Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 528/PJ./2000
Bersama ini disampaikan 6 (enam) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan 4 (empat) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.6/2000
Menindaklanjuti SE-62/PJ.6/1999 tanggal 21 Oktober 1999 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Otomatisasi Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) Tahun 2000, dengan ini disampaikan Aplikasi DBKB 2000 Rilis 2.0 beserta petunjuk operasinya sebagaimana terlampir. Aplikasi ini merupakan penyempurnaan sistem penilaian yang telah disosialisasikan sebelumnya. Selanjutnya sebelum Aplikasi dimaksud dilakukan integrasi dengan Aplikasi SISMIOP, Aplikasi ini dapat dimanfaatkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 468/PJ./2000
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perubahan organisasi Direktorat Jenderal Pajak, maka dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah anggaran/keuangan sebagai berikut : Tim Reorganisasi tingkat Kantor Wilayah Mengkompilasi dan menilai kebutuhan biaya sehubungan dengan reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak yang diajukan/diusulkan oleh unit-unit kantor yang berada di wilayah kerja masing-masing. Mengusulkan kebutuhan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.24/2000
Sehubungan dengan dicabutnya Ketentuan Angka 8 Surat Edaran Nomor : SE-04/PJ.33/1998 tanggal 30 April 1998 dan Surat Edaran Nomor : SE-18/PJ.33/1999 tanggal 26 Agustus 1999, maka ketentuan yang mengatur bahwa SPT Tahunan PPh yang diperlakukan sebagai data karena disampaikan melewati batas waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran, tidak berlaku lagi. Dengan demikian KEP-35/PJ/2000 tanggal 11 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.51/2000
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-27/PJ.51/2000 tanggal 29 September 2000 hal Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan/Impor hasil tembakau terdapat kesalahan dalam pengetikan dan penyajian, dipandang perlu untuk melakukan pembetulan Surat Edaran dimaksud, yaitu : Mengubah bunyi Butir 8 huruf b, yang semula berbunyi : “b. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 475/PJ./2000
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, dipandang perlu untuk melakukan persiapan-persiapan sehubungan dengan perubahan struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi tersebut akan mengakibatkan perubahan nomenklatur jabatan baik jabatan Eselon III, Eselon IV maupun Eselon V. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masalah-masalah yang berhubungan dengan Kepegawaian diatur sebagai berikut : Pengisian Jabatan : Pengisian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.9/1999
Sehubungan dengan masalah perekaman tanggal bayar yang tercantum pada SSP lembar 2 dan SSP lembar 3 dalam aplikasi SIP pada Kantor Pelayanan Pajak, dengan ini diberikan petunjuk perekaman sebagai berikut : Perekaman tanggal bayar SSP lembar 2 dan SSP lembar 3 adalah tanggal bayar sesuai tanggal cap Bank atau tanggal cap Kantor Pos dan Giro. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 46/PJ.41/1999
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Surat Menteri Keuangan nomor S-331/MK.04/1999 tanggal 24 Agustus 1999 (terlampir) tentang Pengawasan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Bendaharawan Pemerintah dan BUMN/BUMD, maka bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan surat Menteri Keuangan tersebut, masih dijumpai beberapa rekanan yang ditunjuk BUMN/BUMD dan Pimpinan proyek Pemerintah yang tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 47/PJ.42/1999
Bersama ini disampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 450/KMK.04/1999 tanggal 9 September 1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.04/1995 Tentang Jenis-Jenis Harta Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok Masa Manfaat Untuk Keperluan Penyusutan. Keputusan Menteri Keuangan yang baru tersebut di atas hanya menambahkan jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok I untuk semua jenis […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.24/1999
Sebagaimana diketahui bahwa permintaan konfirmasi setoran pajak yang diatur dalam Surat Edaran Nomor : SE-27/PJ.9/1992 ditujukan kepada Kantor Penerima Pembayaran dan tembusannya disampaikan ke KPKN mitra kerja kantor tersebut serta ke Kanwil Ditjen Pajak yang bersangkutan. Bank Niaga melalui suratnya No. 265/CFAD/FAPG/1999 tanggal 15 September 1999 mengalami kesulitan dalam menjawab permintaan konfirmasi dari KPP/Karikpa karena […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ.42/1999
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.04/1999 tanggal 18 Juni 1999 tentang Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah sebagai pengganti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 609/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 629/KMK.04/1997 tanggal 22 Desember 1997, dengan ini diberikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 530/PJ.1/2000
Dalam rangka meningkatkan peran serta para pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk mewujudkan institusi pelayanan perpajakan yang “berkelas dunia”, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Direktorat Jenderal Pajak menawarkan kepada seluruh pegawai untuk mengusulkan ide-ide pembaharuan dalam sistem pelayanan perpajakan dalam bentuk tulisan dan disket dengan persyaratan sebagai berikut : 1.1. Tawaran terbuka untuk seluruh […]