Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 48/PJ.23/1986
Berkenaan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-808/PJ.2/1986 tentang pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Inspeksi Pajak untuk membetulkan dan mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan yang tidak benar, baik karena kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maupun karena salah tulis atau salah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 48/PJ.222/1985
Mengingat masih adanya pertanyaan tentang penerbitan Surat Ketetapan Pajak berkenaan dengan PPh Pasal 26 huruf e yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak pada saat Surat Pemberitahuan Tahunan wajib disampaikan, perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak kepada Kepala Inspeksi Pajak Badan dan Orang Asing tanggal 21 Oktober 1985 Nomor : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.24/1985
Bersama ini kami sampaikan surat edaran nomor SE-33/PJ.24/1985 tanggal 30 September 1985 tentang Pelimpahan PPh Pasal 22 Impor dari importir kepada indentor yang merupakan Surat Edaran Seri PPh Pasal 22. Surat Edaran Seri PPh Pasal 22 yang menyangkut pelimpahan PPh Pasal 22 Impor dari importir kepada indentor tersebut adalah khusus yang berkenaan dengan inden yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.3/1986
Dengan ini diberitahukan bahwa oleh Direktorat Pajak Tidak Langsung Direktorat Jenderal Pajak sudah diterima beberapa permohonan dari Pengusaha (terutama dari Perbankan) untuk dapat diberi izin melunaskan bea meterai atas dokumen dengan menggunakan cara lain sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Tentunya pada Kantor-kantor Inspeksi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.3/1986
Berkenaan dengan surat Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Utara Nomor S- 327/WPJ.01/BD.0301/1985 tanggal 5 Desember 1985 perihal PPN atas perusahaan Vulkanisir Ban yang juga merupakan pertanyaan dari berbagai pihak terhadap penjelasan yang dimuat dalam Majalah Berita Pajak Nomor 926 Minggu ke II bulan Nopember 1985 tentang masalah tersebut, dengan ini diberikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.3/1986
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-377/PJ.33/1986, tanggal 3 Pebruari 1986 kepada Pengurus GAIKINDO, Case Building Lantai IV/9 – Jalan Gatot Subroto Kav. 12 Jakarta tentang : “BEA METERAI ATAS FAKTUR POLISI KENDARAAN BERMOTOR” untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian untuk dimaklumi. A.n. DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT ttd […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.3/1986
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-381/PJ.31/1986, tanggal 3 Pebruari 1986 kepada Direksi Bank Indonesia Jl. Thamrin Jakarta, tentang “NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA METERAI” untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian untuk dimaklumi. A.n. DIREKTUR PAJAK TIDAK LANGSUNG KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT ttd ABDUL HADI PULUNGAN, S.H
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.3/1986
Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Bea Meterai, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 1986 tarif Bea Meterai Risalah Lelang dan kwitansi lelang (SE-13/PJ.34/1985 tanggal 19 Pebruari 1985) perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut : Untuk kwitansi penerimaan uang lelang dengan jumlah lebih dari Rp. 1.000.000,- […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.2/1986
Dengan ini diberitahukan, bahwa dalam Buku Petunjuk Cara Pengisian SPT Tahunan PPh Tahun 1985 Wajib Pajak Badan Koperasi, terdapat kesalahan yaitu pada halaman 3, Angka 6 dan Angka 8. Sehubungan dengan itu, bersama ini kami lampirkan “Ralat” dari halaman 3, Angka 6 dan Angka 8 tersebut. Agar supaya “Ralat” tersebut dapat segera diketahui oleh semua […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.3/1986
Dengan ini diberitahukan bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka atas paspor dan dokumen keimigrasian terhitung mulai tanggal 1 Januari 1986 tidak dikenakan Bea Meterai. Hal ini telah diberitahukan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dengan surat tanggal 3 Januari 1986 Nomor : S-01/PJ.3/1986 (salinan dilampirkan) dan hal ini segera diteruskan oleh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.23/1986
Berkenaan dengan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 897/KMK.04/1985 tanggal 13 Nopember 1985 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2078/PJ.23/1985 tanggal 10 Nopember 1985, dengan ini diberikan penjelasan mengenai rumus tersebut. Hal-hal yang mengenai rumus tersebut dan penerapannya adalah sebagai berikut : Istilah-istilah yang digunakan dalam rumus tersebut adalah istilah-istilah yang dipergunakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.51/1986
Dengan ini disampaikan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-28/PJ.5/1985 tanggal 6 Desember 1985 perihal Tanda Tangan Akuntan Publik, untuk dapat diketahui. A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR PENGUSUTAN DAN PENGENDALIAN WILAYAH A.P.B KEPALA BAGIAN SEKRETARIAT ttd Drs. YOGA