Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.51/2000
Dalam rangka lebih meningkatkan dan memperlancar pelaksanaan pengenaan PPn BM atas penyerahan Kendaraan Bermotor dan pelaksanaan pemberian restitusi atas PPn BM yang terlanjur di pungut sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.51/1999 tanggal 2 November 1999, dipandang perlu melakukan penyempurnaan atas Surat Edaran dimaksud. Pokok-pokok penyempurnaan Surat Edaran ini adalah : […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.41/2000
Untuk meningkatkan kelancaran pengambilan dan penyaluran Formulir Tanda Bukti Pembayaran Fiskal Luar Negeri (TBPFLN) dan Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN), dengan ini ditegaskan hal-hal sbb : Permintaan Formulir TBPFLN dan Formulir SKBFLN oleh Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri diajukan langsung ke Bagian Perlengkapan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dengan tembusan ke Direktorat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.43/2000
Berdasarkan pemantauan atas pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 dibandingkan dengan SPT Tahunannya ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yakni jumlah pembayaran PPh Pasal 29 dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 jauh lebih besar dari jumlah pembayaran masa dalam satu tahun. Hal ini terutama terjadi pada Perusahaan Kontraktor Minyak Asing. Berkaitan dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.32/2000
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa keagenan (penjualan tiket) perusahaan angkutan darat, laut dan udara, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (1) jo Pasal 4 butir c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.41/2000
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-156/PJ/2000 tanggal 6 Juni 2000 tentang Bentuk Formulir Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) sebagaimana terlihat dalam foto copy terlampir, demi kelancaran pelaksanaannya dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut : Terhadap Orang Pribadi yang dikecualikan dari kewajiban Pajak Penghasilan pada saat bertolak ke luar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.41/2000
Dalam rangka memberikan kepastian mengenai pembebasan kewajiban membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 oleh Pilot Indonesia yang bekerja di Maskapai Penerbangan Asing dan Pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 3 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 tanggal 27 Desember 1994 Tentang Pembayaran Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.8/1999
Dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya, kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak diminta untuk memasang spanduk perpajakan di tempat-tempat yang strategis antara lain di jalan-jalan utama dan pusat-pusat perdagangan, dengan ketentuan sebagai berikut : Spanduk Perpajakan Bentuk Spanduk Warna dasar PUTIH Warna […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/1999
Dalam rangka menyamakan persepsi menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, bersama ini terlampir disampaikan daftar kompilasi permasalahan BPHTB dan tindak lanjut penyelesaiannya serta contoh penghitungan BPHTB untuk unit bangunan Strata Title. Demikian disampaikan agar dimaklumi. DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd HASAN RACHMANY
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.1011/1999
Sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah kerjasama Zona A Celah Timor dan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dari perusahaan Australia atau Negara Ketiga di dalam memenuhi kewajiban administrasi di bidang perpajakan, dengan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Wajib Pajak dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.8/2000
Bahwa pada akhir-akhir ini Pusat Penyuluhan Perpajakan banyak menerima laporan, baik tertulis maupun telepon dari beberapa Wajib Pajak/Pejabat Direktorat Jenderal Pajak di daerah yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah didatangi atau dikirimi surat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau mengaku bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk menawarkan buku-buku perpajakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 42/PJ.15/2000
Menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Departemen Keuangan Nomor : S-03/IJ/2000 tanggal 28 April 2000 perihal tersebut diatas diinformasikan bahwa apabila terdapat oknum yang mengatasnamakan pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal, meminta sumbangan/bantuan kepada pejabat/pegawai di lingkungan unit kerja Saudara baik di pusat maupun di daerah dengan dalih untuk kegiatan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, ditegaskan bahwa Inspektorat Jenderal serta seluruh […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.1012/2000
Sehubungan dengan telah disampaikannya nota penghentian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI- Belanda pada tanggal 23 Maret 2000 kepada Pemerintah Belanda, maka sesuai dengan Pasal 30 P3B terhitung sejak 1 Januari 2001 P3B RI-Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi. Perlakuan perpajakan sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh penduduk Belanda mulai 1 Januari 2001 tunduk sepenuhnya kepada UU […]