Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.51/2000
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 406/KMK.04/2000 tanggal 29 September 2000 tentang Dasar Penghitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Atau Impor Hasil Tembakau Buatan Luar Negeri. Untuk kelancaran pelaksanaannya, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut : Umum : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.53/2000
Sehubungan dengan penerapan Pasal II huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 yang mengatur batas akhir fasilitas Penundaan Pembayaran PPN dan PPnBM yang telah diberikan sebelum 1 Januari 1995 dan kaitannya dengan Penundaan Pembayaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.41/2000
Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pelaksanaan pengecualian dari kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi anggota misi kesenian, misi olah raga dan misi keagamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka (7) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.52/2000
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengertian jumlah seluruh penyerahan barang dagangan sebagaimana dimaksud dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-06/PJ.52/2000 tanggal 2 Maret 2000 hal Pajak Pertambahan Nilai Atas Penggantian Obat di Rumah sakit dengan ini ditegaskan : Bahwa yang dimaksud dengan jumlah seluruh penyerahan barang dagangan adalah jumlah seluruh penyerahan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 447/PJ./2000
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-443/PJ/2000 13 Oktober 2000 tentang Penetapan Visi, Misi, Strategi, dan Nilai Acuan Direktorat Jenderal Pajak, kepada Saudara disampaikan Buku Visi, Misi, dan Strategi Direktorat Jenderal Pajak untuk didistribusikan sampai dengan para pejabat eselon IV di lingkungan masing-masing. Dalam rangka pelaksanaan dan penerapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.10/2000
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Mongolia, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Mongolia telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor : 150 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Pemerintah Indonesia kemudian memberitahukan hal ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.10/2000
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Turki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Turki telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 160 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor :153 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Indonesia telah meratifikasi persetujuan tersebut dan memberitahukan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.10/2000
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Seychelles, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Seychelles telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor : 217 Tahun 1999) tanggal 20 Desember 1999. Pemerintah Indonesia memberitahukan hal ini kepada Pemerintah Seychelles […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.44/2000
Saat ini Tata Cara pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) telah ditegaskan dalam Surat Edaran Nomor : SE-21/PJ.44/1998 tanggal 30 Juli 1998, namun pada petunjuk pengisian permohonan SKF disebutkan bahwa formulir permohonan hanya terbatas untuk digunakan oleh Wajib Pajak yang akan Masuk Bursa. Di lain pihak sesuai Pasal 9 ayat (1) huruf e Keputusan Presiden Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.51/2000
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh Empat IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara fotokopi surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 47226/A.A4/KU/00 tanggal 8 Agustus 2000 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/109/2000 tanggal 26 Juni 2000. Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.41/2000
Dalam Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang pengangkatan Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2004, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tidak ada dalam susunan kabinet. Sehubungan dengan itu, telah diusulkan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Sambil […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.75/2000
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 148/KMK.04/2000 tanggal 17 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa (terlampir), dengan ini disampaikan tata cara pemberitahuan pelaksanaannya sebagai berikut : Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) selaku pejabat yang […]