Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.41/2000
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-547/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun Pajak Berjalan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.10/2000
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Amerika Serikat berdasarkan P3B Indonesia-Amerika Serikat bagi orang pribadi yang menjadi anggota persekutuan dalam suatu persekutuan (partnership) Amerika, dengan ini disampaikan bahwa Internal Revenue Service (IRS) melalui Philadelphia Service Center telah menerbitkan SKD dengan menggunakan Formulir 6166 (contoh fotokopi terlampir). Penerbitan SKD ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 534/PJ./2000
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pelaksanaan reorganisasi Ditjen Pajak, terutama yang menyangkut jadwal waktu pelaksanaannya sebagaimana ditentukan dalam Surat-Edaran Seri Reorg 1, maka dengan ini perlu diberikan penjelasan dan penegasan sebagai berikut : Berkenaan dengan volume kesibukan pada Kantor Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang sangat padat sehingga waktu yang tersedia untuk membahas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.41/2000
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-535/PJ/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Bentuk Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN), dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk keseragaman bentuk Formulir TBPFLN, pencetakan Formulir TBPFLN tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 51/PJ.6/2000
Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, bersama ini disampaikan Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang terdiri dari : PP Nomor 111 Tahun 2000 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.53/2000
Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999, perlu ditegaskan mengenai perbedaan antara penyerahan makanan dan atau minuman oleh restauran dengan penyerahan makanan dan atau minuman oleh usaha jasa boga/katering. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.42/2000
Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.4/1995 tanggal 6 Pebruari 1995 tentang Besarnya Cadangan Yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya, dipandang perlu untuk memberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan dan penjelasan Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.6/2000
Bersama ini disampaikan ketentuan tentang Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) dan ketentuan tentang Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001 yang terdiri dari : Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 128/PJ.1/UP.51/2000
Sesuai surat Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan nomor : ………………… tanggal 21 Juni 2000, ……… tanggal 21 Juni 2000, ……. tanggal 21 Juni 2000, dan ………. tanggal 28 Juni 2000 tentang Penetapan Hasil Penataran Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK) dan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) Daerah Lokasi Balai Diklat Keuangan Bakilpapan, Cimahi, Surabaya, dan Palembang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.51/2000
Menindaklanjuti Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 145/KPTS-VII/2000 tanggal 7 Juni 2000 perihal Penetapan Harga Provenue Gula Pasir Produksi Tahun 2000 dan memperhatikan Surat Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 467/VII-DGI/2000 tanggal 20 Juli 2000 perihal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas gula pasir bagian petani produksi tahun 2000, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.42/2000
Bersama ini disampaikan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang akan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini, akan segera diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai prosedur/tatacara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 528/PJ./2000
Bersama ini disampaikan 6 (enam) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan 4 (empat) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 […]