Konsep desentralisasi banyak diterapkan dalam berbagai bidang di Indonesia, sebut saja bidang politik dan fiskal. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan desentralisasi? Mari membahasnya secara mendalam di artikel ini.
Pengertian Desentralisasi
Mengutip dari Wikipedia, desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi.
Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.
Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi
Desentralisasi dan sentralisasi, keduanya merupakan metode pengelolaan kewenangan dalam suatu organisasi. Namun, baik keduanya merupakan metode yang berbeda.
Jika desentralisasi memberikan kewenangan dari manajemen teratas kepada manajemen bawah, sentralisasi merupakan pengelolaan kewenangan secara terpusat.
Lebih lengkapnya, berikut ini pengertian dan perbedaan antara sentraliasi dan desentralisasi:
- Sentralisasi: Memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil pengelola atau yang berada di posisi teratas dalam suatu struktur organisasi. Dalam bernegara, sentralisasi adalah pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesaturan Republik Indonesia.
- Desentralisasi: Penberian kewenangan dari pengelola teratas dalam suatu struktur organisasi kepada pengelola-pengelola yang lebih rendah. Dalam bernegara, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam sistem negara kesaturan Republik Indonesia.
Tujuan Asas Desentralisasi
Tujuan umum pengelolaan dengan asas desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya itu, pemberian kewenangan dari atas ke bawah ini juga diharapkan dapat membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri.
Apa Saja Asas Desentralisasi?
Asas desentralisasi dibagi menjadi empat hal, di antaranya:
- Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan.
- Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan.
- Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang.
- Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintahan.
Secara umum, pendelegasian wewenang dalam desentrallisasi berlangsung antara pihak di posisi tertinggi dalam suatu struktur organisasi dengan pihak-pihak yang berada di bawahnya. Misalnya, antara lembaga otonom di pusat dengan lembaga otonom daerah.
Kelebihan dan Kekurangan Desentralisasi
Penerapan pengelolaan secara desentralisasi diyakini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri.
Berikut ini kelebihan menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan:
1. Meningkatkan Efektivitas
Penerapan asas desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Jadi, pemerintahd daerah tidak perlu menunggu arahan langsung dari pemerintah pusat untuk menangani atau mengatasi masalah tertentu.
2. Memperpendek Birokrasi
Proses birokrasi dapat berjalan lebih singkat, serta dapat memangkas tahapan-tahapan prosedural sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan lebih efisien.
3. Meringangkan Pemerintah Pusat
Pemberian wewenang kepada pemerintah daerah dapat meringankan pekerjaan pemerintah pusat dalam berbagai hal.
4. Kemajuan Daerah dapat Merata
Dengan menerapkan asas desentralisasi, pemerintah daerah dapat lebih memerhatikan kemajuan daerahnya masing-masing. Diharapkan daerah-daerah tertinggal dapat lebih diperhatikan serta lebih berkembang.
Selain kelebihan, berikut ini adalah kekurangan dari penerapan asas desentralisasi dalam pemerintahan:
1. Mengurangi Peran Pemerintah Pusat
Karena sudah dikelola oleh pemerintah daerah, peran pemerintah pusat dapat berkurang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Mendorong Pemahaman Kedaerahan
Asas desentralisasi dapat memicu paham keaderahaan yang kuat dan ini dapat mengancam keutuhan nasional.
3. Perbedaan Kebijakan Tiap Daerah
Karena memegang wewenang sendiri, tiap-tiap pemerintah daerah dapat memiliki kebijakannya tersendiri dan berbeda dengan daerah lainnya.
Contoh Penerapan Sistem Desentralisasi
Ada beberapa bidang di Indonesia yang menerapkan sistem desentralisasi, apa saja?
1. Desentralisasi Pemerintahan Daerah
Saat ini, Indonesia menganut desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerah otonomnya sendiri, sesuai dengan sistem negara yang berlaku.
Dengan berlakunya sistem desentralisasi ini, diharapkan dapat membuka peluang dan wadah yang semakin luas bagi partisipasi masyarakat untuk turut terlibat dalam berdemokrasi.
2. Desentralisasi Fiskal
Bidang fiskal juga menganut sistem manajemen desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur keuangan daerah dan pemungutan pajak, di luar pajak pusat.
Desentralisasi dalam Bidang Fiskal
Di Indonesia sendiri, bidang fiskal menganut sistem desentralisasi secara resmi sejak tahun 2001 hingga kini. Pemerintah pusat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah serta pungutan pajak.
Dengan penerapan asas ini, diharapkan dapat lebih menyukseskan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas layanan publik pada tiap daerah. Tidak hanya itu, desentralisasi fiskal diharapkan dapat menjaga kesinambungan kebijakan fiskal secara makro.
Baca selengkapnya mengenai desentralisasi fiskal di artikel ini:
Baca Juga: Ini Arti Desentralisasi Fiskal & Contohnya yang Wajib Anda Ketahui