Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 20/PJ.6/1999
Bersama ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.6/1999 tanggal 6 Januari 1999 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT), dan Surat Keputusan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 08/PJ.24/1999
Sebagaimana diketahui berdasarkan SE-27/PJ.9/1992 tanggal 1 Agustus 1992 Kepala KPP diwajibkan meminta konfirmasi atas kebenaran setoran pajak ke Kantor penerima pembayaran apabila SSP lembar ke-2 belum ditata usahakan oleh KPP. Berhubung pada akhir-akhir ini terdapat banyak Bank yang dilikuidasi/beku operasi, maka apabila Bank-bank tersebut semula ditunjuk sebagai Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi, perlu diberikan petunjuk tentang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 19/PJ.6/1999
Menunjuk Keputusan Menteri Keuangan Nomor 632/KMK.04/1997tanggal 22 Desember 1997 tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-23/PJ.06/1997 tanggal 30 Desember 1997 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dengan ini disampaikan hal-hal sebagai […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 04/PJ.51/1999
Sehubungan dengan surat Bagian Proyek Peningkatan Sarana Sekolah Kejuruan, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 537/PSSK-PAL/99 tanggal 3 Maret 1999 perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan kepada Saudara foto copy surat rekomendasi mengenai buku tersebut dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat Nomor 14145/A.A4/KU/99 tanggal 26 Februari 1999. Dengan […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.32/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 588/KMK.01/1998 tanggal 30 Desember 1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 97/KMK.04/1998 tanggal 26 Februari 1998 tentang Perlakuan Perpajakan dan Pembebasan Bea Masuk untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak (terlampir), untuk pelaksanaannya dipandang perlu untuk memperbaharui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.3/1998 tanggal […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 16/PJ.33/1999
Berdasarkan Pasal 88 jo. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP), dalam hal putusan BPSP mengabulkan permohonan banding baik sebagian maupun seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan dan Pejabat yang berwenang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 98/PJ./1999
Sehubungan dengan Surat Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Nomor : S-232/SJ/1999 tanggal 12 April 1999 tentang Program Model Percontohan Unit Kerja/Kantor Pelayanan Masyarakat Departemen Keuangan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menyelenggarakan seleksi unit kerja/kantor pelayanan percontohan di Direktorat Jenderal Pajak dengan ketentuan sebagai berikut: Seleksi Unit Kerja/Kantor Pelayanan Percontohan Pelaksanaan seleksi unit kerja/kantor pelayanan percontohan Direktorat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 15/PJ.6/1999
Bersama ini disampaikan Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 dengan penjelasan sebagai berikut : Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB disusun berdasarkan potensi dan realisasi dengan memperhatikan usulan dan saran Saudara. Adapun rincian Rencana Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun Anggaran 1999/2000 per Sektor/Dati II/Kantor Pelayanan PBB/Kanwil B/KANWIL DJP adalah sebagaimana terlampir. Seterimanya surat ini […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 26/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam pelaksanaan pengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C, yang dimaksud dengan : Areal produktif adalah areal yang telah dieksploitasi/menghasilkan galian tambang […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 27/PJ.6/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-16/PJ.6/1998 Tanggal 30 Desember 1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Dalam pelaksanaan pengenaan PBB Sektor Pertambangan Non Migas Galian C, yang dimaksud dengan : Areal produktif adalah areal yang telah dieksploitasi/menghasilkan bahan galian tambang (tahap eksploitasi); Areal belum produktif […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 17/PJ.41/1999
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-89/PJ/1999 tanggal 22 April 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-03/PJ/1995 tanggal 9 Januari 1995 tentang Penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal-hal tertentu, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut : Berdasarkan Pasal I Keputusan tersebut diatur bahwa Wajib Pajak dapat […]
Surat Edaran Dirjen Pajak – SE 03/PJ.32/1999
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 41/KMK.04/1999 tanggal 1 Februari 1999 tentang Perlakuan Perpajakan dan Kepabeanan untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Buton, Kolaka, dan Kendari (terlampir), untuk pelaksanaannya diberikan penegasan sebagai berikut : I. UMUM Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 bahwa kawasan Buton, Kolaka, dan Kendari ditetapkan sebagai Kawasan […]