Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 01/PJ.6/1998
Berdasarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 6 Januari 1998 dalam mengantarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun 1998/1999 rencana penerimaan PBB dan BPHTB telah ditetapkan sebesar Rp. 3.411.000.000.000,- (tiga triliun empat ratus sebelas milyar rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Rencana penerimaan PBB tahun 1998/1999 secara nasional ditetapkan sebesar […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 30/PJ.6/1999
Menunjuk Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.6/1999 dan SE-22/PJ.6/1999 tanggal 23 April 1999 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut : Tata cara pengenaan PBB Sektor Pedesaan dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.41/1999
Terlampir disampaikan kepada Saudara, contoh Formulir Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) tahun 1999 dan Petunjuk Pengisiannya yang telah disempurnakan. Demikian untuk dipergunakan. DIREKTUR JENDERAL, ttd A. ANSHARI RITONGA
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 05/PJ.52/1999
Bersama ini disampaikan foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/KMK.04/1999 tanggal 8 April 1999 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, yang mulai berlaku sejak tanggal 8 April 1999. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini diminta […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 28/PJ.6/1999
Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-46/PJ.6/1998 tentang Jadwal Kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB tanggal 20 November 1998, bahwa untuk mendapatkan produk PBB yang relevan, akurat, handal, dan mutakhir, maka kegiatan pendataan dan penilaian PBB pada khususnya maupun kegiatan administrasi PBB pada umumnya harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehubungan dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 29/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah dilakukannya pengadaan barang oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1998/1999 untuk kepentingan KPPBB, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Beberapa KPPBB telah menerima pengiriman barang langsung oleh rekanan dengan bukti tanda terima dari KPPBB yang bersangkutan; Dalam kontrak jual beli antara Direktorat Jenderal Pajak dengan masing-masing rekanan, disepakati bersama […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.42/1999
Sehubungan dengan masih adanya pertanyaan atas jenis laporan pemeriksaan atas neraca penyesuaian dalam rangka penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998 tentang Tata Cara Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Apabila neraca penyesuaian dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 219/PJ./1998
Dalam rangka untuk menjaga ketertiban, kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan tindak lanjut atau perlakuan terhadap hasil pemeriksaan PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM yang belum dibayar pada saat impor dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 234/KMK.05/1996 tanggal 1 April 1996 tentang Tata Cara Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 40/PJ.6/1998
Sebagaimana diketahui bahwa NJOP yang tertuang dalam SK. Kakanwil DJP selain dijadikan dasar pengenaan PBB, juga merupakan dasar perhitungan BPHTB dan PPh. Disamping itu NJOP merupakan acuan untuk beberapa pungutan pajak/retribusi daerah. Sehubungan hal tersebut diminta Saudara lebih memperhatikan kewajaran dan akurasi konsep NJOP yang diusulkan para KP.PBB, antara lain dengan cara : Mempunyai waktu […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 39/PJ.6/1998
Dalam rangka menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan perubahan kurs konversi dan perkembangan harga pada umumnya, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk mengupayakan penyesuaian DBKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan) objek pajak standar dan non standar dengan memperhatikan keadaan di daerah masing-masing, termasuk tingkat inflasi dan kontraksi/pertumbuhan perekonomian tahun berjalan. Selanjutnya, sebelum DBKB tahun 1999 dimaksud diberlakukan secara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.7/1999
Dari hasil pemantauan pelaksanaan pemeriksaan selama ini baik Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Wajib Pajak Inti, serta untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, maka Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1999 ditentukan sebagai berikut : I. Kebijaksanaan Pemeriksaan 1. Umum 1.1 Pemeriksaan pajak tetap dititikberatkan pada jenis pemeriksaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 57/PJ.91/1999
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : KEP-92/PJ/1999, tanggal 26 April 1999, tentang Penggunaan Media Elektronik sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN, dengan ini diberikan penegasan penggunaan media elektronik tersebut, sebagai berikut : Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDIP) dan tembusannya […]