Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.51/1999
Sehubungan dengan terbitnya Buku Kedelapan Puluh Satu IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 71601/A.A4/KU/99 tanggal 25 Oktober 1999 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/227/1999 tanggal 27 September 1999. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 51/PJ.45/1999
Seperti diketahui, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus diberikan dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima. Sekalipun undang-undang memberikan jangka waktu dua belas […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.51/1999
Dalam rangka menunjang kebijaksanaan Pemerintah di bidang otomotif, maka dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 telah dilakukan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1998. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah ketentuan Pasal 23 yang mengatur ketentuan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 66/PJ.6/1999
Berdasarkan Laporan Bulanan Penerimaan PBB dan BPHTB yang dihimpun oleh Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan PBB dan BPHTB yang telah dicapai sampai dengan bulan September 1999 secara nasional adalah sebesar Rp. 1.485.744.804 ribu atau 44,61 dari rencana penerimaan sebesar Rp. 3.330.600.000 ribu (catatan : KPPBB Ambon data penerimaan s.d Juni 1999, KPPBB Lhokseumawe data […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.1011/1999
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-Suriah dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Suriah telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 176 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 167 Tahun 1998) tanggal 29 September 1998. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 P3B tersebut berlaku […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.24/1999
Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Pajak (SPMKP) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) tidak dibenarkan adanya coretan atau bekas “tipp-ex” dan pada formulir SPMKP dan SPMIB sudah tercetak tahun anggaran yaitu 19……./19…….. Berhubung dengan segera datangnya tahun anggaran 1999/2000 maka perlu diberikan petunjuk sebagai berikut : Sambil menunggu pencetakan formulir […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 53/PJ.41/1999
Bersama ini disampaikan 3 (tiga) set Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-172/PJ/1999 tanggal 23 Juli 1999 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Buku Petunjuk Pengisiannya, KEP-268/PJ/1999 tanggal 12 Oktober 1999 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Buku Petunjuk Pengisiannya dan KEP-283/PJ/1999 tanggal 25 Oktober 1999 tentang Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 64/PJ.6/1999
Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ.32/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk dilaksanakan menyangkut bidang Saudara (butir 5). Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. A.N. DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd HASAN RACHMANY
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.41/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1999 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 Tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Bagi Orang Pribadi Yang Bertolak Ke Luar Negeri, antara lain diatur mengenai pengecualian dari kewajiban pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi anak-anak yang berusia tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 48/PJ.42/1999
Sehubungan dengan perlakuan perpajakan yang bersifat khusus (lex spesialis) bagi Wajib Pajak yang berusaha dalam bidang penambangan umum dalam rangka Kontrak Karya yang pengenaan pajaknya didasarkan pada ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 63/PJ.6/1999
Sehubungan adanya usulan penyempurnaan format blanko STTS sesuai dengan SE-60/PJ.6/1999 untuk cetak masal tahun 2000, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pajak senantiasa menampung aspirasi yang berkembang untuk penyempurnaan blanko tersebut; Kesulitan secara teknis masalah pembundelan struk STTS yang akan diserahkan ke pihak bank tempat bayar, diatasi dengan menukar urutan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 62/PJ.6/1999
Dalam rangka pelaksanaan penilaian masal untuk objek pajak bangunan secara cepat dan efisien serta untuk mengantisipasi tuntutan teknologi dan perkembangan yang terjadi di lapangan/wilayah KPPBB, maka berdasarkan pasal 11 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka […]