Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.42/2001
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-563/PJ/2001 Tanggal 8 Agustus 2001 tentang Saat Pengakuan Penghasilan Berupa Keuntungan Karena Pembebasan Utang Yang Diperoleh Debitur Tertentu Dari Perjanjian Restrukturisasi Utang Usaha, sebagai aturan pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Demikian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.42/2001
Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Pengusaha Lapangan Golf, bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-564/PJ/2001 Tanggal 9 Agustus 2001 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak Dari Usaha Lapangan Golf, sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.41/2001
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-527/PJ/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-36/PJ/2001tentang Pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-528/PJ/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-407/PJ/2000 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.43/2001
Sehubungan dengan Lampiran III butir 5 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000, dengan ini disampaikan beberapa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.6/2001
Dalam rangka upaya pencarian tunggakan sebagai langkah pengamanan rencana penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kerja Operasional masing-masing Kanwil DJP dan KP. PBB, maka diperlukan data tunggakan yang akurat melalui mekanisme sistem pelaporan yang dapat menjadi media pengawasan terhadap upaya pencarian tunggakan dimaksud. Sehubungan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ.6/2000 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 605/PJ./2001
Bersama ini disampaikan kopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-604/PJ/2001 tanggal 13 September 2001 tentang Penyampaian Lampiran 1721-A1 Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pasal 21 dengan Menggunakan Media Elektronik. Pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Lampiran 1721-A1 SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang disampaikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 591/PJ./2001
Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 291/KMK.05/2001 tanggal 26 Juni 1997 tentang Kawasan Berikat antara lain diatur ketentuan mengenai Penetapan Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB) yang tergolong Daftar Putih (white list), yaitu bahwa pada setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di Kawasan Berikat (KB) harus memenuhi persyaratan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebagai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.51/2001
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-586/PJ/2001tanggal 29 Agustus 2001 tentang Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor Dan Tata […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.5/2001
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-511/PJ/2001 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, Keterangan dan Dokumen yang Harus Dilampirkan, Serta Buku Petunjuk Pengisiannya yang mulai berlaku tanggal 13 Juli 2001, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk Masa Pajak Juli 2001 dan seterusnya Wajib Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.51/2001
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ/2001 tanggal 7 Agustus 2001, tentang Penetapan Nilai Sticker Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara Dan Penunjukan Asosiasi Yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Sticker Serta Tata Cara Penebusan Dan Pelaporannya. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah: Dasar Pengenaan Pajak untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 68/PJ.1/UP.90/2001
Sehubungan dengan kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk memiliki NPWP, dengan ini diberitahukan : Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-pajak Pribadi bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.24/2001
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001 tanggal 22 Februari 2001 dan Nomor KEP-506/PJ/2001 tanggal 11 Juli 2001, dengan ini diberitahukan bahwa pengadaan formulir yang terkait dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak masih memerlukan waktu yang cukup lama, namun penggunaan formulir tersebut sudah diberlakukan. Dengan demikian […]