Dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi (WP OP) dalam negeri pada dasarnya dikenai PPh final 10% sesuai Pasal 17 ayat (2c) UU Pajak Penghasilan jo. PP 19 Tahun 2009. Namun, sejak berlakunya UU Cipta Kerja, PP 9/2021, dan PMK-18/PMK.03/2021, dividen ini bisa bebas pajak apabila diinvestasikan kembali di Indonesia dan memenuhi syarat waktu serta pelaporan tertentu. Artikel ini membahas tarif pajak dividen, syarat lengkap agar bebas pajak, contoh perhitungan WP OP vs badan, serta cara melaporkan realisasi investasi melalui Coretax DJP.
Jawaban Singkat: Kapan Pajak Dividen Bisa 0% dan Kapan Tetap 10%?
Dividen dari dalam negeri yang diterima WP Badan dikecualikan dari objek PPh tanpa syarat apa pun. Untuk WP OP dalam negeri, dividen bebas pajak hanya jika: (1) diinvestasikan kembali di wilayah NKRI dalam bentuk investasi yang diizinkan, (2) investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima, (3) investasi dipertahankan minimal 3 tahun pajak, dan (4) laporan realisasi investasi disampaikan secara berkala melalui Coretax. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, dividen tetap terutang PPh final 10% yang harus disetor sendiri oleh WP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
| Aspek | Dividen Bebas Pajak (Memenuhi Syarat) | Dividen Kena Pajak (Tidak Memenuhi Syarat) |
|---|---|---|
| Tarif PPh | 0% | 10% final, disetor sendiri |
| Syarat investasi | Wajib, sesuai Pasal 34–35 PMK-18/2021 | Tidak diinvestasikan / instrumen tidak sesuai |
| Batas waktu investasi | Akhir bulan ke-3 setelah tahun pajak berakhir | Lewat batas waktu |
| Jangka waktu tahan | Minimal 3 tahun pajak | Dialihkan sebelum 3 tahun |
| Kewajiban lapor | Laporan realisasi investasi via Coretax setiap tahun s.d. tahun ke-3 | Tidak lapor / lapor tidak lengkap |
Dasar Hukum Pajak Dividen
Ketentuan pajak dividen tersebar dalam beberapa peraturan yang saling melengkapi:
- Pasal 4 ayat (3) UU PPh sebagaimana diubah UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020) — mengecualikan dividen tertentu dari objek PPh.
- PP 9/2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
- PMK-18/PMK.03/2021 — mengatur kriteria, bentuk, tata cara, dan jangka waktu investasi agar dividen dikecualikan dari objek PPh.
- PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- PMK 81/2024 — mengatur ketentuan administrasi perpajakan era Coretax, termasuk mekanisme pelaporan realisasi investasi dividen (Pasal 370–374).
Perlu dicatat: pengecualian dividen dari objek pajak berlaku tanpa syarat bagi Wajib Pajak Badan. Syarat investasi dan pelaporan hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
Syarat Dividen Bebas Pajak (PMK-18/2021)
Agar dividen yang diterima WP OP dalam negeri bebas dari PPh, empat syarat berikut harus dipenuhi secara kumulatif:
1. Bentuk Investasi yang Diakui
Pasal 34 PMK-18/2021 merinci sekitar 12 bentuk investasi yang diakui, di antaranya:
- Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
- Obligasi atau sukuk BUMN maupun perusahaan swasta yang diawasi OJK;
- Deposito atau investasi keuangan pada bank persepsi termasuk bank syariah;
- Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha;
- Penyertaan modal pada perusahaan yang baru maupun sudah berdiri di Indonesia;
- Investasi properti berupa tanah dan/atau bangunan (Pasal 35 ayat 2 huruf c) — namun tidak termasuk pembangunan properti untuk usaha pribadi seperti rumah kos, sebagaimana pernah dipertegas DJP dalam kasus pemeriksaan lapangan;
- Penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di wilayah NKRI; serta emas batangan 99,99% dan saham.
2. Batas Waktu Investasi
Investasi harus dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh — dalam praktiknya, paling lambat 31 Maret tahun berikutnya untuk WP OP dengan tahun buku kalender.
3. Jangka Waktu Penahanan (Holding Period)
Investasi wajib dipertahankan minimal 3 tahun pajak sejak tahun pajak dividen diterima, dan tidak boleh dialihkan kecuali ke bentuk investasi lain yang juga diizinkan dalam Pasal 34–35 PMK-18/2021.
4. Kewajiban Lapor Realisasi Investasi
WP OP wajib menyampaikan laporan realisasi investasi secara berkala, paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan tahun ketiga sejak dividen diterima.
Cara Lapor Realisasi Investasi Dividen di Coretax
Sejak Coretax DJP resmi menggantikan modul lama sistem administrasi perpajakan, pelaporan realisasi investasi dividen dilakukan melalui portal pajak.go.id dengan alur berikut:
- Login ke akun Coretax menggunakan NIK/NPWP dan Kode Otorisasi DJP (KO DJP).
- Aktifkan fitur layanan eReporting Investasi melalui menu Profil → Aktivasi Fitur Layanan, bila belum aktif.
- Pilih menu Layanan → eReporting Investasi, lalu klik Lapor pada bagian Daftar Pelaporan.
- Isi kolom Dividen Diinvestasikan: mata uang dan jumlah dividen yang memenuhi kriteria investasi.
- Pada bagian Laporan Investasi, isi Pelaporan Ke- (tahun ke berapa), Tanggal Investasi, Bentuk Investasi, dan Nilai Investasi.
- Klik Submit, konfirmasi, dan unduh Bukti Penerimaan Surat (BPS) sebagai arsip.
Selain dilaporkan melalui eReporting Investasi, dividen yang dibebaskan tetap wajib dicantumkan dalam SPT Tahunan pada Lampiran L-2 — Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak, dan nilai investasinya dicatat pada bagian Harta pada Akhir Tahun.
Contoh Perhitungan Pajak Dividen: Pribadi vs Badan
Contoh 1 — WP Orang Pribadi, Memenuhi Syarat Investasi
Bu Rani menerima dividen tunai Rp500.000.000 dari PT Maju Bersama pada Desember 2025. Ia menginvestasikan seluruh dividen tersebut ke reksa dana pasar uang pada Februari 2026 (sebelum batas akhir Maret 2026) dan menahannya selama 3 tahun sambil melapor realisasi investasi setiap tahun via Coretax.
| Skenario | Tindakan | PPh Terutang |
|---|---|---|
| Memenuhi syarat PMK-18/2021 | Investasi + lapor realisasi tepat waktu 3 tahun | Rp0 (bebas pajak) |
| Tidak diinvestasikan | Dividen dicairkan untuk konsumsi | 10% x Rp500.000.000 = Rp50.000.000, disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya |
Contoh 2 — Wajib Pajak Badan
PT Sinar Abadi menerima dividen dari anak perusahaannya di dalam negeri sebesar Rp2 miliar. Karena penerima dividen adalah Wajib Pajak Badan, dividen tersebut dikecualikan dari objek PPh secara otomatis tanpa perlu memenuhi syarat investasi maupun pelaporan realisasi — cukup dilaporkan sebagai penghasilan bukan objek pajak dalam SPT Tahunan Badan.
Risiko Jika Lalai Lapor Realisasi Investasi
Jika WP OP tidak memenuhi salah satu syarat — tidak berinvestasi, salah instrumen, telat lapor, atau mencairkan investasi sebelum 3 tahun — dividen kembali menjadi objek pajak dengan konsekuensi berikut:
- PPh final 10% terutang dan harus disetor sendiri (self-assessment), bukan dipotong pihak lain;
- Batas setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima;
- Wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi atas pembayaran tersebut sesuai Pasal 373 ayat (3) PMK 81/2024;
- Risiko surat konfirmasi atau pemeriksaan dari Account Representative (AR) apabila bentuk investasi ternyata tidak sesuai kriteria — misalnya investasi properti untuk usaha pribadi yang tidak masuk kategori diizinkan.
Kesalahan Umum yang Perlu Dihindari
- Menganggap semua bentuk penempatan dana otomatis dianggap “investasi” — hanya 12 bentuk dalam Pasal 34 PMK-18/2021 yang diakui.
- Lupa bahwa kewajiban lapor realisasi bersifat tahunan, bukan sekali saja, sampai tahun ketiga.
- Tidak mengaktifkan fitur eReporting Investasi di Coretax sebelum mencoba melapor.
- Mengira penghasilan turunan dari hasil investasi (misalnya bunga deposito) ikut bebas pajak — padahal hanya dividen pokok yang dibebaskan, penghasilan baru dari reinvestasi tetap objek pajak sesuai jenisnya.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah dividen otomatis bebas pajak jika diinvestasikan?
Tidak otomatis. Dividen bebas pajak hanya jika diinvestasikan pada bentuk yang diakui Pasal 34 PMK-18/2021, dilakukan sebelum batas waktu, ditahan minimal 3 tahun, dan dilaporkan realisasinya secara berkala melalui Coretax.
Berapa lama batas waktu lapor realisasi investasi dividen?
Laporan realisasi investasi disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir untuk WP orang pribadi, dan dilakukan setiap tahun sampai dengan tahun ketiga sejak dividen diterima.
Apa akibat jika lupa lapor realisasi investasi dividen?
Dividen yang semula bebas pajak dapat kembali menjadi objek PPh final 10% yang harus disetor sendiri paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, disertai kewajiban melapor SPT Masa PPh Unifikasi.
Bagaimana cara lapor dividen di Coretax?
Aktifkan fitur eReporting Investasi di menu Profil, lalu isi data dividen dan detail investasi melalui menu Layanan → eReporting Investasi, dan submit untuk mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS).
Apakah dividen untuk Wajib Pajak Badan juga perlu syarat investasi?
Tidak. Dividen dalam negeri yang diterima Wajib Pajak Badan dikecualikan dari objek PPh tanpa syarat investasi maupun pelaporan realisasi.
Kelola Kepatuhan Pajak Dividen Lebih Mudah dengan OnlinePajak
Menghitung, melaporkan, dan mengarsipkan bukti pelaporan dividen — baik yang bebas pajak maupun yang terutang PPh final — membutuhkan ketelitian administratif yang berkelanjutan selama tiga tahun berturut-turut. Fitur SPT Tahunan di OnlinePajak membantu Anda mencatat penghasilan bukan objek pajak seperti dividen yang diinvestasikan, sekaligus mengingatkan tenggat waktu pelaporan realisasi investasi agar tidak terlewat. Dengan integrasi ke sistem Coretax, tim keuangan maupun individu dapat menjaga kepatuhan pajak dividen tanpa harus mengingat setiap tenggat waktu secara manual.