Resources / Blog /

Pajak Pribadi

Kegunaan Materai, Fungsi, Tarif, dan Cara Pakai e-Meterai (2026)

ereg.pajak.go.id

Kegunaan materai adalah memberikan kekuatan hukum pada suatu dokumen, sehingga dokumen tersebut sah digunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa perdata atau proses di pengadilan. Sejak 1 Januari 2021, Indonesia menerapkan tarif bea meterai tunggal sebesar Rp10.000 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, menggantikan sistem lama yang menggunakan dua tarif berbeda yaitu Rp3.000 dan Rp6.000.

Quick Answer: Apa Kegunaan Materai?

Materai berfungsi sebagai bukti bahwa bea atas suatu dokumen telah dibayarkan kepada negara, sehingga dokumen tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah secara hukum. Tanpa materai, dokumen seperti surat perjanjian atau kwitansi tetap sah secara perdata antara para pihak, namun tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebelum dilunasi bea meterainya melalui mekanisme pemeteraian kemudian.

Ringkasan Tarif dan Dasar Hukum Bea Meterai
Aspek Ketentuan
Tarif Rp10.000 per dokumen (tarif tunggal)
Berlaku sejak 1 Januari 2021
Dasar hukum UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
Bentuk Meterai tempel (fisik) dan e-Meterai (elektronik)
Batas nominal dokumen keuangan Wajib bermeterai jika nilai transaksi di atas Rp5.000.000

Tarif Bea Meterai Terbaru (Rp10.000, UU 10/2020)

Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2020 menetapkan tarif bea meterai sebesar Rp10.000 per dokumen, berlaku sejak 1 Januari 2021 untuk menggantikan sistem dua tarif Rp3.000 dan Rp6.000 yang berlaku di bawah UU Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985. Tarif tunggal ini berlaku sama baik untuk meterai tempel fisik maupun e-Meterai, dan hanya dikenakan satu kali untuk setiap dokumen — bukan per rangkap atau per halaman, kecuali dokumen tersebut merupakan rangkap asli yang masing-masing memiliki kekuatan hukum sendiri.

Fungsi dan Kegunaan Materai Secara Spesifik

  • Alat bukti hukum — memberikan kekuatan pembuktian pada dokumen jika digunakan di pengadilan atau proses hukum lainnya.
  • Legalitas transaksi bisnis — mengesahkan surat perjanjian, kontrak kerja sama, dan surat kuasa dalam aktivitas komersial.
  • Bukti pelunasan utang atau penerimaan uang — kwitansi dan bukti penerimaan pembayaran di atas Rp5 juta wajib bermeterai.
  • Sumber penerimaan negara — bea meterai merupakan salah satu jenis pajak atas dokumen yang menjadi bagian penerimaan negara.

Dokumen Apa Saja yang Wajib Bermeterai?

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020, dokumen yang wajib bermeterai antara lain:

  • Surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat sejenis beserta rangkapnya.
  • Akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya.
  • Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) beserta salinan dan kutipannya.
  • Surat berharga dan dokumen transaksi surat berharga, termasuk kontrak berjangka.
  • Dokumen lelang berupa kutipan, minuta, salinan, dan grosse risalah lelang.
  • Dokumen yang menyatakan jumlah uang di atas Rp5.000.000 — baik sebagai tanda terima uang maupun pengakuan pelunasan utang.

Sebaliknya, slip gaji, tanda terima pembayaran terkait hubungan kerja, dan ijazah termasuk dokumen yang dikecualikan dari kewajiban bea meterai.

Cara Membeli dan Menggunakan e-Meterai

  1. Buat akun di platform resmi mitra PERURI dan DJP, seperti OnlinePajak, atau langsung di situs e-Meterai Peruri.
  2. Isi saldo/kuota e-Meterai sesuai kebutuhan (harga resmi Rp10.000 per e-Meterai, ditambah biaya administrasi sesuai kebijakan masing-masing platform).
  3. Unggah dokumen elektronik berformat PDF yang akan dibubuhi e-Meterai.
  4. Tentukan posisi pembubuhan e-Meterai pada dokumen, biasanya dekat kolom tanda tangan.
  5. Sistem akan membubuhkan e-Meterai dengan kode unik yang tidak dapat digunakan ulang, lalu dokumen siap diunduh atau dibagikan.

Setiap kode e-Meterai bersifat unik dan hanya berlaku untuk satu dokumen, sehingga tidak bisa disalin atau digunakan kembali pada dokumen lain — berbeda dengan meterai tempel fisik yang secara praktik lebih rentan disalahgunakan atau dipalsukan.

Perbedaan Meterai Tempel dan e-Meterai

Perbandingan Meterai Tempel Fisik dan e-Meterai
Aspek Meterai Tempel Fisik e-Meterai
Bentuk dokumen Dokumen kertas Dokumen elektronik (PDF)
Tempat beli Kantor pos, bank, toko resmi Platform resmi mitra PERURI seperti OnlinePajak
Risiko pemalsuan Lebih tinggi jika membeli dari penjual tidak resmi Lebih rendah karena kode unik per dokumen
Tarif Rp10.000 Rp10.000 (plus biaya admin platform)

Sanksi Jika Dokumen Tidak Bermeterai

Dokumen yang seharusnya bermeterai namun tidak dibubuhi materai tetap sah secara perdata antara para pihak yang membuatnya, tetapi tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Untuk dapat digunakan sebagai bukti, dokumen tersebut harus melalui proses pemeteraian kemudian dengan membayar bea meterai yang terutang ditambah sanksi administrasi berupa denda sesuai UU Nomor 10 Tahun 2020, sebelum diajukan sebagai bukti di persidangan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa tarif bea meterai saat ini?

Tarif bea meterai yang berlaku saat ini adalah Rp10.000 per dokumen, tarif tunggal sejak 1 Januari 2021 berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020, menggantikan sistem dua tarif Rp3.000 dan Rp6.000 sebelumnya.

Bagaimana cara membeli e-Meterai?

e-Meterai dapat dibeli melalui platform resmi mitra PERURI dan DJP seperti OnlinePajak, dengan mengisi saldo sesuai kebutuhan lalu membubuhkannya langsung pada dokumen PDF yang diunggah ke sistem.

Dokumen apa saja yang wajib bermeterai?

Dokumen yang wajib bermeterai antara lain surat perjanjian, akta notaris, surat berharga, dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang di atas Rp5.000.000 sebagai bukti penerimaan atau pelunasan.

Apakah slip gaji wajib bermeterai?

Tidak. Slip gaji, tanda terima pembayaran terkait hubungan kerja, dan ijazah termasuk dokumen yang dikecualikan dari kewajiban bea meterai berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2020.

Apa yang terjadi jika dokumen penting tidak dibubuhi materai?

Dokumen tetap sah secara perdata antar pihak, namun tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebelum dilunasi bea meterainya melalui proses pemeteraian kemudian beserta sanksi administrasinya.

Bubuhkan e-Meterai untuk Dokumen Bisnis Lebih Praktis

Bagi perusahaan yang rutin menerbitkan kontrak, kwitansi, atau surat perjanjian dalam jumlah besar, membubuhkan e-Meterai satu per satu secara manual memakan waktu. Fitur e-Meterai OnlinePajak, sebagai mitra resmi PERURI dan DJP, memungkinkan pembubuhan e-Meterai secara massal (bulk) dan terintegrasi dengan sistem dokumen perusahaan, sehingga proses legalisasi dokumen menjadi lebih cepat dan tetap sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2020.

Sumber: UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.03/2021.

Share

Related articles

Pajak Pribadi
Pajak Pribadi
Pajak Pribadi