Hampir setiap orang yang bekerja atau berbisnis di Indonesia pasti pernah mendengar istilah PPh, tetapi tidak semua memahami cakupannya secara utuh. Artikel ini menjadi peta navigasi untuk memahami apa itu PPh, siapa yang wajib membayarnya, dan bagaimana jenis-jenisnya saling berkaitan dalam sistem perpajakan Indonesia.
Quick Answer: PPh Adalah Apa?
PPh adalah kepanjangan dari Pajak Penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam suatu tahun pajak. Dasar hukumnya adalah UU No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Pengertian PPh
Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak, baik yang berasal dari pekerjaan, usaha, modal, maupun sumber lain, selama penghasilan tersebut menambah kekayaan atau kemampuan ekonomis penerimanya. Konsep ini disebut sebagai prinsip “tambahan kemampuan ekonomis”, yang menjadi dasar penentuan apakah suatu penerimaan termasuk objek PPh atau bukan.
Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa, PPh dikenakan langsung atas penghasilan yang diperoleh subjek pajak. Sistem PPh di Indonesia menganut prinsip self-assessment, artinya wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya melalui SPT Tahunan maupun SPT Masa.
Subjek dan Objek Pajak PPh
Subjek pajak PPh adalah pihak yang berpotensi dikenai pajak, sedangkan objek pajak adalah penghasilan yang menjadi dasar pengenaannya. Subjek pajak dibedakan menjadi beberapa kategori:
- Orang pribadi, baik yang bertempat tinggal di Indonesia maupun yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
- Badan, yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, seperti PT, CV, koperasi, yayasan, hingga BUMN.
- Bentuk Usaha Tetap (BUT), yaitu bentuk usaha milik subjek pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan di Indonesia.
- Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
Objek PPh mencakup penghasilan dari pekerjaan (gaji, honorarium), usaha dan kegiatan, modal (bunga, dividen, royalti, sewa), serta penghasilan lain seperti hadiah dan pembebasan utang. Sebaliknya, beberapa penerimaan dikecualikan sebagai bukan objek pajak, misalnya bantuan sosial resmi dan warisan.
Jenis-Jenis PPh: Peta Navigasi
PPh di Indonesia terbagi ke dalam beberapa pasal sesuai jenis penghasilan dan mekanisme pemotongannya. Berikut peta ringkas jenis-jenis PPh yang paling sering ditemui:
| Jenis PPh | Objek Utama | Dikenakan Kepada |
|---|---|---|
| PPh Pasal 21 | Gaji, upah, honorarium pegawai/bukan pegawai | Individu penerima penghasilan dari pemberi kerja |
| PPh Pasal 22 | Transaksi impor, pembelian barang oleh bendahara pemerintah | Badan usaha tertentu, importir |
| PPh Pasal 23 | Dividen, bunga, royalti, sewa, jasa | Badan/individu penerima penghasilan dari pihak pemotong |
| PPh Pasal 25 | Angsuran pajak bulanan | Wajib pajak orang pribadi/badan yang menjalankan usaha |
| PPh Pasal 26 | Penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri | Subjek pajak luar negeri |
| PPh Final (Pasal 4 ayat 2) | Sewa tanah/bangunan, UMKM, bunga deposito | Objek dengan skema tarif final tersendiri |
Setiap jenis PPh memiliki mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan yang berbeda, namun semuanya terintegrasi dalam SPT Tahunan sebagai laporan konsolidasi akhir tahun pajak.
Tarif PPh Terbaru
Tarif PPh berbeda antara wajib pajak orang pribadi (OP) dan badan. Untuk PPh orang pribadi, tarif bersifat progresif berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak sesuai Pasal 17 UU PPh, mulai dari 5% hingga 35% untuk lapisan penghasilan tertinggi. Untuk PPh badan, tarif umum adalah 22% dari penghasilan kena pajak, dengan fasilitas pengurangan tarif menjadi 11% bagi badan dengan peredaran bruto tertentu melalui insentif Pasal 31E UU PPh.
| Kategori Wajib Pajak | Tarif | Catatan |
|---|---|---|
| Orang Pribadi (progresif) | 5% – 35% | Berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak, Pasal 17 UU PPh |
| Badan (umum) | 22% | Berlaku untuk penghasilan kena pajak secara umum |
| Badan UMKM (fasilitas Pasal 31E) | 11% | Untuk bagian peredaran bruto tertentu bagi badan beromzet ≤ Rp50 miliar |
| PPh Final UMKM | 0,5% | Dari omzet bruto, opsional dan dibatasi jangka waktu tertentu |
PPh Orang Pribadi vs PPh Badan: Perbandingan Singkat
Meski sama-sama diatur dalam UU PPh, wajib pajak orang pribadi dan badan memiliki perbedaan signifikan dalam hal tarif, formulir pelaporan, dan skema pemotongan pajaknya. Berikut perbandingannya:
| Aspek | Wajib Pajak Orang Pribadi | Wajib Pajak Badan |
|---|---|---|
| Struktur tarif | Progresif, 5%-35% sesuai lapisan penghasilan | Tetap 22%, dengan fasilitas 11% untuk sebagian PKP bagi badan beromzet ≤ Rp50 miliar |
| Formulir SPT Tahunan | 1770 SS, 1770 S, atau 1770 | 1771 |
| Skema PPh yang relevan | PPh 21 (karyawan), PPh 25 (usaha/pekerjaan bebas) | PPh 22, 23, 25, dan PPh Final tergantung jenis transaksi |
| Batas waktu lapor SPT Tahunan | 31 Maret (kecuali ada relaksasi) | 30 April |
Perbedaan ini penting dipahami karena kesalahan menerapkan tarif atau formulir yang salah kategori dapat menyebabkan SPT ditolak sistem atau menimbulkan kurang bayar yang tidak disadari sejak awal.
Cara Hitung dan Lapor PPh Secara Digital
Menghitung dan melaporkan PPh kini dilakukan melalui sistem Coretax DJP, yang menggantikan berbagai aplikasi terpisah seperti e-Filing dan e-Bupot versi lama. Secara umum, alur pelaporan PPh mengikuti tahapan berikut: hitung penghasilan kena pajak sesuai jenis PPh yang berlaku, buat bukti potong (jika berperan sebagai pemotong), setor pajak terutang melalui kode billing, lalu laporkan melalui SPT Masa atau SPT Tahunan di Coretax sebelum batas waktu yang ditentukan.
Bagi perusahaan dengan banyak karyawan atau transaksi, proses ini sering dilakukan secara massal menggunakan platform mitra resmi DJP agar perhitungan tarif, pembuatan bukti potong, dan pelaporan tetap akurat dan sesuai tenggat waktu.
Contoh sederhana penghitungan PPh orang pribadi: seorang karyawan memiliki penghasilan kena pajak setahun sebesar Rp80.000.000. Berdasarkan tarif progresif Pasal 17, lapisan pertama (Rp0-Rp60 juta) dikenakan 5% = Rp3.000.000, dan sisanya Rp20.000.000 pada lapisan kedua (15%) = Rp3.000.000. Total PPh terutang setahun = Rp3.000.000 + Rp3.000.000 = Rp6.000.000. Dalam praktiknya, pemotongan bulanan atas penghasilan ini dilakukan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), dengan rekonsiliasi akhir tahun tetap mengacu pada tarif lapisan Pasal 17 di atas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa kepanjangan dari PPh?
PPh adalah kepanjangan dari Pajak Penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak.
Apa perbedaan PPh orang pribadi dan PPh badan?
PPh orang pribadi dikenakan dengan tarif progresif berdasarkan lapisan penghasilan (5%-35%), sedangkan PPh badan umumnya dikenakan tarif tetap 22%, dengan fasilitas pengurangan tarif bagi badan usaha kecil dan menengah tertentu.
Apakah semua penghasilan dikenakan PPh?
Tidak semua. Beberapa penerimaan dikecualikan sebagai bukan objek pajak, misalnya bantuan/sumbangan resmi dan warisan, sesuai ketentuan dalam UU PPh.
Kesimpulan
PPh adalah pajak atas penghasilan yang menjadi salah satu pilar utama sistem perpajakan Indonesia, dengan berbagai jenis pasal yang disesuaikan dengan sumber dan mekanisme pemotongannya. Memahami peta jenis-jenis PPh ini menjadi langkah awal sebelum mempelajari lebih dalam masing-masing pasal, mulai dari PPh 21 untuk karyawan hingga PPh Final untuk transaksi tertentu.
Untuk membantu menghitung, memotong, dan melaporkan berbagai jenis PPh secara akurat dan terintegrasi dengan Coretax, pelajari solusi perpajakan digital dari OnlinePajak.