Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.10/2000
Sehubungan dengan banyaknya masalah dalam penerapan P3B yang harus diselesaikan melalui persetujuan bersama dengan pihak yang berkompeten di negara mitra P3B, dengan ini diberitahukan tata cara pelaksanaan ketentuan mengenai persetujuan bersama tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara persetujuan bersama berdasarkan P3B sebagai berikut : Yang dicakup dalam Surat Edaran ini adalah Wajib Pajak dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 146/PJ.1/UP.90/2000
Sehubungan dengan surat Kepala Biro Kepegawaian Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-1470/SJ.2/2000 tanggal 10 Agustus 2000 perihal Pembuatan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan Departemen Keuangan serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 430/KMK.01/UP.11/1980 tanggal 22 Juli 1980 jo. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-139/MK.1/1980 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.33/2000
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (UU KUP) mengatur mengenai jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, dan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan di lapangan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.43/2000
Dalam rangka intensifikasi, ekstensifikasi dan penggalian potensi penerimaan pajak khususnya dari penjualan mobil dan motor di Indonesia yang akhir-akhir ini semakin meningkat pesat seiring dengan proses pulihnya kegiatan ekonomi nasional, dengan ini diingatkan tentang beberapa hal sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 tentang Penunjukan Pemungut Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.42/2000
Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Badan (kreditur) yang melakukan perjanjian/kesepakatan tertulis dengan pihak debitur dalam rangka penyelesaian utang-piutang yang mengakibatkan seluruh atau sebagian utang-piutang dibebaskan atau tidak ditagih, maka ketentuan butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-07/PJ.42/2000 tanggal 13 April 2000 tentang penegasan lebih lanjut pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 182/PJ./2000
Sehubungan dengan masih banyak pertanyaan yang berkaitan dengan BPHTB atas perolehan hak atas dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah (Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-undang BPHTB) serta untuk kegiatan sosial/pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.41/2000
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 153/KMK.04/2000 tanggal 19 Mei 2000 tentang Pengecualian atas Pembayaran Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Bertolak ke Luar Negeri Dalam Wilayah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Indonesia-Australia (AIDA), kecuali Bali, dan Orang Pribadi Warga Negara Asing yang Bekerja di Indonesia untuk Kepentingan Kantor Perwakilan Perusahaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.6/2000
Dalam rangka memudahkan dan untuk kelancaran dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-08/PJ/1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Permohonan pengurangan BPHTB terutang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal : tanah dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 230/PJ.1/2000
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : SE-104/PJ.1/2000 tanggal 20 Maret 2000 perihal Pengiriman Dokumen Tanggung Jawab Keuangan Negara kepada BEPEKA RI sebagaimana dituangkan langsung dari Inpres Nomor 1 tahun 1999, dengan ini perlu diberikan penegasan pelaksanaan sebagai berikut : Laporan yang dikirimkan langsung kepada BEPEKA adalah tembusan dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di bawah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.43/2000
Sehubungan dengan adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2000 tentang intensifikasi pemungutan dan penyetoran PPh, PPN dan PPn BM yang dipungut oleh Bendaharawan Daerah dan Pemegang Kas Daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dipandang perlu untuk mengingatkan kembali pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendaharawan dengan penegasan sebagai berikut : Dalam Undang-undang Nomor 6 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.6/2000
Sehubungan dengan masih adanya ketidaktepatan di dalam penerapan ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam penghitungan besarnya BPHTB terutang, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan; NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap perolehan hak; Dalam hal pemberian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.42/2000
Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2000 tanggal 18 April 2000 perihal Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Hutang Kepada Kantor Pusat Bagi BUT, dengan ini ditegaskan lebih lanjut bahwa atas keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi […]