Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 70/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah dikirimnya perangkat komputer server untuk aplikasi SISMIOP ke masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, maka perlu ditindaklanjuti dengan pedoman pemanfaatannya. Dengan Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman pemanfaatan server SISMIOP di Kanwil DJP, yaitu ketentuan sebagai berikut : Server yang diperuntukan untuk masing-masing Kanwil DJP adalah perangkat server dengan merk Acer Altos […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 54/PJ.42/1999
Sehubungan dengan berfluktuasinya nilai kurs Rupiah terhadap valuta asing khususnya US$ yang terjadi sejak tahun 1997, sehingga menimbulkan kerugian atau keuntungan luar biasa bagi Wajib Pajak yang mempunyai hutang-piutang dalam valuta asing dalam jumlah yang besar, maka untuk mengurangi dampak pembebanan rugi atau laba selisih kurs pada rugi laba fiskal dipandang perlu dilakukan perubahan Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 69/PJ.6/1999
Untuk mengantisipasi rencana pemerintah tentang perubahan masa berlakunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2000 yang dihitung mulai tanggal 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pencetakan SPPT-PBB tahun pajak 2000 diusahakan agar selesai sebelum bulan Maret 2000. Penyampaian SPPT-PBB tahun pajak 2000 kepada […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.95/1999
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-157/a/A/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Implementasi Sistem Internal Check, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Dalam Sistem Internal Check dimaksud, Surat Setoran Pajak (SSP) tidak lagi ditera oleh KPKN atau Bank Persepsi. Sebagai rujukan Kantor Pelayanan Pajak dalam menentukan kebenaran dokumen/bukti setor dari Wajib […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.531/1999
Sehubungan dengan adanya PPN yang seharusnya terutang namun tidak dipungut dan tidak disetor oleh beberapa KPS, dan sehubungan akan berakhirnya fasilitas penundaan PPN bagi KPS di Bidang Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor KOB di Bidang Panas Bumi pada tanggal 31 Desember 1999, dengan ini disampaikan kepada Saudara beberapa hal sebagai berikut : Berdasarkan Pasal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 68/PJ.6/1999
Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-14/PJ.6/1998 tanggal 15 Juni 1998 hal Penegasan Kesatuan Penetapan Pembayaran/Penerimaan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan dan Nomor : SE-66/PJ.6/1995 tanggal 29 November 1995 hal Realisasi Penerimaan PBB sektor Pertambangan yang Dimasukkan sebagai Penerimaan PBB Sektor Perkotaan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Sesuai ketentuan di atas, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 67/PJ.6/1999
Dalam rangka pengumpulan bahan penyusunan rencana penerimaan PBB/BPHTB per Kanwil DJP/Sektor tahun anggaran 2000/2001 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Agar Kepala Kantor Wilayah DJP cq Kabid PBB bersama-sama para Kepala KP.PBB di wilayahnya menyusun usulan Rencana Penerimaan PBB & BPHTB Kanwil DJP per KP.PBB/Dati II/Sektor dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.1. PBB; […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.9/1999
Menghadapi tahun 2000 (Y2K), telah dilakukan antisipasi terhadap semua perangkat komputer baik perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) serta perangkat pendukung lainnya. Namun demikian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga pada saat memasuki tahun 2000, dimana sistem komputer tidak berfungsi baik karena faktor internal maupun faktor eksternal, telah disiapkan Contingency Plan yang berupa persiapan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/2000
Sehubungan dengan terdapatnya kekeliruan penulisan pada Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/PJ.6/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu ralat/penyempurnaan sebagai berikut : Kata “WP Kolektif” pada Lampiran 4 Keputusan Direktur Jenderal yang lama di ralat menjadi “WP Badan”. Demikian untuk menjadi perhatian Saudara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.51/1999
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh Satu IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 71601/A.A4/KU/99 tanggal 25 Oktober 1999 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/227/1999 tanggal 27 September 1999. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 51/PJ.45/1999
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Sekalipun undang-undang memberikan jangka waktu dua belas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.51/1999
Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang otomotif, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 telah dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah ketentuan Pasal 23 yang mengatur ketentuan […]