Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 78/PJ./2000
Sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa ketentuan baru di dalam pengelolaan hasil penerimaan PBB dan biaya pemungutan PBB (foto kopi terlampir), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Ketentuan baru tersebut diatur dalam : Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berisikan antara lain […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.6/2000
Sehubungan masih seringnya terdapat kekeliruan dalam penyampaian Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Penetapan Angka Kredit (PAK), dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Penyampaian DUPAK untuk Asisten Penilai PBB Muda golongan II/b s.d. II/d dilakukan oleh Kepala KPPBB kepada Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan dan tidak perlu mengirimkan tembusannya ke Kantor Pusat DJP. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.8/2000
Sehubungan dengan semakin banyaknya penyalahgunaan nama Wartawan Harian Umum Sinar Pagi pada akhir-akhir ini dengan modus operandi, bahwa mereka ingin bertemu untuk ber-audiensi dengan membawa beberapa hasil cetakan palsu Harian Umum Sinar Pagi yang isinya seolah-olah mengulas hasil investiasi oknum-oknum tertentu yang melakukan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), maka dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 25/PJ.43/1999
Sehubungan dengan adanya usulan dari beberapa Kepala Kantor Wilayah DJP tentang bentuk standar Surat Keputusan Pemusatan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang sampai saat ini masih dalam bentuk surat biasa, dengan ini disampaikan kepada Saudara bentuk standar dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang persetujuan atau penolakan permohonan Wajib Pajak untuk melakukan pemusatan pemotongan, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.92/1999
Dengan telah terpasangnya VSAT di beberapa KPP sebagaimana tersebut pada lampiran I, maka pengiriman media data langsung dari KPP ke Pusat PDIP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-02/PJ.9/1994 tanggal 5 Pebruari 1994 diatur kembali sebagai berikut : Proses transfer dan konfirmasi data pada KPP yang telah terpasang VSAT sebagaimana tersebut pada lampiran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 37/PJ.6/1999
Sehubungan dengan Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Dewan Pengurus REI Korwil Batam, tanggal 6 Mei 1999, Nomor 560-1876, hal Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 untuk Pemberian Hak atas Tanah di atas tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam (foto copy terlampir), yang tembusannya ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 38/PJ.6/1999
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari daerah mengenai Pembuatan Data Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan sambil menunggu adanya Ketetapan tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Penilai PBB (Inpassing), dengan ini disampaikan pedoman sebagai berikut : Kegiatan usulan Penetapan Angka Kredit mulai dari semester II tahun 1999 agar mengacu kepada ketentuan yang baru (Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.1012/2000
Berkenaan dengan pelaksanaan SE-05/PJ.64/1988 tanggal 23 Juli 1988 tentang Pemberitahuan berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Austria, bersama ini disampaikan pembetulan dari Surat Edaran tersebut yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut : Ketentuan mengenai Pasal 5 ayat (3) b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Austria mengatur bahwa perusahaan yang berkedudukan di Austria akan dianggap mempunyai BUT […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 80/PJ/2000
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dengan ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut : Atas SPT 1721 Lengkap dengan lampiran media elektronik dan SPT yang telah melewati batas waktu maupun yang belum melewati batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.531/2000
Sehubungan dengan banyaknya permohonan penegasan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menggunakan metode qq pada Faktur Pajak Standar, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut : Pada umumnya permohonan penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar dilatarbelakangi oleh keadaan sebagaimana dapat diilustrasikan sebagai berikut : Sub Kontraktor adalah PKP yang secara fisik melakukan penyerahan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.6/2000
Dengan berubahnya penetapan tahun anggaran, maka siklus kegiatan pendataan dan penilaian PBB yang sudah diatur dengan Surat Edaran Nomor : SE-46/PJ.6/1998 tanggal 20 November 1998 perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mengingat Surat Edaran tersebut diterbitkan sebagai pedoman jadwal pelaksanaan kegiatan pendataan dan penilaian serta administrasi PBB yang mengacu pada masa tahun anggaran yang dimulai pada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.143/2000
Memperhatikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 350/KMK.03/1994 tanggal 13 Juli 1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/Kekayaan Negara juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 470/KMK.01/1994 tanggal 20 September 1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara, dan sebagai penjabaran atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 […]