Resources / Blog /

Pajak

Cara Bayar Denda Pajak via Kode Billing Coretax (Panduan Lengkap 2026)

Cara Bayar Sanksi Denda Pajak Secara Online

Cara bayar denda pajak saat ini sepenuhnya dilakukan melalui pembuatan kode billing di sistem Coretax DJP, menggantikan mekanisme lama yang menggunakan aplikasi billing terpisah atau kunjungan langsung ke bank persepsi. Denda pajak sendiri umumnya timbul dari Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan akibat keterlambatan pelaporan SPT, keterlambatan pembayaran pajak, atau kesalahan lain yang dikenai sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Quick Answer: Cara Bayar Denda Pajak via Coretax

Untuk membayar denda pajak, Wajib Pajak login ke Coretax DJP, membuat kode billing dengan kode akun pajak dan kode jenis setoran yang sesuai dengan jenis denda (misalnya denda keterlambatan lapor SPT Masa atau SPT Tahunan), kemudian melakukan pembayaran melalui bank, virtual account, atau kanal pembayaran elektronik lain menggunakan kode billing tersebut. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti sah pelunasan.

Cara Bayar Denda Pajak via Kode Billing Coretax

  • Login ke portal Coretax DJP melalui laman resmi menggunakan akun Wajib Pajak, lakukan impersonate jika mewakili wajib pajak lain.
  • Buka menu pembayaran atau billing, lalu pilih opsi untuk membuat kode billing baru terkait denda/sanksi administrasi.
  • Isi kode akun pajak (KAP) dan kode jenis setoran (KJS) yang sesuai dengan jenis denda yang tertera pada STP yang diterima, misalnya denda keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN atau SPT Tahunan PPh.
  • Masukkan nominal denda sesuai yang tercantum dalam STP, termasuk pokok denda dan bunga jika berlaku.
  • Sistem akan menghasilkan kode billing beserta masa aktifnya; kode ini dapat digunakan untuk pembayaran melalui bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau kanal pembayaran elektronik lain yang bekerja sama dengan DJP.
  • Lakukan pembayaran menggunakan kode billing tersebut sebelum masa aktifnya berakhir, kemudian simpan Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang diterbitkan sebagai bukti pelunasan.
Perbandingan Cara Bayar Denda Pajak: Sebelum vs Sesudah Coretax
Aspek Sebelum Coretax Sesudah Coretax (sejak 2025)
Pembuatan kode billing Aplikasi billing terpisah (djponline/billing DJP) Terintegrasi langsung dalam portal Coretax
Sumber data denda Manual input berdasarkan STP fisik/PDF Dapat terhubung otomatis dengan data STP di akun Wajib Pajak
Bukti pembayaran Bukti Penerimaan Negara (BPN) terpisah dari sistem pelaporan BPN terintegrasi dan tercatat otomatis di riwayat Coretax
Fitur deposit pajak Tidak tersedia Tersedia — dapat top-up saldo deposit sebelum kewajiban timbul
Contoh Jenis Denda Pajak dan Dasar Hukumnya
Jenis Denda Dasar Hukum Contoh Nominal
Terlambat lapor SPT Masa PPN Pasal 7 UU KUP Rp500.000
Terlambat lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Pasal 7 UU KUP Rp100.000
Terlambat lapor SPT Tahunan PPh Badan Pasal 7 UU KUP Rp1.000.000
Bunga keterlambatan pembayaran pajak Pasal 9 UU KUP jo. suku bunga acuan Kemenkeu Bervariasi per bulan keterlambatan

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk Denda

Setiap jenis denda memiliki kombinasi Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang berbeda, tergantung jenis pajak dan pelanggaran yang mendasarinya. Misalnya, denda keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan KAP dan KJS yang berbeda dari denda keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi atau Badan. Kesalahan memilih kombinasi KAP-KJS dapat menyebabkan pembayaran tidak dapat direkonsiliasi dengan STP yang bersangkutan, sehingga status tagihan tetap tercatat belum lunas meskipun pembayaran telah dilakukan. Wajib Pajak sebaiknya selalu mencocokkan KAP-KJS pada kode billing dengan yang tertera di STP asli sebelum melakukan pembayaran.

Hubungan Denda Pajak dengan Proses Penagihan Aktif

Denda pajak yang tercantum dalam STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga jika tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan, DJP dapat melanjutkan proses penagihan aktif mulai dari Surat Teguran, Surat Paksa, hingga tindakan penyitaan aset sesuai Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Oleh karena itu, penting untuk segera membuat kode billing dan melunasi denda begitu STP diterima, agar tidak berlanjut ke tahap penagihan yang lebih berat secara hukum maupun finansial, termasuk tambahan bunga penagihan yang terus berjalan selama denda belum dibayar.

Contoh Kasus: Denda Keterlambatan Lapor SPT Masa PPN

PT Cahaya Abadi terlambat melaporkan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Maret 2026, sehingga menerima STP dengan sanksi denda keterlambatan lapor sebesar Rp500.000 sesuai ketentuan Pasal 7 UU KUP. Tim keuangan PT Cahaya Abadi login ke Coretax, membuat kode billing dengan KAP-KJS yang sesuai untuk denda administrasi PPN, memasukkan nominal Rp500.000, kemudian membayar melalui internet banking menggunakan kode billing tersebut. Setelah pembayaran berhasil, BPN otomatis tersimpan di riwayat pembayaran Coretax, dan status STP tersebut berubah menjadi lunas dalam sistem.

Kesalahan Umum dalam Membayar Denda Pajak

  • Menggunakan kode billing dari aplikasi lama (djponline/billing DJP) yang sudah tidak berlaku sejak Coretax menjadi sistem tunggal per Januari 2025.
  • Salah memasukkan Kode Akun Pajak (KAP) atau Kode Jenis Setoran (KJS), sehingga pembayaran tidak dapat direkonsiliasi dengan STP yang bersangkutan.
  • Menunda pembuatan kode billing hingga mendekati atau melewati batas waktu, sehingga bunga penagihan terus bertambah dan berisiko berlanjut ke tahap Surat Paksa.
  • Tidak menyimpan Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai dokumentasi, padahal bukti ini penting jika terjadi sengketa status pembayaran di kemudian hari.
Bagaimana cara bayar denda pajak secara online?

Denda pajak dibayar dengan membuat kode billing di Coretax DJP menggunakan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran yang sesuai dengan jenis denda pada STP, lalu melakukan pembayaran melalui bank, virtual account, atau kanal pembayaran elektronik menggunakan kode billing tersebut.

Apa yang terjadi jika denda pajak tidak dibayar tepat waktu?

Jika denda pajak dalam STP tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, DJP dapat melanjutkan proses penagihan aktif berupa Surat Teguran, Surat Paksa, hingga penyitaan aset, disertai tambahan bunga penagihan yang terus berjalan.

Apakah kode billing lama dari djponline masih bisa digunakan?

Tidak. Sejak Coretax menjadi sistem administrasi perpajakan tunggal per Januari 2025, seluruh pembuatan kode billing — termasuk untuk denda pajak — dilakukan melalui portal Coretax, bukan lagi melalui aplikasi billing DJP yang lama.

Apa itu fitur deposit pajak di Coretax?

Deposit pajak adalah fitur di Coretax yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan pembayaran di muka sebelum kewajiban pajak timbul, dengan mengisi saldo deposit melalui kode billing menggunakan KAP-KJS khusus, sehingga saat kewajiban pajak (termasuk denda) muncul, pelunasan dapat menggunakan saldo deposit tersebut.

Bagaimana cara mengetahui kode billing sudah benar untuk membayar denda tertentu?

Wajib Pajak perlu mencocokkan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) pada kode billing yang dibuat dengan yang tertera pada STP asli yang diterima, untuk memastikan pembayaran dapat direkonsiliasi dengan tagihan yang bersangkutan.

Mengelola berbagai kode billing untuk denda, pokok pajak, dan sanksi administrasi lainnya secara manual dapat membingungkan, terutama bagi bisnis dengan banyak kewajiban pajak berjalan. Fitur pembayaran pajak terintegrasi OnlinePajak membantu Wajib Pajak membuat dan melacak kode billing termasuk untuk denda pajak secara terpusat, sehingga status pembayaran mudah dipantau dan risiko keterlambatan dapat diminimalkan.

Untuk memahami lebih lanjut mekanisme e-Billing pajak secara umum, termasuk pembuatan kode billing untuk pokok pajak, pelajari artikel terkait di OnlinePajak.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak