Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 14/PJ.54/1999
Sehubungan dengan masih banyaknya pertanyaan tentang perlakuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas upah/jasa pengolahan dan tukar menukar hasil produksi khususnya di bidang Industri Minyak Goreng, maka untuk keseragaman dalam pelaksanaannya perlu diberikan penegasan sebagai berikut : Pada umumnya Industri Minyak Goreng disamping mengolah Crude Palm Oil (CPO) milik sendiri, juga melakukan kegiatan : 1.1. Membeli […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.1011/1999
Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 83/KMK.04/1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerjasama Zona A Celah Timor, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.44/1999
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal masa berlakunya Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.44/1998 tanggal 30 Juli 1998 perihal Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF/Tax Clearance), dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut : Untuk mendapatkan SKF antara lain harus memenuhi persyaratan : – Telah melunasi kewajiban […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 42/PJ.6/1999
Sehubungan dengan kebutuhan sumber daya manusia di bidang Pemetaan dan Geomatika, Direktorat PBB merencanakan bekerja sama dengan Fakultas Teknik Geodesi Universitas Gajah Mada (UGM) untuk melaksanakan Program Alih Jalur Teknik Geodesi tingkat Strata I (S-1). Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Kerjasama tersebut direncanakan dimulai pada tahun ajaran 1999/2000 dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 36/PJ.6/1999
Berdasarkan laporan penerimaan PBB tahun 1998/1999 sampai dengan bulan Maret 1999 yang dihimpun oleh Direktorat PBB, dengan ini diberitahukan bahwa realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun 1998/1999 sebagai berikut : Perbandingan realisasi penerimaan dengan rencana penerimaan 1998/1999 Realisasi penerimaan PBB dan BPHTB sampai dengan bulan Maret 1999 untuk sebesar Rp. 3.608.283.812 ribu atau 105,78% dari […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 35/PJ.6/1999
Sehubungan dengan tuntutan teknologi dan perkembangan yang terjadi di lapangan/wilayah KPPBB dalam penanganan data yang berkaitan dengan kegiatan pendataan dan penilaian objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, maka berdasarkan pasal 8 ayat 2 keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek dan Subjek PBB […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.42/1999
Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak yang dibatasi jangka waktunya selama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak/Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah meneliti surat pemberitahuan/permohonan Wajib Pajak beserta lampirannya, apabila ternyata tidak/belum […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 45/PJ.6/1999
Berkaitan dengan adanya Keputusan Bank Indonesia mengenai Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Untuk segera melakukan inventarisasi terhadap data Objek Pajak PBB dari Bank-bank yang berstatus Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang berada di wilayah kewenangan Saudara serta tunggakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 44/PJ.6/1999
Sehubungan dengan pengamanan rencana penerimaan PBB tahun 1999/2000 khususnya sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (Non Migas), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Diminta Saudara mengirimkan data tunggakan PBB sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (Non Migas) per Wajib Pajak dari tahun 1993 sampai dengan keadaan 1 Juli 1999 yang dilengkapi dengan alamat kantor pusat Wajib […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.24/1998
Sebagai tindak lanjut hasil rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 29 April 1998 s/d 1 Mei 1998, sehubungan dengan Ekstensifikasi Wajib Pajak dengan ini diberikan beberapa petunjuk penanganan Wajib Pajak Non Efektif dan SPT Kempos sebagai berikut : Wajib Pajak Non Efektif (WP NE) Seksi TUP membuat : Daftar Wajib Pajak yang sudah digolongkan sebagai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.6/1999
Sebagai tindak lanjut dari Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-554/PJ.6/1999 tanggal 5 Mei 1999 dan S-649/PJ.6/1999 tanggal 8 Juni 1999, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dengan mempertimbangkan keseimbangan NJOP bumi antar ruas jalan tol, antar jalan tol, serta antara jalan tol dengan bumi di lingkungan jalan tol, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.42 /1999
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari pihak partai politik dan pihak perbankan mengenai perlakuan perpajakan bagi partai politik, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Undang-Undang KUP) mengatur bahwa Wajib Pajak […]