Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 02/PJ.6/2000
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ/2000 tanggal 5 Januari 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran dan Bentuk Serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) sebagai pengganti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-21/PJ.6/1997 tanggal 24 Desember 1997 hal yang sama, dengan penjelasan sebagai berikut : Pokok-pokok perubahan bentuk dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.54/2000
Sehubungan dengan masih terdapatnya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa interkoneksi antar perusahaan telekomunikasi, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pengertian. 1.1. Yang dimaksud dengan interkoneksi adalah keterhubungan jaringan telekomunikasi antara Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang satu dengan yang lainnya. 1.2. Jasa interkoneksi adalah jasa penyediaan interkoneksi oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ/2000
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-35/PJ/2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai pengganti Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ/1996, dengan ini dikirimkan sebagai bahan acuan Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Hal-hal pokok yang mengalami perubahan dalam KEP-35/PJ/2000 antara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.24/2000
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-02/PJ.1/2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-108/PJ.1/1996 tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan. Bentuk formulir pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) yang diubah/disempurnakan, yaitu : Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (KP.PPh.1.1/SPT-2000) Kolom (4) “Tarif x Penghasilan Bruto” […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 55/PJ.42/1999
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 566/KMK.04/1999 tanggal 27 Desember 1999 tentang Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan Atau Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (foto copy terlampir), dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Wajib Pajak Badan termasuk koperasi yang melakukan transaksi penjualan atau pengalihan hak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 56/PJ.42/1999
Sehubungan dengan adanya pemberian hadiah saham cuma-cuma oleh Wajib Pajak pemberi kerja kepada para pegawainya, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.54/1999
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang Faktur Pajak Standar yang terlanjur dicetak dalam jumlah banyak namun masih menggunakan satuan tahun 19……. pada kolom “Tanggal Penyerahan/Pembayaran*)” maupun kolom tanggal pembuatan Faktur Pajak Standar serta masih tersisa pada saat memasuki tahun 2000 dan seterusnya, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.533/1999
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 560/KMK.04/1999 tanggal 15 Desember 1999 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/KMK.04/1995 tanggal 1 Mei 1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai (foto copy terlampir), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Sehubungan dengan pergantian tahun 1999 ke […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 74/PJ.6/1999
Menunjuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-38/PJ.6/1999 tanggal 14 Juni 1999 tentang Pembuatan Data Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), dengan ini disampaikan bahwa sampai saat ini Direktur Pajak Bumi dan Bangunan ternyata belum pernah menerima tembusan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk Asisten Penilai PBB Muda/golongan II/b sampai dengan II/d. Sesuai dengan Keputusan bersama […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/2000
Sehubungan dengan terdapatnya kekeliruan penulisan pada Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu ralat/penyempurnaan sebagai berikut : Kata “WP Kolektif” pada Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal yang lama di ralat menjadi “WP Badan”. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 65/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah di laksanakannya Pelatihan Aplikasi SISMIOP Rilis 8.0 dalam rangka penanggulangan masalah komputer Tahun 2000 ( Y2K ) dan pemantauan/ pemantapan Jadwal Kegiatan Pendataan/ Penilaian untuk tahap I pada tanggal 25 Oktober 1999 sampai dengan 29 Oktober 1999 sesuai dengan SE-61/PJ.6/1999. Maka perlu di beritahukan hal-hal sebagai berikut : Saat ini Kantor pusat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 72/PJ.6/1999
Sebagai penjabaran Pasal 15 keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998Tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menyebutkan bahwa perubahan atas besarnya biaya investasi dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan ditetapkan oleh Kepala Kantor DJP, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Data biaya investasi setiap tahun mulai dari tahap pembukaan lahan (land […]