Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.24/2000
Sehubungan dengan adanya kekeliruan dan kesalahan ketik pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PJ.1/2000 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan pada lampiran Formulir KP.PPh.1.9/SPT-2000, maka dirasa perlu untuk dilakukan ralat sebagai berikut : 1. Bagian B kolom (1) angka 5. Imbalan jasa untuk kolom (3). […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.52/2000
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Terhitung mulai tanggal 1 April 2000 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1998 tanggal tentang Perlakuan PPN dan PPn BM di Kawasan Berikat Daerah Industri Pulau Batam dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 192/KMK.04/1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.1012/2000
Berkenaan dengan pelaksanaan SE-05/PJ.64/1988 tanggal 23 Juli 1988 tentang Pemberitahuan berlakunya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Austria, bersama ini disampaikan pembetulan dari Surat Edaran tersebut yang menyangkut beberapa hal sebagai berikut : Ketentuan mengenai Pasal 5 ayat (3) b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Austria mengatur bahwa perusahaan yang berkedudukan di Austria akan dianggap mempunyai BUT […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 80/PJ/2000
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, dengan ini kami tegaskan hal-hal sebagai berikut : Atas SPT 1721 Lengkap dengan lampiran media elektronik dan SPT yang telah melewati batas waktu maupun yang belum melewati batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.531/2000
Sehubungan dengan banyaknya permohonan penegasan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menggunakan metode qq pada Faktur Pajak Standar, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut : Pada umumnya permohonan penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar dilatarbelakangi oleh keadaan sebagaimana dapat diilustrasikan sebagai berikut : Sub Kontraktor adalah PKP yang secara fisik melakukan penyerahan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.6/2000
Menindak lanjuti Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-78/PJ/2000 tanggal 27 Maret 2000 hal sebagaimana tersebut di atas dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ.6/2000 tanggal 3 April 2000 hal Penerbitan Surat Kuasa Umum (SKU) untuk Kabupaten/Kota Baru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Tata Cara Penyaluran BP-PBB bagian Ditjen Pajak untuk tahun 2000 dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.6/2000
Sehubungan dengan telah dibentuknya Kabupaten/Kota baru, maka untuk memperlancar pembagian hasil penerimaan PBB disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk Kabupaten/Kota baru yang telah terbentuk berdasarkan Undang-undang dan rencana penerimaan PBB tahun anggaran 2000 telah terpisah dari kabupaten/Kota Induknya, maka pada awal tahun anggaran 2000 agar diterbitkan SKU kepada Pemimpin Bank/Kantor Pos Operasional V PBB sebagaimana […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.43/2000
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-20/MEN/2000 tanggal 18 Februari 2000 tentang Penetapan Upah Minimum Regional pada 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia dan Upah Minimum Sektoral Regional pada 20 (dua puluh) Propinsi di Indonesia serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.6/2000
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak menyangkut komitmen BPPN untuk membantu pelunasan utang pajak atas aset Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Take Over (BTO) yang berada di bawah pengawasannya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Agar Kepala KP PBB segera menginventarisir objek pajak di […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.75/2000
Berdasarkan SE Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara Nomor : SE-214/PJ./1999 tanggal 25 Agustus 1999 tentang Lelang Eksekusi Pajak, SE-17/PN/1999 diantaranya menyebutkan bahwa setiap pelaksanaan lelang harus didahului dengan pengumuman lelang oleh Pejabat selaku pemohon lelang melalui surat kabar harian atau selebaran, tempelan yang mudah dibaca oleh umum dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.8/2000
Dalam rangka mengingatkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Penyuluhan Pajak diminta untuk memasang spanduk perpajakan di tempat-tempat yang strategis antara lain jalan-jalan utama, pusat-pusat perkantoran dan pusat-pusat perdagangan, dengan ketentuan sebagai berikut : Spanduk Perpajakan Isi/bunyi Spanduk (contoh terlampir) Warna […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.533/2000
Sehubungan dengan adanya pergantian tahun dari tahun 1999 ke tahun 2000 maka pencantuman angka pada mesin teraan meterai harus disesuaikan. Untuk itu dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Mengingat pencantuman angka tahun menurut program yang ada pada mesin teraan meterai sampai saat ini hanya mencantumkan 2 (dua) angka, maka untuk tahun 2000 angka pada […]