Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.52/2002
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-342/PJ/2002 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah sebagai berikut : Bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran Selain Yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 316/PJ./2002
Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-315/PJ/2002 tentang Uji Coba Pelaksanaan Surat Pemberitahuan Masa PPN Secara On Line (e-filing). Dalam pelaksanaan Keputusan tersebut perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Yang dimaksud dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN secara on line adalah menyampaikan SPT Masa PPN beserta lampirannya melalui aplikasi Penerimaan SPT Masa PPN/PPn […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.52/2002
Dalam rangka pengamanan dan pengawasan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, telah ditempuh berbagai kebijakan dan upaya-upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Untuk memantau hasil-hasil yang telah dicapai, para Kepala Kantor Pelayanan Pajak diminta menyampaikan laporan khusus mengenai perkembangan penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari para Wajib Pajak yang bergerak di bidang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 309/PJ/2002
Bahwa untuk peningkatan kinerja dan pelayanan, diperlukan penegakan disiplin di jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak di semua tingkat. Dengan ini diingatkan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain menyebutkan bahwa setiap PNS wajib : Mentaati sumpah/janji PNS dan sumpah/janji […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.43/2002
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-286/PJ/2002 tanggal 27 Mei 2002 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Bunga Deposito, Tabungan, Jasa Giro, dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut: 1) Pemotong Pajak yang akan menggunakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.52/2001
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai butir 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-31/PJ.52/2001 tanggal 28 September 2001, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut: Kepala Kantor Pelayanan Pajak diinstruksikan untuk melakukan inventarisasi Pengusaha Kena Pajak yang mendapat ijin pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada wilayah kerjanya masing-masing berdasarkan data yang ada pada administrasi KPP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.52/2001
Sehubungan dengan telah diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yang antara lain mengatur pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan usaha pedagang eceran, maka dengan ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ.52/2000 tanggal 20 Juli 2000 tentang Pengawasan Kegiatan Usaha […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.6/2001
Sehubungan dengan upaya pengamanan rencana penerimaan BPHTB, dipandang perlu untuk dilakukan kegiatan perbaikan yang bersifat terus-menerus terhadap sistem penatausahaan dan pelaporan serta sistem pengawasan pelaksanaan pengenaan dan pembayaran BPHTB. Untuk mendukung upaya tersebut, dengan ini disampaikan beberapa hal berikut : Kegiatan perbaikan sistem penatausahaan BPHTB Sebagai tambahan penjelasan atas Surat Edaran Nomor : SE-48/PJ.6/2000 hal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.9/2001
Berkenaan dengan masih banyaknya penyampaian laporan pelaksanaan PSL sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.23/1996 tanggal 10 November 1999 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan PSL dalam rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.7/1996 tanggal 24 Oktober 1996 tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam Rangka Ekstensifikasi Wajib Pajak, dengan ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 706/PJ./2001
Dalam rangka meningkatkan jumlah WP terdaftar dan mengoptimalkan penerimaan pajak (khususnya PPh) seperti yang telah digariskan melalui SE-06/PJ.9/2001 tanggal 11 Juli 2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi WP dan Intensifikasi Pajak, dipandang perlu untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Mengadakan kerjasama/kesepakatan dengan Pemda setempat (Dinas Pendapatan Propinsi/Kabupaten/Kotamadya) berkaitan dengan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak (khususnya PPh). […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.42/2002
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ/2002 tanggal 11 Apri1 2002 Tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing sebagai pengganti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-273/PJ/1998 tanggal 11 Desember 1998 yang berlaku mulai tahun pajak 2001, dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai pelaksanaannya sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Direktur […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.42/2002
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan yang berlaku mulai tanggal ditetapkan, untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, diatur bahwa : Pasal 1 : […]