Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.6/2000
Sehubungan dengan masih adanya ketidaktepatan di dalam penerapan ketentuan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) dalam penghitungan besarnya BPHTB terutang, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan; NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap perolehan hak; Dalam hal pemberian […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.42/2000
Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/2000 tanggal 18 April 2000 perihal Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Laba/Rugi Selisih Kurs Atas Perkiraan Hutang Kepada Kantor Pusat Bagi BUT, dengan ini ditegaskan lebih lanjut bahwa atas keuntungan/kerugian selisih kurs mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.41/2000
Dalam rangka peningkatan ketertiban dan kepatuhan penyampaian Kewajiban Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) pegawai negeri sipil golongan III/a ke atas dan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini diingatkan kembali hal-hal sebagai berikut : Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang kewajiban penyampaian LP2P bagi Pejabat Negara, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.51/2000
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh Tiga IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan nasional dengan surat Nomor 30496/A.A4/KU/00 tanggal 17 Mei 2000 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/054/2000 tanggal 10 Maret 2000. Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.52/2000
Bersama ini diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kajian potensi penerimaan PPN dari sektor usaha perdagangan eceran. Dari kajian tersebut dapat diketahui bahwa : Penurunan penerimaan dari sektor usaha perdagangan eceran untuk tahun 1999/2000 periode April s.d. Oktober 1999 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 1998/1999 periode yang sama, adalah sebesar 26% (turun dari Rp. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.6/2000
Sejalan dengan perkembangan Nilai Jual Objek Pajak bumi di sekitar ruas jalan tol, serta untuk keseimbangan NJOP antar ruas jalan tol dan antar jalan tol, dipandang perlu untuk menyesuaikan NJOP atas Jalan Tol yang berlaku pada tahun 1999 sebagaimana Surat Edaran Direktur JenderaI Pajak Nomor SE-40/PJ.6/1999 tanggal 23 Juni 1999. Sehubungan dengan hal tersebut di […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.51/2000
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari para Kepala Kantor Wilayah maupun Kepala Kantor Pelayanan Pajak perihal bentuk dan pengisian formulir ketetapan PPN Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, sedangkan Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.51/2000
Sehubungan dengan adanya keragu-raguan dalam pelaksanaan ketentuan PPN di bidang tata niaga kendaraan bermotor, dengan ini diberikan beberapa penegasan sebagai berikut : Dalam tataniaga kendaraan bermotor, mata rantai distribusi kendaraan bermotor pada umumnya melewati lini-lini sebagai berikut : a. Lini I : Importir Umum/ATPM/Industri Perakitan. b. Lini II : Distributor c. Lini III : Dealer […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.52/2000
Dengan ini diberitahukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan kajian potensi penerimaan PPN dari sektor usaha perdagangan eceran. Dari kajian tersebut dapat diketahui bahwa : Penurunan penerimaan dari sektor usaha perdagangan eceran untuk tahun 1999/2000 periode April s.d. Oktober 1999 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun 1998/1999 periode yang sama, adalah sebesar 26% (turun dari Rp. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.7/2000
Dalam rangka usaha menunjang penerimaan negara dari sektor pajak dalam tahun anggaran 2000 dan sebagai tindak lanjut atas rencana dan strategi pemeriksaan pajak, dengan ini diinstruksikan kepada Saudara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Meningkatkan kuantitas pemeriksaan pajak dengan cara melakukan inventarisasi Wajib Pajak potensial yang terdaftar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.42/2000
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 80/KMK.04/1995 Tentang Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut : Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 204/KMK.04/2000 tanggal 6 Juni 2000, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.42/2000
Dalam rangka memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak Badan yang melakukan restrukturisasi utang perusahaan sesuai dengan program pemerintah melalui BPPN, INDRA dan Jakarta Initiative (JI), khususnya pihak kreditur, dipandang perlu dilakukan penyesuaian ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-05/PJ.42/1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pengakuan Penghasilan Atas Pembebasan Utang bagi Wajib […]