Resources / Blog /

PPh Final

Perbedaan PPh Final dan Tidak Final

Perbedaan PPh Final dan Tidak Final

Bagi staf pajak dan akuntan, salah mengklasifikasikan penghasilan sebagai objek PPh final atau tidak final bisa berakibat fatal saat pengisian SPT Tahunan, mulai dari salah hitung pajak terutang hingga kehilangan hak kredit pajak. Artikel ini membahas tuntas perbedaan PPh final dan tidak final dari sisi dasar hukum, sistem penghitungan, penggabungan penghasilan, biaya pengurang, hingga kredit pajak, lengkap dengan contoh dampaknya pada pelaporan SPT Tahunan.

Secara singkat, perbedaan PPh final dan tidak final terletak pada empat hal: PPh final (Pasal 4 ayat 2 UU PPh) dikenakan dengan tarif tetap atas penghasilan bruto dan pelunasannya dianggap selesai seketika, sedangkan PPh tidak final (Pasal 17 UU PPh) dihitung dari penghasilan neto dengan tarif progresif dan digabung dengan penghasilan lain dalam SPT Tahunan. PPh final tidak bisa dikreditkan dan tidak boleh dikurangi biaya, sementara PPh tidak final dapat dikreditkan dan penghasilannya boleh dikurangi biaya sesuai Pasal 6 UU PPh.

Apa Itu PPh Final dan PPh Tidak Final?

PPh final dan PPh tidak final adalah dua sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang diatur dalam pasal berbeda di UU Pajak Penghasilan (UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan/UU HPP), dengan konsekuensi pelaporan yang sangat berbeda bagi Wajib Pajak.

Apa Itu PPh Final (Pasal 4 Ayat 2 UU PPh)?

PPh final adalah pajak penghasilan yang pemotongan atau pembayarannya bersifat final, artinya kewajiban pajak atas penghasilan tersebut dianggap selesai begitu dipotong atau dibayar, tanpa perlu dihitung ulang di SPT Tahunan. Dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengenakan tarif final atas jenis penghasilan tertentu seperti bunga deposito, penghasilan dari pengalihan tanah/bangunan, jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, dan omzet UMKM. Tujuan skema ini adalah menyederhanakan administrasi, terutama bagi penghasilan yang sulit ditelusuri biayanya atau bagi pelaku usaha kecil yang belum menyelenggarakan pembukuan lengkap.

Apa Itu PPh Tidak Final (Pasal 17 UU PPh)?

PPh tidak final adalah pajak penghasilan yang dihitung menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh, digabungkan dengan seluruh penghasilan Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, dan hasil pemotongannya menjadi kredit pajak yang mengurangi pajak terutang di SPT Tahunan. Skema ini berlaku untuk mayoritas penghasilan usaha, gaji, honorarium, dan penghasilan lain yang tidak secara eksplisit ditetapkan sebagai objek final. Tarif Pasal 17 untuk orang pribadi bersifat progresif lima lapisan (5% hingga 35%) sejak berlakunya UU HPP pada tahun pajak 2022, sementara tarif PPh Badan bersifat flat 22% dari penghasilan kena pajak.

5 Perbedaan Utama PPh Final dan Tidak Final

Lima dimensi berikut adalah pembeda paling penting antara PPh final dan tidak final yang wajib dipahami akuntan sebelum menyusun SPT Tahunan, karena masing-masing berdampak langsung pada angka pajak terutang yang dilaporkan.

Dimensi PPh Final PPh Tidak Final
Dasar hukum Pasal 4 ayat (2) UU PPh Pasal 17 UU PPh
Sistem penghitungan Tarif tetap x penghasilan bruto Tarif progresif/flat x penghasilan neto (kena pajak)
Penggabungan penghasilan Tidak digabung dengan penghasilan lain di SPT Tahunan Wajib digabung dengan seluruh penghasilan neto setahun
Biaya pengurang Tidak boleh dikurangkan (penghasilan bruto langsung dikalikan tarif) Biaya 3M (mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan) boleh dikurangkan sesuai Pasal 6 UU PPh
Kredit pajak Tidak dapat dikreditkan, hanya dilaporkan sebagai lampiran final di SPT Tahunan Dapat dikreditkan (mengurangi PPh terutang tahunan)

Contoh Objek PPh Final dan PPh Tidak Final

Mengenali objek pajak masing-masing skema membantu Wajib Pajak menentukan tarif dan cara lapor yang tepat sejak awal transaksi terjadi.

Contoh Objek PPh Final

Objek PPh final yang paling umum ditemui perusahaan meliputi: bunga deposito dan tabungan (20%), penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (2,5%), jasa konstruksi (1,75%-6% tergantung kualifikasi), sewa tanah dan/atau bangunan (10%), dividen yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (10%), serta penghasilan UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar setahun yang memilih tarif PPh final 0,5% dari peredaran bruto.

Contoh Objek PPh Tidak Final

Objek PPh tidak final mencakup penghasilan usaha reguler di luar fasilitas UMKM, gaji dan honorarium karyawan (PPh 21), penghasilan jasa dan sewa selain objek Pasal 4 ayat (2) yang dipotong PPh 23, keuntungan penjualan aset (di luar tanah/bangunan), serta laba usaha Wajib Pajak Badan yang dihitung dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi biaya dan kompensasi kerugian.

Dampak PPh Final dan Tidak Final pada SPT Tahunan

Perbedaan perlakuan ini membuat cara mengisi SPT Tahunan untuk kedua jenis penghasilan sangat berbeda, dan kesalahan menggabungkannya adalah kesalahan yang paling sering ditemukan saat rekonsiliasi pajak.

Misalnya, PT Sejahtera Abadi memiliki penghasilan sewa gedung senilai Rp500.000.000 (objek PPh final 10%, sehingga PPh final = Rp50.000.000) dan laba usaha reguler senilai Rp1.200.000.000 (objek PPh tidak final). Di SPT Tahunan Badan, penghasilan sewa Rp500.000.000 beserta PPh final Rp50.000.000 dilaporkan pada Lampiran Khusus penghasilan yang dikenakan pajak final dan tidak digabung ke penghasilan neto fiskal. Sementara itu, laba usaha Rp1.200.000.000 dihitung sebagai penghasilan kena pajak dan dikalikan tarif PPh Badan 22%, menghasilkan PPh terutang Rp264.000.000, yang kemudian dikurangi kredit pajak (misalnya PPh 23 yang telah dipotong pihak lain) untuk menentukan kurang/lebih bayar. PPh final Rp50.000.000 tersebut sudah selesai dan tidak boleh ikut dikreditkan terhadap PPh terutang Rp264.000.000 itu. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah memasukkan penghasilan final ke dalam peredaran bruto usaha reguler, sehingga Wajib Pajak membayar pajak dua kali atas penghasilan yang sama.

Apakah penghasilan yang sudah kena PPh final masih perlu dilaporkan di SPT Tahunan?

Ya. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final tetap wajib dilaporkan di SPT Tahunan, tetapi dicatat sebagai penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri (final), bukan digabung ke penghasilan kena pajak yang dihitung dengan tarif Pasal 17.

Bisakah Wajib Pajak memilih menggunakan skema tidak final untuk penghasilan yang seharusnya final?

Umumnya tidak. Jenis penghasilan yang termasuk objek Pasal 4 ayat (2) sudah ditetapkan sifat finalnya melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Keuangan, sehingga pemotong pajak wajib menerapkan tarif final tanpa opsi lain, kecuali untuk skema tertentu seperti PPh final UMKM 0,5% yang memang bersifat pilihan bagi Wajib Pajak yang memenuhi syarat.

Kesimpulan

PPh final dan PPh tidak final adalah dua sistem berbeda yang menentukan bagaimana penghasilan dihitung, digabungkan, dikurangi biaya, dan dikreditkan dalam SPT Tahunan. Memahami lima perbedaan utama ini, dasar hukum, sistem penghitungan, penggabungan penghasilan, biaya pengurang, dan kredit pajak, membantu akuntan dan staf finance menghindari kesalahan pelaporan yang berisiko menimbulkan kurang bayar atau sanksi administrasi.

Agar penghasilan final dan tidak final perusahaan Anda terpisah dan terhitung dengan benar sejak awal, gunakan layanan SPT Tahunan Badan OnlinePajak yang membantu menyusun lampiran penghasilan final maupun kredit pajak tidak final secara terintegrasi dan sesuai ketentuan Coretax DJP.

Referensi resmi: PPh Pasal 4 ayat (2) – Direktorat Jenderal Pajak, Peralihan Tarif Pajak Penghasilan – Direktorat Jenderal Pajak, dan PPh Final: Pengertian, Objek dan Tarif Barunya, Dokumen yang Diperlukan untuk Pelaporan SPT Tahunan Badan, serta Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final Terbaru.

Share

Related articles

PPh Final
PPh Final
PPh Final