Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.5/1989
Bersama ini disampaikan surat Direktur PPN dan PTLL Nomor S-1009/PJ.5.1/1989 tanggal 15 Juli 1989 perihal Pengkreditan Pajak Masukan yang ditujukan kepada PT. Yulinda Duta Fashion untuk dapat dipakai sebagai pedoman dalam menangani masalah yang sama dalam wilayah kerja Saudara. Kiranya perlu diingatkan pula bahwa dalam rangka perluasan pengenaan PPN sampai dengan Pedagang Besar dan Jasa-jasa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 62/PJ/1989
Sehubungan dengan banyaknya permintaan dari Yayasan dan Yayasan Dana Pensiun agar dibebaskan dari pengenaan PPh atas bunga deposito, sertifikat deposito dan tabungan (Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988), dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pembebasan PPh atas bunga deposito, sertifikat deposito, dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.5/1989
Sehubungan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-25/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989 tentang Faktur Pajak Gabungan; KEP-24/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989 tentang Faktur Pajak Sederhana; dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut : (1) Dengan Keputusan tersebut diatas Pengusaha Kena Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak Gabungan dan Faktur Pajak Sederhana tanpa diperlukan izin lagi dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 63/PJ.6/1989
Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dari Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 1324/KMK.04/1988 tanggal 28 Desember 1988 tentang Penentuan Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : Pelaksanaan penilaian secara individu supaya berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 42/PJ.54/1988
Sebagaimana Saudara ketahui, Kantor PDIP telah menerbitkan Lembar Penugasan Pemeriksaan atas SPT PPh 1986 Lebih Bayar dengan skor 500. Dari sejumlah LP2 yang telah dikirim ke Kantor-Kantor Inspeksi Pajak ternyata ada beberapa LP2 SPT PPh 1986 Lebih Bayar Kelompok A WP Penanaman Modal yang mendapat Skor 500 dan terlanjur dikirim ke Kantor Inspeksi Pajak untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.22/1988
Sehubungan dengan adanya keragu-raguan tentang kedudukan ketentuan perpajakan dalam kontrak karya, dengan ini ditegaskan, bahwa sesuai dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1032/MK.04/1988 tanggal 15 September 1988, maka ketentuan perpajakan yang diatur dalam Kontrak Karya Pertambangan yang telah disetujui oleh Pemerintah diberlakukan ketentuan khusus (special treatment/lex specialist).Dengan perkataan lain, undang-undang perpajakan berlaku secara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.64/1988
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Austria, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Austria telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 1987 Lembaran Negara No. 13/1987 tanggal 20 April 1987 dan pada tanggal 12 Juli 1988 Pemerintah RI dan Pemerintah Austria telah saling mempertukarkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.23/1988
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ/1988 tanggal 30 Januari 1988 tentang “Tata cara penelitian SPT PPh dalam rangka pelaksanaan sistem pemeriksaan pajak berdasarkan kriteria seleksi” dan berkenaan dengan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-518/PJ.21/1987 tanggal 8 Juni 1987 perihal “SPT PPh Tahun 1986 lebih bayar yang di sumbangkan untuk Negara” bersama […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.54/1988
Hingga saat ini dalam melaksanakan pemeriksaan pajak pada umumnya para petugas pemeriksa telah melaksanakan berbagai prosedur pemeriksaan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pedoman Induk Pemeriksaan Buku 1973 (PIPB 1973). Namun demikian dalam banyak hal masih ditemukan adanya pelaksanaan prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara tidak seragam, pada hal pelaksanaan prosedur pemeriksaan tersebut sangat penting dilakukan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.3/1988
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 310/KMK.01/1988 tanggal 29 Februari 1988 tentang “Pembayaran Pendahuluan Atas Pelunasan PPN dan atau PPn BM untuk Pembelian Mesin, Barang dan Bahan yang digunakan dalam Menghasilkan Barang Ekspor”, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaannya serta langkah-langkah pengamanan yang perlu diambil, sebagai berikut : Dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.23/1988
Bersama ini di sampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-41/PJ.23/1988 tanggal 28 April 1988, tentang Buku Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan lain-lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pribadi tahun 1988 dan selanjutnya ( Buku Petunjuk Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26). Dalam Buku Petunjuk Tahun 1988 diadakan beberapa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 79/PJ/1988
Sebagai kelanjutan dari Surat Edaran Nomor : SE-67/PJ/1988 tanggal 27 Oktober 1988 mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988 tentang Pajak Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan, bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1142/KMK.04/1988 tanggal 14 November 1988 tentang Pengembalian Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan serta […]