Reformasi perpajakan di Indonesia sudah bergulir sejak 1983 dengan beralihnya sistem official assessment ke self-assessment. Selanjutnya, lima paket Undang-Undang Perpajakan diluncurkan secara bersamaan. Reformasi terus berjalan dan saat ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menjalankan Reformasi Perpajakan Jilid III yang sudah berlangsung sejak 2017 pasca tax amnesty, dilanjutkan dengan PAS Final, hingga penurunan tarif UMKM berlaku Juli 2018.
Selain itu, ada sejumlah hal yang juga menjadi perhatian. Di antaranya adalah keterbukaan informasi perpajakan Indonesia dengan negara-negara lain (Automatic Exchange of Information/AEoI) khususnya yang tergabung dalam G-20, Kerja Sama Operasi DJP-Direktorat Jenderal Keimigrasian, Revisi Rancangan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta PPN yang menjadi agenda penting Program Legislasi Nasional 2015-2019 DPR.
Pemerintah, khususnya DJP kini lebih mudah dalam mengawasi subyek pajak dalam dan luar negeri dalam hal kewajiban perpajakan terhadap negara. Hal ini dikarenakan pelaksanakan AEoI, Bilateral Competent Authority Agreement Country by Country, dan juga Multilateral Competent Authority Agreement.
Masyarakat perlu memahami isu-isu perpajakan yang sedang berkembang. Maka dari itu, Kantor Konsultan Pajak Benny Gunawan hadir menggelar Mega Seminar Pajak 2018 dengan topik Persiapan Menghadapi Kebijakan Pemeriksaan dan Mengetahui serta Memahami Implikasi Keterbukaan Perpajakan terhadap Wajib Pajak.
Seminar yang diselenggarakan di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta ini dibawakan oleh pembicara andal, terpercaya, dan berpengalaman. Yuk, daftar sekarang!