Mengenal Repatriasi dalam Perpajakan di Indonesia

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Mengenal Istilah Repatriasi 

Istilah repatriasi mungkin lebih Anda kenal dengan pemulangan kembali seseorang ke negara asalnya. Sedangkan dalam dunia perpajakan, repatriasi erat kaitannya dengan program pengampunan pajak (tax amnesty). 

Istilah ini terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 118/PMK.03/2016 dalam bentuk formulir surat pernyataan harta bersih yang ada di luar negeri namun belum dilaporkan dalam SPT PPh terakhir. 

Apakah Anda sudah bisa menebak arti dari repatriasi dalam perpajakan sejauh ini? Dalam dunia perpajakan Indonesia, arti dari repatriasi adalah proses pengembalian akumulasi penghasilan yang berupa aset juga harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam wilayah NKRI. 

Sederhananya, repatriasi adalah dana yang kembali ke Indonesia dan diinvestasikan di dalam negeri. Artinya, repatriasi ini bisa menjadi bukti konkret perwujudan rasa nasionalisme seorang warga negara Indonesia. Penghasilan yang dicari di Indonesia, sebaiknya diinvestasikan kembali ke Indonesia yang diharapkan dapat mensejahterakan bangsa sendiri. Itu mengapa, repatriasi dalam tax amnesty mewajibkan harta yang telah dikembalikan harus ditanamkan kembali dalam bentuk investasi di Indonesia minimal selama 3 tahun.

Baca Juga: Tax Amnesty dan Tujuannya di Indonesia

Berbagai Jenis Harta Repatriasi dan Regulasinya

Jenis aset dan harta repatriasi ini memiliki ragam jenis. Bentuk dari aset dan harta yang dimaksud bisa berupa: 

  • Rekening tabungan
  • Properti (rumah dan tanah)
  • Kendaraan bermotor
  • Uang tunai 
  • Surat berharga
  • Logam mulia
  • Dll

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki aturan main tersendiri perihal repatriasi ini terutama soal tarif yang dikenakannya. Tarif terbagi menjadi 3 periode tax amnesty, yakni: 

  1. Tarif 4% untuk periode I
  2. Tarif 6% untuk periode II
  3. Tarif 10% untuk periode III

Syarat dan Ketentuan Lainnya

Selain penyetoran tarif pajak di atas sesuai periodenya, DJP juga mensyaratkan serangkaian tahapan lanjutan setelah Warga Negara Indonesia (WNI) memulangkan hartanya ke dalam negeri. Jadi, DJP mensyaratkan harta wajib pajak yang direpatriasi harus diinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk-bentuk berikut ini:

  • Surat berharga Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah
  • Obligasi Badan Usaha Milik Negara
  • Investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha
  • Investasi keuangan pada Bank Persepsi
  • Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
  • Investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah, dan
  • Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah harta diinvestasikan ke negara selama 3 tahun, selanjutnya harta yang diserahkan oleh wajib pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Hemat Waktu Kelola Pajak Secara Otomatis​

Kelola faktur dan payroll karyawan tanpa memakan banyak waktu. Katakan selamat tinggal kepada lembur!

The banner below this line is for A/B Testing, will only show on experiments

Baca Juga

Kepatuhan Pajak Semakin Mudah

Bayangkan bila pengelolaan pajak, transaksi bisnis dan payroll karyawan Anda dapat dilakukan melalui satu aplikasi terintegrasi, kepatuhan pajak akan jadi semakin mudah.