Resources / Blog /

Pajak

Cara Bayar Pajak Penghasilan via Kode Billing Coretax: PPh 21, 25, dan Final

Cara bayar pajak penghasilan (PPh) di Indonesia saat ini sepenuhnya terintegrasi dalam sistem Coretax DJP, di mana Wajib Pajak membuat kode billing untuk setiap jenis PPh baik PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, maupun PPh Final, kemudian melunasinya melalui bank, virtual account, atau kanal pembayaran elektronik lain. Sistem ini menggantikan mekanisme lama yang menggunakan aplikasi billing DJP Online terpisah dari pelaporan SPT.

Quick Answer: Cara Bayar PPh via Coretax

Untuk membayar PPh, Wajib Pajak login ke Coretax DJP, membuat draft SPT Masa atau SPT Tahunan sesuai jenis PPh yang akan dibayar, kemudian sistem akan menghasilkan kode billing secara otomatis berdasarkan data SPT tersebut. Kode billing ini digunakan untuk melakukan pembayaran melalui bank, ATM, internet banking, mobile banking, atau kanal pembayaran elektronik lain yang bekerja sama dengan DJP, sebelum batas waktu pembayaran yang berlaku untuk masing-masing jenis PPh.

Cara Bayar PPh 21, 25, dan Final via Kode Billing Coretax
Jenis PPh Batas Waktu Bayar Sumber Kode Billing
PPh Pasal 21 (potongan gaji karyawan) Tanggal 10 bulan berikutnya Draft e-Bupot Pasal 21 di Coretax
PPh Pasal 25 (angsuran bulanan badan/OP usaha) Tanggal 15 bulan berikutnya Draft SPT Masa PPh 25 di Coretax
PPh Final (UMKM 0,5%, sewa, konstruksi, dll.) Tanggal 15 bulan berikutnya (bervariasi per jenis) Billing key-in manual dengan KAP-KJS sesuai jenis PPh Final
Contoh KAP-KJS untuk Beberapa Jenis PPh Final
Jenis PPh Final Dasar Hukum Tarif
PPh Final UMKM (WP OP/PT Perorangan/Koperasi) PP 20/2026 0,5% dari omzet
PPh Final atas sewa tanah/bangunan PP 34/2017 10% dari nilai sewa bruto
PPh Final jasa konstruksi PP 9/2022 Bervariasi 1,75%-4% tergantung kualifikasi
PPh Final pengalihan hak tanah/bangunan PP 34/2016 2,5% dari nilai pengalihan

Langkah-Langkah Membuat Kode Billing PPh di Coretax

  • Login ke portal Coretax DJP menggunakan akun Wajib Pajak, lakukan impersonate jika bertindak atas nama TKU cabang tertentu.
  • Untuk PPh 21 dan PPh 25, buka menu e-Bupot atau SPT Masa yang sesuai, lalu selesaikan draft SPT hingga sistem menampilkan nominal pajak terutang.
  • Sistem Coretax secara otomatis dapat membuat kode billing langsung dari draft SPT yang telah selesai, mencantumkan identitas Wajib Pajak, masa/tahun pajak, nominal, dan jenis pajak yang terkandung dalam kode billing tersebut.
  • Untuk PPh Final yang tidak selalu memiliki draft SPT bulanan (misalnya PPh Final UMKM 0,5%), Wajib Pajak dapat membuat kode billing secara manual melalui fitur billing key-in dengan memasukkan KAP-KJS yang sesuai jenis PPh Final yang dibayar.
  • Gunakan kode billing yang dihasilkan untuk melakukan pembayaran melalui kanal perbankan atau pembayaran elektronik yang tersedia, sebelum masa aktif kode billing berakhir.
  • Setelah pembayaran berhasil, status SPT terkait akan otomatis berubah menjadi “dilaporkan” secara real-time begitu pembayaran terverifikasi dalam sistem.

Cara Bayar PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dipotong pemberi kerja dari gaji karyawan setiap bulan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai PMK 168/2023 dan PP 58/2023. Setelah menyelesaikan proses pemotongan melalui e-Bupot di Coretax, sistem akan menghitung total PPh 21 yang harus disetorkan pemberi kerja, dan kode billing dapat dibuat langsung dari draft SPT Masa PPh 21 tersebut. Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan batas pelaporan SPT Masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya.

Apakah Semua Jenis PPh Dibayar dengan Cara yang Sama?

Tidak sepenuhnya sama. Meskipun seluruh pembayaran PPh kini melalui kode billing Coretax, proses pembuatan kode billing berbeda tergantung jenis PPh-nya. PPh 21 dan PPh 25 umumnya dibuat otomatis dari draft SPT Masa yang telah diselesaikan di Coretax, sedangkan PPh Final tertentu — terutama yang tidak memiliki kewajiban SPT Masa bulanan seperti PPh Final atas pengalihan hak tanah/bangunan — dibuat secara manual melalui billing key-in dengan memilih KAP-KJS yang sesuai. Selain itu, batas waktu penyetoran dan pelaporan juga bervariasi tergantung jenis PPh: PPh 21 disetor tanggal 10 dan dilaporkan tanggal 20, sementara PPh 25 dan sebagian besar PPh Final disetor dan dilaporkan tanggal 15 bulan berikutnya.

Cara Bayar PPh Pasal 25

PPh Pasal 25 adalah angsuran bulanan PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak badan maupun orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, sebagai cicilan dari perkiraan PPh terutang tahun berjalan. Nominal angsuran umumnya dihitung berdasarkan PPh terutang tahun pajak sebelumnya dibagi 12, kecuali terdapat perubahan signifikan dalam kondisi usaha yang memerlukan penyesuaian. Kode billing PPh 25 dapat dibuat langsung dari draft SPT Masa PPh 25 di Coretax, dengan batas waktu penyetoran dan pelaporan pada tanggal 15 bulan berikutnya.

Contoh Perhitungan: PPh 21 dan PPh 25 dalam Satu Bulan

PT Karya Mandiri memiliki karyawan dengan total PPh 21 terutang bulan Juni 2026 sebesar Rp15.000.000 berdasarkan perhitungan TER, dan juga memiliki angsuran PPh 25 bulanan sebesar Rp8.000.000 berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya. Tim keuangan membuat dua kode billing terpisah di Coretax: satu dari draft e-Bupot PPh 21 sebesar Rp15.000.000 (disetor paling lambat 10 Juli 2026), dan satu lagi dari draft SPT Masa PPh 25 sebesar Rp8.000.000 (disetor paling lambat 15 Juli 2026). Jika kedua SPT memiliki lebih dari satu jenis pajak dalam satu draft, Coretax juga mendukung billing multi-akun yang menggabungkan beberapa jenis pajak dalam satu kode billing.

Kesalahan Umum dalam Membayar PPh

  • Menyamaratakan batas waktu semua jenis PPh, padahal PPh 21 (tanggal 10) berbeda dengan PPh 25 dan sebagian besar PPh Final (tanggal 15).
  • Membuat kode billing PPh Final dengan KAP-KJS yang salah karena banyaknya variasi PPh Final (UMKM, sewa, konstruksi, pengalihan hak tanah/bangunan) yang masing-masing memiliki kode berbeda.
  • Tidak menyelesaikan draft SPT terlebih dahulu sebelum mencoba membuat kode billing, padahal untuk PPh 21 dan 25, kode billing idealnya dibuat langsung dari draft SPT yang sudah final agar nominal sesuai dan otomatis terekonsiliasi.
  • Menggunakan kode billing dari sistem lama (djponline) yang sudah tidak berlaku sejak Coretax menjadi sistem administrasi tunggal per Januari 2025.

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Seputar Cara Bayar Pajak Penghasilan

Bagaimana cara bayar PPh 25?

PPh 25 dibayar dengan membuat kode billing langsung dari draft SPT Masa PPh 25 yang telah diselesaikan di Coretax, kemudian melakukan pembayaran melalui bank atau kanal elektronik menggunakan kode billing tersebut, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Apakah semua jenis PPh dibayar dengan cara yang sama?

Secara prinsip semua PPh dibayar melalui kode billing Coretax, namun proses pembuatannya berbeda: PPh 21 dan PPh 25 dibuat otomatis dari draft SPT Masa, sedangkan sebagian PPh Final dibuat manual melalui billing key-in. Batas waktu penyetoran juga bervariasi tergantung jenis PPh.

Kapan batas waktu pembayaran PPh 21?

PPh 21 wajib disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Apa itu billing multi-akun di Coretax?

Billing multi-akun adalah kode billing yang dibuat dari draft SPT yang memiliki lebih dari satu jenis pajak, misalnya SPT Unifikasi atau SPT Masa PPN, sehingga satu kode billing dapat mencakup beberapa jenis pajak sekaligus dalam satu kali pembayaran.

Bagaimana jika saya terlambat membayar PPh?

Keterlambatan pembayaran PPh dikenakan sanksi bunga sesuai Pasal 9 UU KUP, dengan tarif bunga acuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan, dan jika berlanjut dapat diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus segera dilunasi melalui kode billing tambahan untuk denda tersebut.

Mengelola pembayaran berbagai jenis PPh — mulai dari PPh 21 karyawan, PPh 25 angsuran badan, hingga PPh Final — memerlukan sistem yang dapat mengotomatiskan pembuatan kode billing sesuai jenis dan batas waktu masing-masing. Fitur pembayaran dan pelaporan pajak terintegrasi OnlinePajak membantu bisnis mengelola seluruh kode billing PPh secara terpusat, sehingga tim keuangan tidak perlu khawatir salah KAP-KJS atau terlewat batas waktu penyetoran.

Untuk memahami lebih lanjut mekanisme e-Billing pajak secara umum, termasuk pembuatan kode billing untuk jenis pajak lainnya, pelajari artikel terkait di OnlinePajak.

Share

Related articles

Pajak
Pajak
Pajak