Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.51/2000
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh Empat IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara fotokopi surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 47226/A.A4/KU/00 tanggal 8 Agustus 2000 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/109/2000 tanggal 26 Juni 2000. Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.41/2000
Dalam Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang pengangkatan Menteri Negara Kabinet Periode Tahun 1999-2004, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga tidak ada dalam susunan kabinet. Sehubungan dengan itu, telah diusulkan Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan bertolak ke luar negeri. Sambil […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.75/2000
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 148/KMK.04/2000 tanggal 17 Mei 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa (terlampir), dengan ini disampaikan tata cara pemberitahuan pelaksanaannya sebagai berikut : Kepala Kantor Pelayanan Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPP/KPPBB) selaku pejabat yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 426/PJ./2000
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perubahan/penyempurnaan organisasi (reorganisasi) Direktorat Jenderal Pajak, maka dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut : Pada dasarnya reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian dari reorganisasi Departemen Keuangan secara menyuluruh. Adapun reorganisasi Departemen Keuangan adalah merupakan bagian dari reorganisasi Departemen dan Lembaga-lembaga Pemerintah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi tenaga pemerintahan yang dikoordinir […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.41/2000
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 389/KMK.04/2000 tentang Pengecualian atas Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA) kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing yang bekerja di Indonesia untuk kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, dengan ini disampaikan beberapa penegasan sebagai berikut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.32/2000
Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (foto copy terlampir) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 200/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (foto copy terlampir), untuk kelancaran pelaksanaannya dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.43/2000
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-185/MEN/2000 tanggal 26 Juli 2000 tentang Perubahan Upah Minimum Regional Propinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 September 2000 terdapat perubahan UMR tahun 2000 untuk Propinsi DKI Jakarta dari semula Rp 286.000,00 menjadi Rp 344.257,00, dengan ini ditegaskan sebagai berikut : Upah Minimum […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.75/2000
Dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) diatur mengenai penerbitan Surat Paksa Pengganti yaitu bahwa dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat, Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU PPSP mengatur mengenai pembetulan atau […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 267/PJ./2000
Saat ini komputerisasi PBB yang dikenal dengan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) memanfaatkan teknologi informasi yang dikembangkan menggunakan software database Recital dengan operating system Unix. Dalam masa perjalanannya yang sudah dimanfaatkan dalam kurun waktu sekitar 10 tahun telah cukup mampu mendukung sistem yang dibangun. Walaupun demikian aplikasi SISMIOP sudah sangat mendesak untuk dilakukan penyempurnaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.10/2000
Sehubungan dengan banyaknya masalah dalam penerapan P3B yang harus diselesaikan melalui persetujuan bersama dengan pihak yang berkompeten di negara mitra P3B, dengan ini diberitahukan tata cara pelaksanaan ketentuan mengenai persetujuan bersama tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara persetujuan bersama berdasarkan P3B sebagai berikut : Yang dicakup dalam Surat Edaran ini adalah Wajib Pajak dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 146/PJ.1/UP.90/2000
Sehubungan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1470/SJ.2/2000 tanggal 10 Agustus 2000 perihal Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan Departemen Keuangan serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 430/KMK.01/UP.11/1980 tanggal 22 Juli 1980 jo. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-139/MK.1/1980 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.43/2000
Sehubungan dengan pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 sesuai dengan tempat pelaksanaan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan, dan dalam rangka pemberdayaan Kantor Pelayanan Pajak Dalam Lokasi dalam pembinaan, pelayanan dan peningkatan kepatuhan perpajakan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam pengertian Pemotongan PPh Pasal 21 dan atau […]