Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.6/2001
Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, mulai tahun 2001 besarnya NJOPTKP dan NPOPTKP ditetapkan secara regional. Dalam pelaksanaannya, besarnya NJOPTKP dan NPOPTKP yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP setempat sangat bervariasi, yaitu NJOPTKP terendah sebesar Rp.0 (nol rupiah) untuk Kabupaten Lampung Tengah, dan tertinggi Kabupaten Kepulauan Riau sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan NPOPTKP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 691/PJ./2001
Sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan, dipandang perlu petunjuk pelaksanaan tambahan sebagai berikut: Ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam SE Seri Reorganisasi, terakhir […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.5/2001
Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya PKP yang memperoleh fasilitas pembayaran pendahuluan melalui Bapeksta Keuangan, dengan ini disampaikan hai-hal sebagai berikut: Berdasarkan data yang diterima dari Bapeksta Keuangan bahwa selama periode Januari 1998 sampai dengan Desember 2000, Bapeksta Keuangan telah memberikan fasilitas pembayaran pendahuluan (PPN dan PPn BM) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.42/2001
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Pengusaha Lapangan Golf, bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-564/PJ/2001 Tanggal 9 Agustus 2001 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Dari Usaha Lapangan Golf, sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.6/2001
Sebagaimana diketahui bahwa penentuan rencana penerimaan pajak (termasuk PBB dan BPHTB) dalam APBN dilakukan melalui pendekatan tax ratio atau perbandingan antara besarnya pajak yang dipungut negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio yang harus dicapai oleh Ditjen Pajak dari tahun ke tahun terus meningkat untuk mencapai sasaran target tax ratio sebesar 16% pada tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.6/2001
Bersama ini disampaikan Rincian Penyesuaian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2001 dengan penjelasan sebagai berikut : Rincian Penyesuaian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2001 disusun berdasarkan potensi dan realisasi masing-masing daerah dengan memperhatikan usulan dan saran Saudara. Rincian Penyesuaian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 2001 persektor/Kabupaten-Kota/Kantor Pelayanan PBB/Kanwil DJP […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 560/PJ./2001
Bersama ini disampaikan 4 (empat) Keputusan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan Nomor 230/KMK.03/2001 Tanggal 30 April 2001 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subyek Pajak Penghasilan; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 33/PJ.4/2001
Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal, berikut ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Dalam rangka memproses permohonan Surat Keterangan Fiskal dari WP, KPP melaksanakan tindakan-tindakan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. KPP menerima dan melakukan penelitian terhadap formulir permohonan yang telah diisi oleh WP sebagaimana dimaksud […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.51/2001
Bersama ini disampaikan fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2001 dan mulai berlaku pada tanggal 1 September 2001. Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.12/2001
Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-31/PJ.41/2001 tanggal 30 Juli 2001 tentang Penempatan petugas unit pelaksana fiskal luar negeri Direktorat Jenderal Pajak di Bandar Udara dan Pelabuhan Laut tempat keberangkatan ke luar negeri, maka dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengawasan pemberian pengecualian kewajiban pembayaran fiskal luar negeri, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 575/PJ./2001
Bersama ini disampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Pada prinsipnya dalam keputusan dimaksud, reorganisasi Kantor Instansi Vertikal DJP meliputi: Pemecahan beberapa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.12/2001
Dalam rangka pelaksanaan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Penyuluhan dan Pengamatan potensi Perpajakan, dengan ini disampaikan […]