Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.6/2000
Dalam rangka mengidentifikasi dan menghitung NJOP tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Pusat dan Daerah, diminta agar Saudara menyampaikan data dimaksud dengan menggunakan formulir terlampir. Data dimaksud disusun per Kabupaten/Kota dan disampaikan ke Direktorat PBB selambat-lambatnya tanggal 15 Pebruari 2000, untuk mengetahui jenis dan jumlah Objek Pajak yang harus segera di data ulang. Demikian agar maklum. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.533/2000
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang adanya pelunasan Bea Meterai atas dokumen yang dibuat sejak tanggal 1 Januari 2000 dengan masih menggunakan Benda Meterai lama (desain 1995), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.52/2000
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal pengenaan PPN atas penyerahan obat pada unit instalasi farmasi/apotik di rumah sakit, dengan ini disampaikan penegasan kembali sebagai berikut : Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.52/1998 tanggal 8 September 1998 telah ditegaskan bahwa instalasi farmasi (kamar obat) merupakan suatu tempat untuk mengadakan dan menyimpan obat-obatan, gas medik […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.42/2000
Untuk kejelasan dalam pelaksanaan pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan atas jasa manajemen dan jasa konsultan di bidang manajemen dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tanggal 15 Maret 1984 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen. Dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.52/2000
Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-39/PJ.43/1999 tanggal 17 September 1999 perihal Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan sehubungan kegiatan Multilevel Marketing, dengan ini ditegaskan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Multilevel tersebut sebagai berikut : 1. Faktur Pajak 1.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.6/2000
Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1999 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta mengingat banyaknya pertanyaan dari para Kepala Kantor Pelayanan PBB dengan ini disampaikan bahwa Tingkat Bunga Diskonto untuk menghitung Standar Investasi Tanaman Perkebunan dan Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri per hektar untuk kepentingan Pajak Bumi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.43/2000
Sehubungan dengan banyaknya masalah yang ditemui di lapangan berkaitan dengan pemusatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal nomor : SE-26/PJ.431/1998 tanggal 13 Agustus 1998 tentang Penyelesaian Permohonan Pemusatan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 telah dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang diberikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.32/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 36/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut : I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998 bahwa kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.32/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 35/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut : I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 bahwa kawasan Batulicin ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batulicin. KAPET […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.32/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 47/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pare-pare (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut : I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1998 bahwa Kawasan Pare-pare ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Pare-pare. KAPET […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.32/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 45/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Seram (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut : I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1998 bahwa kawasan Seram ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram. KAPET […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.32/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 46/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut : I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1998 bahwa kawasan Bima ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. KAPET […]