Resources / Blog /

Pajak Pribadi

Cara Menghitung BPHTB: Rumus, NPOPTKP per Kota, dan Contoh Perhitungan Lengkap

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) wajib dibayar setiap kali seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, baik melalui jual beli, hibah, maupun waris. Karena besarannya bisa mencapai puluhan juta rupiah, banyak orang mencari cara menghitung BPHTB yang tepat sebelum menandatangani akta jual beli. Artikel ini membahas rumus resmi, nilai NPOPTKP di berbagai kota, serta contoh perhitungan untuk berbagai jenis transaksi.

Jawaban Singkat: Cara Menghitung BPHTB

Secara sederhana, BPHTB dihitung dengan rumus:

BPHTB = Tarif 5% × (NPOP − NPOPTKP)

NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) adalah harga transaksi atau nilai pasar tanah/bangunan, sedangkan NPOPTKP (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) adalah batas nilai yang tidak dikenai pajak dan besarnya berbeda-beda di setiap kabupaten/kota. Jika NPOP lebih rendah dari NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang tercantum di SPPT PBB, maka NJOP yang dipakai sebagai dasar perhitungan.

Dasar Hukum BPHTB

Ketentuan BPHTB semula diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya yang mengatur bahwa tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak berupa selisih antara Nilai Perolehan Objek Pajak dan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak. Sejak 2022, kerangka hukum pajak daerah termasuk BPHTB dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang menetapkan standar nasional sekaligus memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur detail teknis melalui peraturan daerah (Perda) masing-masing.

Poin penting yang perlu dipahami wajib pajak:

  • BPHTB adalah pajak daerah, dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, bukan oleh DJP.
  • Tarif maksimal BPHTB adalah 5%, namun besaran pastinya ditetapkan melalui Perda setempat.
  • NPOPTKP minimum nasional ditetapkan dalam UU HKPD, tetapi setiap daerah dapat menetapkan nilai yang lebih tinggi sesuai kondisi ekonomi wilayahnya.
  • BPHTB harus dilunasi sebelum akta jual beli (AJB) ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris.

Rumus Hitung BPHTB dan Cara Pakainya

Untuk transaksi jual beli properti secara umum, langkah menghitung BPHTB adalah sebagai berikut:

  1. Tentukan NPOP: gunakan harga transaksi yang disepakati penjual dan pembeli.
  2. Bandingkan NPOP dengan NJOP pada SPPT PBB tahun berjalan. Gunakan nilai yang lebih tinggi di antara keduanya sebagai dasar pengenaan.
  3. Kurangi dengan NPOPTKP sesuai Perda di wilayah objek pajak berada.
  4. Kalikan hasilnya dengan tarif BPHTB yang berlaku di daerah tersebut (maksimal 5%).

Perlu dicatat bahwa BPHTB tergolong bea, bukan pajak murni, karena pembayarannya dilakukan sebelum peristiwa hukum (penandatanganan akta) terjadi, bukan setelah terutang seperti pajak pada umumnya.

NJOPTKP dan NPOPTKP BPHTB per Kota/Kabupaten

Karena BPHTB adalah pajak daerah, nilai NPOPTKP berbeda antarwilayah dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti Perda terbaru. Sebagai gambaran, tarif BPHTB di Jakarta ditetapkan sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak setelah dikurangi NPOPTKP, dengan NPOPTKP reguler sebesar Rp250 juta, sementara untuk perolehan hak karena warisan, NPOPTKP di Jakarta ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000 dengan pengurangan pokok pajak sebesar 50%.

Ilustrasi NPOPTKP BPHTB di Beberapa Kota (Perolehan Hak Pertama, Non-Waris/Hibah)
Kota/Kabupaten NPOPTKP Perolehan Hak Pertama NPOPTKP Waris/Hibah Wasiat Sedarah
DKI Jakarta Rp250.000.000 Rp1.000.000.000
Kota Surabaya (ilustrasi) ±Rp90.000.000 Bervariasi sesuai Perda setempat
Kota Tangerang (ilustrasi) ±Rp80.000.000 Bervariasi sesuai Perda setempat
Standar minimum nasional Rp60.000.000 Rp300.000.000

Catatan: nilai NPOPTKP di luar Jakarta bersifat ilustratif berdasarkan referensi Perda tahun-tahun sebelumnya dan dapat berubah. Selalu verifikasi nilai NPOPTKP terbaru ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau situs resmi Bapenda setempat sebelum melakukan perhitungan final, karena setiap daerah berwenang menetapkan dan menyesuaikan nilainya secara independen.

Contoh Perhitungan BPHTB Jual Beli

Budi membeli sebidang tanah di Jakarta seharga Rp900.000.000 untuk pertama kalinya. NJOP tanah tersebut menurut SPPT PBB adalah Rp850.000.000, sehingga NPOP yang dipakai adalah nilai transaksi Rp900.000.000 karena lebih tinggi dari NJOP.

  • NPOP: Rp900.000.000
  • NPOPTKP Jakarta (perolehan hak pertama): Rp250.000.000
  • Dasar pengenaan pajak: Rp900.000.000 − Rp250.000.000 = Rp650.000.000
  • BPHTB terutang: 5% × Rp650.000.000 = Rp32.500.000

Contoh Perhitungan BPHTB Hibah dan Waris

Ibu Rina menerima warisan tanah dan bangunan di Jakarta dari orang tuanya dengan nilai pasar Rp1.500.000.000. Karena termasuk perolehan hak melalui warisan dengan hubungan keluarga sedarah, berlaku NPOPTKP khusus warisan sebesar Rp1.000.000.000 dan pengurangan pokok BPHTB sebesar 50%.

  • NPOP: Rp1.500.000.000
  • NPOPTKP waris: Rp1.000.000.000
  • Dasar pengenaan: Rp1.500.000.000 − Rp1.000.000.000 = Rp500.000.000
  • BPHTB normal: 5% × Rp500.000.000 = Rp25.000.000
  • Setelah pengurangan 50% untuk warisan: Rp12.500.000

Perbedaan mendasar antara jual beli, hibah, dan waris terletak pada besaran NPOPTKP dan ada tidaknya fasilitas pengurangan pokok pajak. Warisan dan hibah wasiat kepada keluarga sedarah satu derajat umumnya mendapat NPOPTKP lebih besar sekaligus potongan pokok pajak, sementara jual beli biasa dikenakan tarif penuh atas NPOPTKP reguler yang jauh lebih kecil.

BPHTB untuk Transaksi Bisnis dan Pengembang Properti

Bagi pengembang properti atau perusahaan yang melakukan akuisisi tanah dalam skala besar, penghitungan BPHTB perlu dilakukan per unit atau per bidang tanah, karena NPOPTKP hanya diberikan satu kali untuk setiap wajib pajak per wilayah, bukan per transaksi kolektif. Dalam praktiknya, bisnis yang mengelola banyak transaksi properti sekaligus perlu mencatat setiap perhitungan BPHTB secara terpisah agar pelaporan pajak internal tetap akurat dan dapat direkonsiliasi dengan laporan keuangan perusahaan.

Kapan dan Bagaimana BPHTB Dibayarkan

BPHTB terutang pada saat tertentu tergantung jenis peristiwa hukumnya, misalnya saat perjanjian jual beli ditandatangani, saat akta hibah atau waris dibuat, atau saat penunjukan pemenang lelang ditetapkan. Pembayaran BPHTB kini umumnya dapat dilakukan secara daring melalui portal e-BPHTB milik Bapenda setempat, dengan mengunggah dokumen seperti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan. Bukti pembayaran BPHTB harus diserahkan kepada PPAT atau notaris sebelum akta pemindahan hak dapat ditandatangani, sehingga proses ini tidak bisa ditunda hingga setelah transaksi selesai.

Kesalahan Umum dalam Menghitung BPHTB

  • Menggunakan NPOPTKP dari kota lain yang tidak sesuai dengan lokasi objek pajak.
  • Lupa membandingkan NPOP dengan NJOP tahun berjalan, padahal nilai yang lebih tinggi yang harus dipakai.
  • Tidak memperhitungkan potongan 50% untuk warisan dan hibah wasiat sedarah.
  • Menggunakan data NPOPTKP lama padahal Perda daerah tersebut sudah diperbarui.

Peran OnlinePajak dalam Kepatuhan Pajak Properti

Meski BPHTB dibayarkan langsung ke pemerintah daerah dan berada di luar cakupan pajak pusat, perusahaan yang aktif bertransaksi properti tetap perlu mengelola kewajiban pajak pusat lainnya secara tertib, mulai dari PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan hingga pelaporan SPT Badan. Dengan OnlinePajak, tim keuangan dapat mengelola pembayaran dan pelaporan pajak pusat perusahaan dalam satu dasbor terintegrasi, sehingga proses administrasi BPHTB di tingkat daerah dapat berjalan berdampingan dengan kepatuhan pajak pusat tanpa risiko data tercecer.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagaimana cara hitung BPHTB?

BPHTB dihitung dengan rumus 5% dikalikan selisih antara NPOP (nilai transaksi atau NJOP, mana yang lebih tinggi) dan NPOPTKP sesuai Perda daerah setempat. Contoh: jika NPOP Rp900 juta dan NPOPTKP Rp250 juta, maka BPHTB adalah 5% × Rp650 juta = Rp32,5 juta.

Apa itu NPOPTKP BPHTB?

NPOPTKP adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yaitu batas nilai transaksi properti yang tidak dikenai BPHTB. Besarannya ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah melalui Perda dan berbeda antarwilayah.

Berapa NPOPTKP Jakarta?

Berdasarkan Perda DKI Jakarta yang berlaku, NPOPTKP reguler untuk perolehan hak pertama di Jakarta adalah Rp250 juta, sedangkan untuk warisan atau hibah wasiat kepada keluarga sedarah satu derajat, NPOPTKP ditetapkan Rp1 miliar.

Siapa yang bayar BPHTB, penjual atau pembeli?

BPHTB dibayar oleh pihak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu pembeli, ahli waris, atau penerima hibah. Penjual pada umumnya memiliki kewajiban pajak terpisah berupa PPh atas pengalihan hak tanah dan bangunan.

Apakah BPHTB bisa dicicil?

Tidak. BPHTB harus dilunasi sekaligus sebelum akta jual beli, hibah, atau waris ditandatangani oleh PPAT atau notaris, karena bukti pembayaran menjadi syarat sahnya penandatanganan akta.

Share

Related articles

Pajak Pribadi
Pajak Pribadi
Pajak Pribadi