Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 475/PJ./2000
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak, dipandang perlu untuk melakukan persiapan-persiapan sehubungan dengan perubahan struktur organisasi. Perubahan struktur organisasi tersebut akan mengakibatkan perubahan nomenklatur jabatan baik jabatan Eselon III, Eselon IV maupun Eselon V. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masalah-masalah yang berhubungan dengan Kepegawaian diatur sebagai berikut : Pengisian Jabatan : Pengisian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.9/1999
Sehubungan dengan masalah perekaman tanggal bayar yang tercantum pada SSP lembar 2 dan SSP lembar 3 dalam aplikasi SIP pada Kantor Pelayanan Pajak, dengan ini diberikan petunjuk perekaman sebagai berikut : Perekaman tanggal bayar SSP lembar 2 dan SSP lembar 3 adalah tanggal bayar sesuai tanggal cap Bank atau tanggal cap Kantor Pos dan Giro. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.45/2000
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai berikut : Nomor : KEP-442/PJ/2000 tanggal 13 Oktober 2000 Tentang Ralat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-205/PJ/1999 tanggal 18 Agustus 1999. Nomor : KEP-467/PJ/2000 tanggal 30 Oktober 2000 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tanggal 27 Februari 1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 466/PJ./2000
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana sebagai berikut : Tim Reorganisasi tingkat Kantor Wilayah Melakukan kompilasi hasil inventarisasi dari KPP, KP PBB, Karikpa, dan Kapenpa atas tanah, gedung kantor eks KDL I, KDL II, KARIKPA, Kapenpa, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 462/PJ./2000
Sehubungan dengan rencana perubahan organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang mulai efektif sejak 1 Januari 2001, dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan persiapan pemecahan/reorganisasi KPP dan KP PBB tertentu serta penggabungan Karikpa ke dalam unit KPP. Persiapan tersebut meliputi persiapan perubahan organisasi, pemisahan Master File (MF) dan pemisahan berkas WP. Agar pelayanan kepada masyarakat/WP tidak terganggu dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.10/2000
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Sudan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Sudan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor :143 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Pemerintah Sudan melalui Duta Besarnya di Indonesia mengirimkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.43/2000
Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pemberian bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Pasal 26 kepada orang pribadi bukan pegawai tetap, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam Pasal 20 ayat (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.5/2000
Sehubungan masih terdapatnya perbedaan penafsiran atas dokumen perbankan yang dikenakan Bea Meterai dan tata cara pelunasannya, maka dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.53/2000
Sehubungan dengan penerapan Pasal II huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mengatur batas akhir fasilitas Penundaan Pembayaran PPN dan PPnBM yang telah diberikan sebelum 1 Januari 1995 dan kaitannya dengan Penundaan Pembayaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.41/2000
Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi anggota misi kesenian, misi olah raga dan misi keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.52/2000
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengertian jumlah seluruh penyerahan barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 tanggal 2 Maret 2000 hal Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat di Rumah sakit dengan ini ditegaskan : Bahwa yang dimaksud dengan jumlah seluruh penyerahan barang dagangan adalah jumlah seluruh penyerahan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 447/PJ./2000
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-443/PJ/2000 13 Oktober 2000 tentang Penetapan Visi, Misi, Strategi, dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak, kepada Saudara disampaikan Buku Visi, Misi, dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk didistribusikan sampai dengan para pejabat eselon IV di lingkungan masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut […]