Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 394/PJ.1/2001
Sehubungan dengan telah diterbitkannya SE-197/PJ.1/2001 tanggal 19 Juli 2001 mengenai Usulan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan Tahun 2001, dengan ini disampaikan lagi hal-hal sebagai berikut : Bahwa batas waktu penyampaian usul ide-ide pembaharuan dalam sistem pelayanan perpajakan dalam bentuk tulisan adalah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2001, dan diharapkan bantuan Saudara untuk mengingatkan kembali pada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ./2002
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ./2002 tanggal 3 Januari 2002 tentang Permintaan Data 100 Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut: Yang dimaksud dengan: Wajib Pajak Pembayar Pajak Besar adalah Wajib Pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak terbesar selama Tahun 2000 dan 2001. Penerimaan Pajak Tahun 2000 adalah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ./2002
Dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak guna meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak, ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak. Pada Rapat Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 14 dan 15 November 2001, setiap Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyatakan “akan melakukan pengawasan yang efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak”. Sebagai penjabaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 764/PJ./2001
Bersama ini kami sampaikan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2001 tanggal 31 Desember 2001 tentang Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 85 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.34/2001
Sehubungan dengan telah dilakukannya Ratifikasi P3B RI -Slovakia di kedua negara dan telah dilakukan pertukaran instrumen Ratifikasi, maka sesuai dengan Pasal 28 P3B RI-Slovakia, P3B tersebut sah berlaku sejak tanggal 30 Januari 2001. Dengan demikian perlakuan pajak untuk penduduk Slovakia yang mendapat penghasilan dari Indonesia terhitung sejak 1 Januari 2002 tunduk kepada P3B tersebut. Terlampir […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 235/PJ./2001
Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KMK.03/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.10/2001
Sehubungan dengan telah disampaikannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Venezuela pada tanggal 18 Desember 2000, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Venezuela telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 158 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 151 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998 dan diberitahukan kepada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.34/2001
Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan, saran-saran dan usul-usul berkaitan dengan penanganan surat panggilan (relaas) dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), panggilan Kejaksaan dan panggilan Kepolisian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam hal panggilan pengadilan tersebut masih bersifat proses dissmissal atau pemeriksaan persiapan yaitu acara sebelum panggilan untuk persidangan, sehubungan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.6/2001
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-51/PJ.6/2000 tanggal 22 Desember 2000 hal Penyampaian Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No.20 Tahun 2000, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut: Sejalan dengan berlakunya Undang-undang No. 20 Tahun 2000 dan peraturan pelaksanaannya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan PBB serta aparat peIaksana di lapangan agar melakukan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.21/2001
Sesuai dengan keputusan rapat Menteri Keuangan dengan jajaran Eselon I Departemen Keuangan tanggal 12 Nopember 2001 mengenai prognosa APBN-P Tahun Anggaran 2001, bersama ini kami disampaikan revisi rencana penerimaan tahun anggaran 2001 bagi masing-masing Kantor Wilayah untuk dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana penerimaan seluruh KPP. Penyesuaian rencana untuk PBB dan BPHTB akan disusulkan kemudian. Penjabaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.41/2001
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-542/PJ/2001 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi serta Buku Petunjuk Pengisiannya, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Pemanfaatan data dari Lampiran IV (Formulir 1770-IV) dan data dalam huruf I SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770) serta […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.41/2001
Dalam rangka mengamankan penerimaan Pajak Penghasilan melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar bagi Wajib Pajak : – Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, – Perusahaan Negara/Daerah – Perusahaan PMA dan […]