Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 50/PJ.6/1999
Berdasarkan Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 yang dihimpun oleh Direktorat PBB sampai dengan bulan Juni 1999 (Triwulan I), dengan ini disampaikan evaluasinya sebagai berikut : Perbandingan Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Secara nasional realisasi penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan bulan Juni 1999 adalah sebesar Rp. 645.386.200 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 49/PJ.6/1999
Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan mengenai pengertian Hasil Bersih dalam pengenaan PBB Sektor Kehutanan, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut : Hasil bersih setahun adalah pendapatan kotor dari hasil penjualan kayu bulat satu tahun dikurangi dengan biaya eksploitasinya; Yang dimaksud dengan : Pendapatan kotor adalah total hasil produksi dalam tahun pajak sebelumnya dikalikan dengan harga […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 12/PJ.54/1999
Berdasarkan Pasal 16D Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (UU PPN), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan, telah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 32/PJ.6/1999
Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Pajak No. 520/PJ.6/1999 tanggal 21 April 1999 perihal Diklat Analisa Laporan Keuangan/BPHTB Angkatan I – VIII Tahun 1999/2000 dan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-135/PJ/UP.53/1999 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon IV Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka perlu dilakukan revisi para pejabat yang ditunjuk untuk mengikuti penataran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.42/1999
Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang akan melaksanakan restrukturisasi perusahaan sesuai dengan program Pemerintah, telah diterbitkan buku panduan praktis dalam dua versi, yaitu versi bahasa Indonesia yang berjudul : PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN, dan versi bahasa Inggris yang berjudul : TAX TREATMENTS OF CORPORATE RESTRUCTURING, yang merupakan himpunan perlakuan khusus di bidang Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.42/1999
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan yang menyangkut pelaksanaan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-44/PJ.42/1998 tanggal 30 Desember 1998 mengenai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-273/PJ/1998 tentang Pengakuan Penghasilan atas Penghasilan Bunga Kredit Non Performing dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.42/1999 tanggal 25 Februari 1999 mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.6/1999
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 181/KMK.04/1999 tanggal 27 Mei 1999 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-08/PJ/1999 tanggal 28 Mei 1999 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Surat Edaran Direktur […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.32/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 205/KMK.04/1999 tanggal 14 Juni 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pulau Natuna (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut : I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 bahwa […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.75/1999
Hasil analisa atas Laporan Perkembangan Tunggakan Pajak (KPL.KPP.75) Tahun 1998/1999 mengenai pelaksanaan penagihan pajak masih belum menggembirakan, hal ini masih dapat dimaklumi karena kondisi krisis ekonomi yang kita hadapi. Namun karena kegiatan ekonomi sudah mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik, maka dalam rangka optimalisasi pencairan tunggakan diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif. Untuk keseragaman dan kelancaran […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.51/1999
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Sembilan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 35336/A.A4/KU/99 tanggal 4 Juni 1999 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/115/1999 tanggal 27 Mei 1999. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.52/1999
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.52/1999 tanggal 8 April 1999 perihal Tata Cara Pemberian PPN Ditanggung oleh Pemerintah atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu ternyata terdapat kesalahan cetak pada butir 7, yang semula tertulis : “7. Pajak Masukan yang dibayar atas impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 43/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Koordinasi Regional Tim Intensifikasi PBB dan BPHTB yang dilaksanakan secara berturutan mulai dari Biak (Wilayah Maluku dan Irian Jaya) Sampit (Wilayah Kalimantan), Manado (Wilayah Sulawesi), Medan (Wilayah Sumatera), Bandung (Wilayah Jawa), dan Denpasar (Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Timor Timur), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Direktorat Jenderal Pajak […]