Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 752/PJ.141/1998
Bersama ini disampaikan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor : SE-140/A.21/1297 —————————- 7173/D.VI/12/1997 tanggal 15 Desember 1997 perihal pedoman umum penyesuaian kontrak pekerjaan kontruksi dan pengadaan barang tahun anggaran 1997/1998 untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proyek yang menjadi tanggung jawab Saudara. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan. SEKRETARIS DIREKTORAT […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.21/1998
Dalam rangka memberikan kesempatan seluas-luasnya dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada para Wajib Pajak menghadapi akhir tahun anggaran 1997/1998 maka dengan ini Saudara diminta agar : Mengingatkan para Wajib Pajak bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 417/PJ.1/1997
Bersama ini disampaikan foto copy Surat dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor S-1924/SJ.6/1997 perihal seperti tersebut pada pokok surat yang menyampaikan Pengumuman dari Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak Nomor : PENG-9607/MP/1997 tanggal 31 Desember 1997 tentang Pengajuan Surat Banding atau Surat Gugatan berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhitung mulai 1 Januari 1998, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.42/1999
Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 422/KMK.04/1998 tanggal 9 September 1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 469/KMK.04/1998 tanggal 30 Oktober 1998, dengan ini diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut : Wajib Pajak yang dapat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 10/PJ.51/1999
Menindaklanjuti surat kawat Direktur Jenderal Pajak Nomor KWT-01/PJ.51/1999 tanggal 18 Mei 1999, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 282/Kpts-IX/1999 tanggal 7 Mei 1999, terhitung sejak tanggal 1 Januari 1999 untuk gula pasir petani produksi 1999 diberlakukan ketentuan sebagai berikut : Harga provenue gula pasir petani produksi 1999 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 09/PJ.531/1999
Sebagaimana diketahui bahwa krisis ekonomi telah mengakibatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) tidak berjalan lancar dan mendorong terjadinya penjualan rumah (RS/RSS) secara tunai atau melalui cicilan bertahap yang disediakan oleh pengembang. Untuk mengurangi beban konsumen yang merupakan masyarakat golongan kecil/menengah, maka dirasa perlu untuk mempertimbangkan kembali pengenaan PPN atas penyerahan rumah murah secara tunai. Berdasarkan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.42/1999
Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan tentang perlakuan PPh atas biaya bunga dan biaya overhead dalam masa konstruksi, maka untuk menghilangkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 antara lain dinyatakan bahwa : Pasal 6 ayat (1) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.532/1999
Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kepelabuhanan untuk kapal jalur pelayaran internasional dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 07/PJ.533/1999
Sehubungan dengan pemberian wewenang yang lebih luas dari Kantor Pusat PT. PLN (persero) kepada unit-unit PLN di seluruh Indonesia dalam mengelola usahanya termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya pelunasan Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik, dengan ini diberitahukan sebagai berikut : Bahwa sebelumnya telah diberikan ijin pelunasan Bea Meterai atas kuitansi rekening listrik dengan menggunakan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.6/1999
Sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang Tata Cara Penghitungan BPHTB karena Pemberian Hak Baru di luar Pelepasan Hak yang diatasnya terdapat Bangunan sebagaimana dimaksud pada SE-10/PJ.6/1999 tanggal 22 Februari 1999, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Bahwa tata cara penghitungan BPHTB tersebut diatas hanya ditujukan terhadap Pemberian Hak Di Luar Pelepasan Hak dalam rangka Ajudikasi; […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.51/1999
Sehubungan dengan terbitnya Buku Ketujuh Puluh Delapan IKAPI yang memuat daftar penerbit dan daftar buku yang PPN-nya diusulkan untuk Ditanggung Pemerintah, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 24058/A.A4/KU/99 tanggal 13 April 1999 dan Departemen Agama Nomor P.III/KU.03.1/101/1999 tanggal 26 April 1999. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 06/PJ.8/1999
Mengingat semakin banyaknya terjadi penyalahgunaan nama Direktur Jenderal Pajak pada akhir-akhir ini dengan modus operandi, bahwa seolah-olah Direktur Jenderal Pajak telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sumbangan kepada yayasan-yayasan guna keperluan pembangunan masjid dan mushola, maka bersama ini ditegaskan lagi untuk ketiga kalinya hal-hal sebagai berikut : Direktur Jenderal […]