Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 41/PJ.6/1998
Menunjuk Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-20/PJ.6/1998 tanggal 16 Juli 1998 perihal Pelayanan dan Pemeriksaan Pajak yang dikaitkan dengan kewajiban pelunasan PBB, maka untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, perlu untuk mengikutsertakan peran Kantor Pemeriksaan Pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-20/PJ.6/1998 khususnya butir 5 dan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 11/PJ.7/1998
Dalam rangka upaya untuk menjaga tertib administrasi dan untuk memberikan adanya kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan berpindahnya tempat terdaftarnya Wajib Pajak dari KPP tempat Wajib Pajak semula terdaftar (KPP lama) ke KPP lainnya (KPP baru) baik sebagai akibat dari berubahnya status Wajib Pajak (misalnya Wajib Pajak biasa berubah menjadi Wajib Pajak Masuk Bursa) […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 221/PJ./1998
Bersama ini disampaikan tiga set Keputusan Direktur Jenderal Pajak : KEP-210/PJ/1998 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi serta Buku Petunjuk Pengisiannya, KEP-211/PJ/1998 tanggal 8 Oktober 1998 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta Buku Petunjuk Pengisiannya, dan KEP-212/PJ/1998tanggal 8 Oktober 1998 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 31/PJ.41/1998
Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 44/KMK.04/1998 tanggal 10 Februari 1998 tentang Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang baru didirikan dan yang bergerak dalam […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.1011/1998
Sehubungan dengan makin meningkatnya kegiatan usaha di Kawasan Kerjasama Zona A Celah Timor (selanjutnya disingkat sebagai Celah Timor) dan masih banyaknya pertanyaan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari celah Timor oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) dari perusahaan yang berdomisili di Australia atau di negara […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 18/PJ.42/1999
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari Wajib Pajak mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 130/KMK.04/1998 tanggal 27 Februari 1998 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-08/PJ.42/1999 tanggal 25 Februari 1999 tentang Penghapusan Piutang Tak Tertagih Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya, dengan ini ditegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.7/1999
Dari hasil pemantauan pelaksanaan pemeriksaan selama ini baik Pemeriksaan Rutin, Pemeriksaan Khusus dan Pemeriksaan Wajib Pajak Inti, serta untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, maka Kebijaksanaan dan Rencana Pemeriksaan Tahun 1999 ditentukan sebagai berikut : I. Kebijaksanaan Pemeriksaan 1. Umum 1.1 Pemeriksaan pajak tetap dititikberatkan pada jenis pemeriksaan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 57/PJ.91/1999
Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Nomor : KEP-92/PJ/1999, tanggal 26 April 1999, tentang Penggunaan Media Elektronik sebagai Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN, dengan ini diberikan penegasan penggunaan media elektronik tersebut, sebagai berikut : Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan (PDIP) dan tembusannya […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 21/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Dalam pelaksanaan pengenaan PBB Sektor Perkebunan, yang dimaksud dengan : a. Areal kebun adalah areal yang sudah diolah (land clearing) dan ditanami dengan komoditas perkebunan baik yang telah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 22/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam pelaksanaan pengenaan PBB Bidang Usaha Perikanan, yang dimaksud dengan : Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan; Sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 23/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam pelaksanaan pengenaan PBB Sektor Kehutanan, yang dimaksud dengan : Hasil Bersih setahun adalah pendapatan kotor dari hasil penjualan kayu bulan setahun dikurangi dengan biaya eksploitasi (biaya penebangan ditambah […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 24/PJ.6/1999
Sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan jo. Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP-16/PJ.6/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan serta menunjuk Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 451/KMK.04/1997 […]