hendaknya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.31/1991
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 627/KMK.04/1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak atas Penghasilan dari Pekerjaan yang diterima Tenaga Asing yang Bekerja pada Wajib Pajak Badan di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.00/1988. Beberapa hal perlu disampaikan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.31/1991
Sebagaimana diketahui, bahwa telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 628/KMK.04/1991 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Badan yang melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak sendiri, sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 398/KMK.00/1988. Materi pokok yang diatur […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.32/1991
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan tentang pengertian jasa penyediaan tenaga kerja dan jasa tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut ; Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPN 1984 jo Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 atas Jasa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.43/1991
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-421/PJ.43/1991 tanggal 27 Desember 1991 tentang Penunjukan Wajib Pajak Perseorangan sebagai Pemotong PPh Pasal 23, dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut : Orang Pribadi atau perseorangan yang dapat ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23 harus mempunyai NPWP dan terbatas pada dokter, notaris, arsitek, akuntan, pengacara, […]