Resources / Blog /

PPh 21

Pengertian BPJSTK, Iuran, dan Pengaruhnya ke PPh 21

BPJSTK (BPJS Ketenagakerjaan) adalah lembaga penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia yang memberikan perlindungan finansial kepada pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, hingga kehilangan pekerjaan. Setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran bulanannya menjadi salah satu komponen potongan yang paling umum muncul di slip gaji sekaligus berkaitan langsung dengan perhitungan PPh 21.

Artikel ini membahas pengertian BPJSTK, lima program yang dikelolanya, besaran iuran terbaru per program, bagaimana iuran BPJS TK memengaruhi perhitungan PPh 21, serta cara menghitung take-home pay yang mempertimbangkan kedua komponen tersebut sekaligus.

Ringkasan Cepat: BPJSTK Adalah

BPJSTK adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari lima jenis perlindungan: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dari kelima program tersebut, hanya JHT dan JP yang iurannya sebagian dipotong langsung dari gaji karyawan; JKK, JKM, dan JKP sepenuhnya ditanggung perusahaan atau pemerintah.

  • Total potongan dari gaji karyawan: 3% (2% JHT + 1% JP).
  • Iuran yang dibayar sendiri oleh karyawan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21 tahunan.
  • JKK, JKM, dan JKP tidak memotong gaji karyawan sama sekali.

Apa Itu BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial untuk pekerja di Indonesia, mencakup pekerja penerima upah (karyawan) maupun bukan penerima upah (pekerja mandiri/informal). Peserta Penerima Upah (PU) yaitu karyawan yang menerima gaji tetap dari pemberi kerja berhak mendapatkan perlindungan dari lima program: JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP, sepanjang iurannya dibayarkan secara rutin oleh perusahaan.

Program-Program BPJS Ketenagakerjaan

Lima program BPJS Ketenagakerjaan dan manfaatnya
Program Manfaat Utama
Jaminan Hari Tua (JHT) Tabungan wajib yang dicairkan saat peserta memasuki usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja.
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Perlindungan atas risiko kecelakaan dalam hubungan kerja, termasuk perjalanan berangkat/pulang kerja dan penyakit akibat kerja.
Jaminan Kematian (JKM) Santunan kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
Jaminan Pensiun (JP) Uang tunai bulanan setelah peserta memasuki usia pensiun, dengan syarat masa iuran minimal 15 tahun untuk manfaat penuh.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Santunan tunai sementara dan akses pelatihan kerja bagi peserta yang terkena PHK.

Besaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan Terbaru

Berikut rincian persentase iuran dan pihak yang menanggungnya untuk masing-masing program:

Besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan per program
Program Total Iuran Ditanggung Karyawan Ditanggung Perusahaan
JHT 5,7% dari gaji 2% 3,7%
JKK 0,24%–1,74% dari gaji (sesuai tingkat risiko kerja) 0% 100%
JKM 0,3% dari gaji 0% 100%
JP 3% dari gaji (maks. dasar upah Rp10.547.400/bulan) 1% 2%
JKP 0,46% dari gaji (maks. dasar upah Rp5.000.000/bulan) 0% 0% (didanai pemerintah pusat & rekomposisi iuran JKK/JKM)

Sebagai contoh, karyawan dengan gaji Rp10.000.000 per bulan akan memiliki potongan JHT sebesar Rp200.000 (2%) dan JP sebesar Rp100.000 (1%), sehingga total potongan BPJS Ketenagakerjaan dari gajinya adalah Rp300.000 per bulan, sementara perusahaan menanggung porsi yang jauh lebih besar untuk kelima program tersebut.

Iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Pengaruhnya ke PPh 21

Salah satu hal yang sering luput dipahami tim payroll adalah bagaimana iuran BPJS TK memengaruhi perhitungan PPh 21 karyawan. Ada dua sisi yang perlu dibedakan:

  • Iuran yang dibayar sendiri oleh karyawan (2% JHT + 1% JP) menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21, khususnya saat rekonsiliasi tahunan pada masa pajak Desember yang menggunakan tarif progresif Pasal 17. Semakin besar iuran yang dibayar karyawan, semakin kecil penghasilan kena pajak yang dihitung.
  • Iuran yang dibayar perusahaan (3,7% JHT, 2% JP, seluruh JKK dan JKM) pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan sosial wajib, bukan penghasilan tambahan yang lazim dikenakan PPh 21 bagi karyawan, karena termasuk kategori iuran jaminan sosial tenaga kerja yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan karyawan.

Dalam praktik penghitungan bulanan menggunakan tarif TER (PMK 168/2023), potongan PPh 21 dihitung langsung dari penghasilan bruto bulanan tanpa perlu mengurangkan iuran BPJS TK terlebih dahulu karena tarif TER sudah bersifat efektif dan final untuk masa berjalan. Pengurangan iuran BPJS TK karyawan baru diperhitungkan secara eksplisit saat rekonsiliasi Desember menggunakan tarif progresif Pasal 17, bersama komponen pengurang lain seperti biaya jabatan.

Cara Menghitung Take-Home Pay dengan BPJS TK

Berikut simulasi sederhana menghitung take-home pay karyawan yang memperhitungkan potongan BPJS Ketenagakerjaan bersama PPh 21:

Simulasi take-home pay dengan potongan BPJS TK dan PPh 21
Komponen Nilai
Gaji Bruto Bulanan Rp10.000.000
Potongan JHT (2%) Rp200.000
Potongan JP (1%) Rp100.000
Potongan BPJS Kesehatan (1%) Rp100.000
Potongan PPh 21 (TER Kategori A, ilustrasi 2%) Rp200.000
Take Home Pay Rp9.400.000

Langkah menghitungnya: jumlahkan seluruh komponen pendapatan bruto, lalu kurangi dengan seluruh potongan wajib (BPJS Ketenagakerjaan bagian karyawan, BPJS Kesehatan bagian karyawan, dan PPh 21 sesuai tarif TER yang berlaku pada masa pajak berjalan). Hasil akhirnya adalah take-home pay yang diterima karyawan setiap bulan.

Perbedaan Perlakuan Pajak: Iuran Karyawan vs Iuran Perusahaan

Perbedaan perlakuan pajak atas iuran BPJS TK
Aspek Iuran Dibayar Karyawan Iuran Dibayar Perusahaan
Program terkait JHT (2%), JP (1%) JHT (3,7%), JP (2%), JKK, JKM
Sumber pembayaran Dipotong dari gaji karyawan Dibayar langsung oleh perusahaan
Perlakuan terhadap PPh 21 Pengurang penghasilan bruto saat rekonsiliasi tahunan Bukan objek PPh 21 karyawan (dikecualikan sebagai iuran jaminan sosial wajib)

Dasar Hukum Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Kewajiban perusahaan mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, sementara ketentuan pencairan JHT mengikuti Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau menunggak pembayaran iuran, dapat dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, denda, hingga tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Cara Mengecek Kepesertaan dan Saldo BPJS Ketenagakerjaan

Karyawan dapat memverifikasi status kepesertaan dan saldo JHT-nya melalui beberapa cara berikut:

  • Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) — menampilkan saldo JHT, riwayat iuran, dan status kepesertaan secara real-time.
  • Situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id — portal layanan mandiri untuk cek saldo dan data kepesertaan.
  • SMS ke 2757 dengan format SALDO(spasi)Nomor KPJ untuk cek saldo JHT secara cepat.
  • Kunjungan langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa KTP dan Kartu Peserta Jamsostek (KPJ).

Bagi tim HR, memverifikasi bahwa iuran BPJS TK karyawan sudah dibayarkan tepat waktu setiap bulan penting dilakukan secara berkala, karena keterlambatan pembayaran iuran berisiko membuat klaim manfaat (misalnya santunan JKK atau JKM) tertunda saat benar-benar dibutuhkan karyawan.

Kesalahan Umum dalam Memahami Potongan BPJS Ketenagakerjaan

  • Mengira seluruh iuran dipotong dari gaji — padahal JKK, JKM, dan JKP sepenuhnya ditanggung perusahaan atau pemerintah tanpa mengurangi gaji karyawan sama sekali.
  • Tidak memeriksa detail potongan pada slip gaji — karyawan sering tidak menyadari bahwa potongan BPJS TK yang tertera hanya mencakup porsi JHT dan JP miliknya sendiri.
  • Menganggap tarif iuran berubah setiap tahun — persentase iuran BPJS Ketenagakerjaan relatif stabil dari tahun ke tahun kecuali ada perubahan regulasi resmi; yang berubah biasanya hanya batas upah maksimal untuk program JP dan JKP mengikuti pertumbuhan ekonomi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah iuran BPJS TK mengurangi PPh 21?

Iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar sendiri oleh karyawan (JHT 2% dan JP 1%) menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21, khususnya saat rekonsiliasi tahunan di masa pajak Desember menggunakan tarif progresif Pasal 17.

Berapa persen iuran BPJS Ketenagakerjaan yang ditanggung karyawan?

Karyawan menanggung total 3% dari gaji bulanan, terdiri dari 2% untuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan 1% untuk Jaminan Pensiun (JP). Program JKK, JKM, dan JKP sepenuhnya ditanggung perusahaan atau pemerintah tanpa memotong gaji karyawan.

Apa saja program BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan lima program: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Apakah iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar perusahaan kena PPh 21?

Tidak. Iuran yang dibayarkan perusahaan untuk program JHT, JP, JKK, dan JKM merupakan bentuk perlindungan sosial wajib yang dikecualikan dari objek PPh 21 karyawan, sehingga tidak menambah penghasilan kena pajak bulanan.

Berapa batas maksimal upah untuk perhitungan iuran Jaminan Pensiun?

Batas maksimal upah untuk perhitungan iuran Jaminan Pensiun (JP) adalah Rp10.547.400 per bulan. Jika gaji karyawan melebihi angka tersebut, iuran JP tetap dihitung menggunakan batas maksimal ini, bukan gaji aktual.

Bagaimana cara mengecek saldo dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan?

Karyawan dapat mengecek saldo JHT dan status kepesertaan melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), situs sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, SMS ke 2757 dengan format SALDO(spasi)Nomor KPJ, atau datang langsung ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Kelola Potongan BPJS TK dan PPh 21 dalam Satu Sistem

Menghitung iuran BPJS Ketenagakerjaan secara manual untuk setiap karyawan — dengan tingkat risiko kerja yang berbeda-beda untuk JKK dan batas upah maksimal untuk JP — sangat rentan human error jika dikerjakan terpisah dari perhitungan PPh 21. Kalkulator PPh 21/TER OnlinePajak memungkinkan tim payroll menghitung potongan BPJS Ketenagakerjaan dan PPh 21 sekaligus dalam satu alur, sehingga take-home pay karyawan selalu akurat setiap bulan.

Pelajari juga cara kerja tarif TER PPh 21 terbaru, atau lihat bagaimana potongan ini tercermin dalam slip gaji online karyawan setiap bulannya.

Share

Related articles

PPh 21
PPh 21
PPh 21