Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/1999
Dalam rangka menyamakan persepsi menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang BPHTB, bersama ini terlampir disampaikan daftar kompilasi permasalahan BPHTB dan tindak lanjut penyelesaiannya serta contoh penghitungan BPHTB untuk unit bangunan Strata Title. Demikian disampaikan agar dimaklumi. DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd HASAN RACHMANY
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.42/2000
Sehubungan dengan adanya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas laba/rugi selisih kurs dari perkiraan hutang kepada kantor pusat bagi BUT, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.52/2000
Menyusul Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.52/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, mengingat masih dibutuhkannya pemahaman yang lebih baik mengenai ketentuan PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam, maka dalam rangka lebih memasyarakatkan ketentuan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.75/2000
Berdasarkan analisa atas Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (KPL.KW.7.4, KPL.KW.7.5 dan KPL.KW.6) sampai dengan triwulan II tahun 1999/2000 ternyata prestasi pengurangan/pencairan pajak secara Nasional masih dibawah target (30 %) seperti yang ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-04/PJ.75/1999tanggal 28 Juni 1999 tentang Kebijaksanaan Penagihan Pajak. Dalam rangka optimalisasi pengurangan/pencairan tunggakan diperlukan upaya-upaya yang lebih […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.42/2000
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dan masalah dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.42/1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, untuk memberikan kepastian kepada Wajib Pajak dengan ini ditegaskan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut : Sesuai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.6/2000
Melengkapi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-78/PJ/2000 tanggal 24 April 2000, Nomor SE-15/PJ.6/2000 tanggal 3 April 2000 dan Nomor SE-17/PJ.6/2000 tanggal 7 April 2000, serta untuk memperjelas tata cara penyetoran (BP-PBB) dalam masa peralihan dari ketentuan lama ke ketentuan baru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Penerimaan BP-PBB bulan April 2000 dan sebelumnya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.7/2000
Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam tahun 2000 dan tahun-tahun berikutnya, maka kebijaksanaan pemeriksaan diatur sebagai berikut : I. Umum 1.1. Jenis dan Prioritas Pemeriksaan a. Jenis pemeriksaan terdiri dari : 1) Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang bersangkutan yang pemilihannya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.21/1999
Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para Wajib Pajak menghadapi akhir tahun anggaran 1998/1999, maka dengan ini Saudara diminta agar : Mengingatkan para Wajib Pajak bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan diubah dengan Undang-Undang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.6/1999
Berkenaan dengan surat dari Kepala KP.PBB Bogor No. S-6215/WPJ.07/KB.03/1998 tanggal 20 November 1998 perihal Aplikasi Sismiop, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd HASAN RACHMANY
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.6/2000
Sehubungan masih seringnya terdapat kekeliruan dalam penyampaian Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK), dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Penyampaian DUPAK untuk Asisten Penilai PBB Muda golongan II/b s.d. II/d dilakukan oleh Kepala KPPBB kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan dan tidak perlu mengirimkan tembusannya ke Kantor Pusat DJP. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.8/2000
Sehubungan dengan semakin banyaknya penyalahgunaan nama Wartawan Harian Umum Sinar Pagi pada akhir-akhir ini dengan modus operandi, bahwa mereka ingin bertemu untuk ber-audiensi dengan membawa beberapa hasil cetakan palsu Harian Umum Sinar Pagi yang isinya seolah-olah mengulas hasil investiasi oknum-oknum tertentu yang melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), maka dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.43/1999
Sehubungan dengan adanya usulan dari beberapa Kepala Kantor Wilayah DJP tentang bentuk standar Surat Keputusan Pemusatan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang sampai saat ini masih dalam bentuk surat biasa, dengan ini disampaikan kepada Saudara bentuk standar dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan atau penolakan permohonan Wajib Pajak untuk melakukan pemusatan pemotongan, […]