Resources / Blog /

Pajak Pribadi

Pengertian Tarif Pajak Degresif dan Bandingannya dengan Progresif serta Proporsional

Tarif pajak degresif adalah struktur tarif yang persentasenya justru menurun seiring bertambahnya dasar pengenaan pajak — kebalikan dari tarif progresif. Konsep ini penting dipahami secara teoretis, tetapi dalam praktik sistem perpajakan Indonesia, tarif degresif murni hampir tidak digunakan. Artikel ini menjelaskan definisi tarif degresif, membandingkannya dengan progresif dan proporsional, serta memetakan tarif pajak apa saja yang sesungguhnya berlaku di Indonesia.

Ringkasan Cepat: Apakah Indonesia Memakai Tarif Degresif?

Tidak. Indonesia tidak menerapkan tarif pajak degresif secara resmi untuk pajak pusat maupun daerah. Sistem perpajakan Indonesia didominasi oleh:

  • Tarif progresif — PPh Orang Pribadi Pasal 17 UU PPh, di mana persentase pajak naik seiring naiknya penghasilan.
  • Tarif proporsional (flat) — PPN 12% dan PPh Badan 22%, di mana persentase tetap sama berapa pun besar dasar pengenaannya.
  • Tarif tetap (fixed) — Bea Meterai Rp10.000, tidak berubah berapa pun nilai dokumennya.

Tarif degresif lebih banyak dibahas sebagai konsep teori perpajakan dan perbandingan akademis, bukan sebagai tarif yang benar-benar diterapkan pada jenis pajak apa pun di Indonesia saat ini.

Tarif Degresif vs Progresif vs Proporsional dalam Sistem Pajak Indonesia

Perbandingan Tiga Struktur Tarif Pajak
Struktur Tarif Cara Kerja Contoh di Indonesia
Degresif Persentase tarif menurun saat dasar pengenaan pajak naik Tidak diterapkan pada pajak pusat/daerah manapun di Indonesia
Progresif Persentase tarif naik seiring naiknya dasar pengenaan pajak PPh Orang Pribadi (Pasal 17 UU PPh), sebagian tarif PBB & pajak kendaraan bermotor di beberapa daerah
Proporsional Persentase tarif tetap sama berapa pun besar dasar pengenaan pajak PPN (12%/efektif 11%), PPh Badan (22%), PPh Final UMKM (0,5%)

Tarif Progresif PPh Orang Pribadi (Pasal 17 UU HPP)

Contoh paling jelas dari tarif progresif di Indonesia adalah PPh Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, yang berlaku sejak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP):

Lapisan Tarif PPh Pasal 17 UU HPP
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000 5%
Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25%
Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 30%
Di atas Rp5.000.000.000 35%

Semakin tinggi penghasilan kena pajak seseorang, semakin tinggi pula persentase tarif yang berlaku untuk lapisan penghasilan tersebut. Inilah ciri utama tarif progresif, kebalikan total dari konsep degresif.

Untuk pemotongan bulanan PPh Pasal 21 pegawai, DJP kini menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan kategori PTKP (A/B/C) sesuai PMK 168/2023, yang secara praktik tetap mencerminkan struktur progresif, semakin tinggi penghasilan bruto bulanan, semakin tinggi persentase TER yang dipakai.

Mengapa Tarif Degresif Jarang Dipakai dalam Praktik

Secara teori kebijakan publik, tarif degresif dianggap kurang berkeadilan karena membebani proporsional lebih besar pada kelompok berpenghasilan rendah dibanding kelompok berpenghasilan tinggi, bertentangan dengan prinsip keadilan vertikal (ability to pay) yang menjadi dasar filosofi perpajakan modern, termasuk di Indonesia. Itulah sebabnya hampir tidak ada negara, termasuk Indonesia, yang menerapkannya secara eksplisit pada pajak penghasilan atau pajak konsumsi.

Contoh Tarif Progresif Lain di Luar PPh: Pajak Kendaraan Bermotor

Beberapa daerah menerapkan tarif progresif pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki oleh satu Kepala Keluarga dengan alamat yang sama — kendaraan pertama dikenai tarif dasar, kendaraan kedua dan seterusnya dikenai tarif yang lebih tinggi. Ini adalah contoh progresivitas berdasarkan jumlah kepemilikan, bukan berdasarkan nilai transaksi, dan besarannya diatur oleh Peraturan Daerah masing-masing provinsi, bukan oleh pemerintah pusat.

Efek Regresif Tidak Langsung dari Tarif Proporsional (PPN)

Meskipun PPN secara formal bertarif proporsional (flat, sama untuk semua nilai transaksi), sejumlah ekonom menyebut PPN memiliki “efek regresif” secara praktik karena kelompok berpenghasilan rendah cenderung membelanjakan porsi penghasilan yang lebih besar untuk konsumsi barang/jasa kena PPN dibanding kelompok berpenghasilan tinggi, sehingga beban PPN secara proporsional terasa lebih berat bagi mereka. Ini berbeda dengan tarif degresif dalam arti hukum, PPN tetap bertarif tunggal 12% (efektif 11%), bukan tarif yang secara eksplisit menurun berdasarkan nilai transaksi.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah Indonesia menggunakan tarif pajak degresif?

Tidak. Tidak ada jenis pajak pusat maupun daerah di Indonesia yang menggunakan struktur tarif degresif. Sistem pajak Indonesia memakai kombinasi tarif progresif (PPh Orang Pribadi) dan tarif proporsional/flat (PPN, PPh Badan, PPh Final UMKM).

Apa beda tarif degresif dan progresif?

Tarif degresif: persentase tarif menurun saat dasar pengenaan pajak (misalnya penghasilan) semakin besar. Tarif progresif: persentase tarif justru naik saat dasar pengenaan pajak semakin besar — seperti pada PPh Orang Pribadi Pasal 17 UU PPh di Indonesia.

Apa itu tarif proporsional dan contohnya di Indonesia?

Tarif proporsional adalah tarif dengan persentase tetap, tidak berubah berapa pun besar dasar pengenaan pajaknya. Contohnya PPN dengan tarif nominal 12% (efektif 11% untuk sebagian besar barang/jasa non-mewah) dan PPh Badan dengan tarif umum 22%.

Mengapa tarif degresif dianggap kurang adil?

Karena beban pajak secara proporsional menjadi lebih berat bagi kelompok berpenghasilan rendah dibanding kelompok berpenghasilan tinggi, bertentangan dengan prinsip keadilan vertikal (ability to pay) yang mendasari kebijakan pajak modern di banyak negara, termasuk Indonesia.

Apakah Pajak Kendaraan Bermotor termasuk tarif progresif?

Ya, di banyak daerah PKB bertarif progresif berdasarkan jumlah kendaraan yang dimiliki dalam satu Kepala Keluarga — bukan berdasarkan nilai kendaraan. Kendaraan kedua dan seterusnya dikenai tarif lebih tinggi dari kendaraan pertama, sesuai Peraturan Daerah masing-masing provinsi.

Apakah PPN bertarif degresif karena disebut “regresif” oleh sebagian ekonom?

Tidak. PPN tetap bertarif proporsional/flat (12% nominal, efektif 11% untuk sebagian besar transaksi) — persentasenya tidak berubah berdasarkan nilai transaksi. Istilah “efek regresif” yang sering disebut ekonom mengacu pada dampak praktiknya terhadap kelompok berpenghasilan berbeda, bukan pada struktur tarif hukumnya.

Untuk memahami penerapan tarif progresif secara praktis pada potongan gaji karyawan, baca panduan tarif TER PPh 21 yang menjelaskan cara kerja tarif efektif rata-rata berdasarkan kategori PTKP. Hitung dan potong PPh 21 karyawan secara otomatis sesuai tarif terbaru dengan fitur payroll dan PPh 21 OnlinePajak.

Share

Related articles

Pajak Pribadi
Pajak Pribadi
Pajak Pribadi