Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.22/1987
Bersama ini perlu diingatkan adanya ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 bahwa atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 harus sudah diputuskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima dan apabila tidak diputuskan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.21/1987
Seperti Saudara ketahui, dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-24/PJ.BT.5/1986, telah ditetapkan Bentuk, Jenis, Kode Formulir Laporan di Bidang Pajak Langsung, Pajak Tidak Langsung, Perencanaan, Penerimaan dan Penagihan, Pengolahan Data dan Informasi Pajak, serta Petunjuk Pengisiannya. Untuk mempermudah pengisian laporan di bidang Pajak Langsung (KPL.PL.1 s/d KPL.PL.8); terlampir disampaikan pada Saudara contoh Buku-buku Register […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.22/1987
Bersama ini disampaikan rekaman surat Direktur Pajak Langsung Nomor : S-148/PJ.22/1987 tanggal 14 Maret 1987 kepada Direktur Dana Luar Negeri tentang pembebasan Pajak Penghasilan terhadap Asian Development Bank di Jakarta. Demikian untuk diketahui dan diperhatikan. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR PAJAK LANGSUNG, ttd. MANSURY
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.BT5/1988
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ/1988 tanggal 30 Januari 1988 tentang Tata Cara Penelitian SPT PPh Dalam Rangka Pelaksanaan Pemeriksaan Berdasarkan Kriteria Seleksi. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-17/PJ/1988 ini merupakan perbaikan sekaligus penyempurnaan dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/1987 tanggal 6 Juni 1987, yang meliputi beberapa permasalahan pokok […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 62/PJ.31/1987
Bersama ini disampaikan surat Direktur Pajak Tidak Langsung nomor S-515/PJ.323/1987 tanggal 25 Februari 1987 yang ditujukan kepada saudara Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Pajak mengenai penyelesaian permohonan peninjauan kembali Surat Tagihan Pajak PPN/PPn.BM. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, ketentuan yang diatur dalam surat nomor S-515/PJ.323/1987 tanggal 25 Februari 1987 (terlampir) supaya di pakai sebagai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.23/1987
Sehubungan dengan masih adanya keragu-raguan berkenaan dengan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang menyangkut PPh Pasal 21 dan Pasal 26, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sebagaimana dimaklumi, masing-masing Pemotong Pajak PPh Pasal 21 bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong, ketepatan waktu penyetoran dan pelaporannya serta kewajiban penyampaian SPT Tahunan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.3/1986
Bersama ini disampaikan surat Direktur Pajak Tidak Langsung Nomor : S-2074/PJ.32/1986 tanggal 29 September 1986 kepada Direktur Perum Listrik Negara, mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas pemborongan Instalasi listrik untuk dipakai sebagai pedoman dalam hal mengenai kasus yang sama. Demikianlah agar menjadi maklum. A.n. DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT, ttd ABD. HADI PULUNGAN S.H.
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.22/1986
Mengingat masih adanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pengenaan PPh atas bunga surat promes (promissory note), dengan ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1983, penangguhan pengenaan PPh hanya berlaku atas bunga deposito berjangka dan tabungan lainnya, yaitu Tabanas dan Taska. Bunga yang tidak berasal dari deposito berjangka atau […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 2151/PJ.31/1986
Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1.1 dan Pasal 1.2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 591/KMK.04/1986 tanggal 8 Juli 1986 tentang Perubahan Dan Tambahan Lampiran I Dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 291/KMK.04/1985 tanggal 27 Maret 1985 tentang Macam Dan Jenis Barang Kena Pajak Yang Dikenakan Pajak Yang Dikenakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ.3/1986
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak tentang Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan/pemborongan rumah petani peserta PIR dan rumah untuk transmigran, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pasal 2 angka 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan Rumah Murah, Rumah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ.3/1986
Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 558/KMK.04/1986 tanggal 24 Juni 1986 tentang Tata Cara pembebanan dan Penata usahaan PPN atas impor dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986, maka dengan ini diberikan penjelasan dan petunjuk sebagai berikut : Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 558/KMK.04/1986 ditegaskan bahwa untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.5/1986
Terlampir disampaikan kepada Saudara Print Out SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 1985 untuk Saudara pakai dengan baik, sebagai kelanjutan dari pengiriman Print Out terdahulu dengan surat Nomor SE-9A/PJ.5/1986 tanggal 9 Agustus 1986. Seperti halnya dalam pengiriman yang lalu, Print Out SPT PPh 1985 ini dipakai sebagai dasar penentuan kriteria pemilihan SPT Tahun 1985 yang akan […]