Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.42 /1999
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari pihak partai politik dan pihak perbankan mengenai perlakuan perpajakan bagi partai politik, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Undang-Undang KUP) mengatur bahwa Wajib Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.42/1999
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-141/PJ/1999 tanggal 21 Juni 1999 tentang Pengakuan Penghasilan dari Pengalihan Harta/Agunan Berupa Tanah dan/atau Bangunan bagi Wajib Pajak Tertentu, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Tertentu adalah : Bank Dalam Penyehatan BPPN; Perusahaan Terafiliasi Bank Dalam Penyehatan; Debitur yang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam pelaksanaan pengenaan PBB sektor Perkotaan untuk PT. (Persero) Pelabuhan, yang dimaksud dengan : pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.431/1998
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-120/MEN/1998 tanggal 26 Juni 1998 tentang Peningkatan Upah Minimum Regional pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Propinsi di Indonesia dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Regional, Keputusan Menteri Keuangan Nomor […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.6/1998
Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang telah diberlakukan mulai 1 Juli 1998, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Pengesahan/persetujuan Surat Keputusan Bersama antara Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak serta antara Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dan Direktur Jenderal Pajak sampai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.42/1998
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang boleh Dikurangkan sebagai Biaya, dengan ini perlu diatur hal-hal sebagai berikut : Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 13/PJ.33/1998
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, dengan ini diberikan penegasan guna pelaksanaan di lapangan sebagai berikut : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 186/KMK.04/1998 tanggal 19 Maret 1998 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.24/1998
Sebagaimana diketahui bahwa depresiasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing masih terus berkepanjangan sehingga memberikan dampak yang kurang menggembirakan terhadap perekonomian dan penerimaan pajak secara nasional. Namun demikian depresiasi tersebut masih memberikan peluang penerimaan pajak yaitu terhadap taxable object yang berdimensi internasional, misalnya : Transaksi ekspor; Transaksi impor; Pembayaran dalam valuta asing terhadap Wajib Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.7/1998
Sehubungan dengan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan Keterkaitan yang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan serta untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Semua ketentuan tentang Pemeriksaan Keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.23/1998
Dalam Rapin Ditjen Pajak tanggal 29 April sampai dengan 1 Mei 1998 telah diperoleh kesepakatan tentang perlunya peningkatan kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam kerangka upaya pemungutan pajak yang adil dan merata yang meliputi segenap subjek pajak dan seluruh objek pajak, dan pengamanan penerimaan pajak sebagai upaya menuju kemandirian pembiayaan pembangunan. Selain ketersediaan data informasi perpajakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.21/1998
Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para Wajib Pajak menghadapi akhir tahun anggaran 1997/1998 maka dengan ini Saudara diminta agar : Mengingatkan para Wajib Pajak bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 417/PJ.1/1997
Bersama ini disampaikan foto copy Surat dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor S-1924/SJ.6/1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat yang menyampaikan Pengumuman dari Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak Nomor : PENG-9607/MP/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Pengajuan Surat Banding atau Surat Gugatan berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhitung mulai 1 Januari 1998, […]