Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.6/2002
Menindaklanjuti Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ.6/2002 tanggal 27 Februari 2002 tentang Kebijakan Peningkatan Pencairan Tunggakan PBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk mendukung tercapainya collection ratio atas tunggakan sebesar 20 secara nasional untuk semua sektor sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ.6/2002 sebagaimana tersebut di atas, perlu dilakukan upaya intensif untuk lebih […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.7/2002
Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak dan untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak serta sehubungan dengan pemekaran organisasi DJP sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 65/KMK.01/2002tentang Pembentukan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, dengan ini disampaikan kebijakan pemeriksaan sebagai berikut: Rencana Pemeriksaan Nasional […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.33/2002
Sehubungan dengan adanya laporan-laporan mengenai tindakan dari pihak-pihak di luar Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan seperti pengujian atau investigasi kepada Wajib Pajak mengenai kewajiban perpajakan, dengan ini ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.53/2002
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 168/KMK.03/2002 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat dengan Perangko Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian untuk mendapatkan perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing. Direktur Jenderal, ttd Hadi Poernomo NIP. 060027375
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.53/2002
Dalam rangka meningkatkan kegiatan intensifikasi terhadap pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa giling gabah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: Berdasarkan ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, jasa giling gabah tidak termasuk dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 42/PJ.43/2001
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-36/PJ.43/2001 tanggal 1 Oktober 2001 tentang Perlakuan Pemotongan PPh atas Diskonto SBI yang dimiliki oleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan Oleh Menteri Keuangan, bersama ini kami sampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-217/PJ/2001 antara lain : Perlakuan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.3/2001
Sehubungan dengan telah disampaikannya Nota Diplomatik Kerajaan Belgia Nomor: J.22 Nr. 1639/PC/NV-NV-Double Taxation tanggal 18 Oktober 2001 yang berisi pemberitahuan bahwa Kerajaan Belgia telah memenuhi prosedur formal konstitusional bagi berlakunya Persetujuan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 16 September […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.24/2002
Sehubungan dengan telah tersedianya fasilitas intranet di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas tersebut dengan ini diinstruksikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut: Laporan Kepatuhan PKP untuk KPP (KPL.KPP.5.2-96) dan Kanwil (KPL.KW.5.2-96) serta Laporan Penerimaan PPN/PPnBM untuk KPP (KPL.KPP.5.3-96) dan Kanwil (KPL.KW.5.3-96) sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-72/PJ.1/1996 sudah dapat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.42/2002
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Jenis-jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan yang berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai pelaksanaannya sebagai berikut: Berdasarkan Keputusan Menteri […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.51/2002
Bersama ini disampaikan foto copy : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.03/2002 tanggal 15 April 2002 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2002 tanggal 18 April 2002 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-586/PJ/2001 tentang Pengenaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 239/PJ./2002
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-195/PJ/2002 tanggal 15 April 2002, perlu disampaikan ralat atas lampiran 3 Surat Edaran tersebut yaitu menghilangkan butir 4 yang berbunyi : “4. Faktur Pajak yang sudah tercetak…..dst”. Ketentuan mengenai Faktur Pajak yang sudah tercetak dan masih menggunakan NPWP yang lama, akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.43/2002
Bersama ini disampaikan fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 120/KMK.03/2002 tanggal 2 April 2002 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-227/PJ/2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan beberapa […]