Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 46/PJ.6/1999
Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ.6/1999 tanggal 2 Juni 1999 hal Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek PBB Dalam rangka Pembentukan dan atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP, dengan ini disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan analisis ZNT/NIR sebagai berikut : 1. Terjadi salah ketik pada Lampiran II […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.41/1999
Mengingat masih banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan pembebanan pembayaran Fiskal Luar Negeri oleh perusahaan kontraktor pertambangan atas Fiskal Luar Negeri dan Orang Pribadi (karyawan) yang bertolak ke luar negeri, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1994 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.43/1999
Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang pengkreditan PPh Pasal 22 Impor yang ditunda pelunasannya, khususnya atas impor yang terjadi pada masa pergantian tahun takwim, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.1013/1999
Sehubungan dengan adanya rencana penggabungan antara The Japan Export-Import Bank of Japan (JEXIM) dengan Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) pada 1 Oktober 1999 dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut : Lembaga baru yang didirikan sebagai hasil merger antara dua lembaga tersebut adalah The Japan Bank of International Cooperation (JBIC) yang sifat kepemilikan dan modalnya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.43/1999
Sehubungan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-235/PJ/1999 tanggal 17 September 1999, maka dirasa perlu untuk […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.75/1999
Sehubungan dengan penagihan pajak dengan Surat Paksa di luar wilayah kerja pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 10 ayat (9) UU PPSP dalam hal Surat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 53/PJ.6/1999
Sehubungan dengan masih ditemukan adanya proses penyelesaian keberatan PBB yang tidak didukung oleh data yang lengkap/akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya terutama untuk mengantisipasi wajib pajak yang mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan PBB tetap berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-15/PJ.6/1997 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.43/1999
Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 atas dana pensiun yang dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan yang dipilih oleh peserta atau pihak yang berhak atas manfaat pensiun, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 30 ayat (6) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 34/PJ.45/1999
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-205/PJ/1999 tanggal 18 Agustus 1999 tentang Perubahan Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-22/PJ/1995 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-279/PJ/1998. Dengan keputusan ini dilakukan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 51/PJ.6/1999
Sehubungan dengan Daftar Laporan Tunggakan PBB yang diterima Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai respon dari SE-44/PJ.6/1999 tanggal 16 Juli 1999 terdapat banyaknya data tunggakan yang seharusnya ditindaklanjuti sesuai Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : KEP-46/PJ.6/1996 tanggal 22 Juli 1996 tentang Petunjuk Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan mempertimbangkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.24/1999
Berdasarkan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-140/PJ/1999 tanggal 22 Juni 1999, CITIBANK telah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pajak untuk menggunakan rototype (Receipt Stamp) sebagai pengganti tanda penerimaan pembayaran pada SSP bagi wajib pajak Kontraktor Production Sharing (KPS) maupun non KPS. Rototype tersebut mencantumkan tanggal penerimaan setoran, nama dan tanda tangan penerima setoran, cap bank […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.7/1999
Dalam rangka untuk memperluas cakupan pemeriksaan dan meningkatkan produktivitas pemeriksaan, maka dalam rangka melaksanakan pemeriksaan diminta perhatiannya atas hal-hal sebagai berikut : Penggolongan Wajib Pajak Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jenis pemeriksaan pajak meliputi Pemeriksaan SederhanaKantor (PSK), Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) dan Pemeriksaan Lengkap (PL). Dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang pemeriksaan dan meningkatkan produktivitas pemeriksaan, […]