Tarif PPh final jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 (PP 9/2022) tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 51 Tahun 2008, dengan tarif berkisar antara 1,75% hingga 6% tergantung jenis layanan dan kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki penyedia jasa. PP 9/2022 menambah jumlah golongan tarif dari lima menjadi tujuh tarif, sekaligus menurunkan sebagian besar tarif dibanding ketentuan lama untuk meringankan beban pelaku usaha konstruksi ber-sertifikat.
Ringkasan Cepat: 7 Tarif PPh Final Jasa Konstruksi PP 9/2022
| No. | Jenis Layanan | Status Sertifikasi | Tarif |
|---|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan konstruksi | SBU kualifikasi kecil / SKK usaha perseorangan | 1,75% |
| 2 | Pekerjaan konstruksi | Tanpa SBU / SKK | 4% |
| 3 | Pekerjaan konstruksi | SBU kualifikasi menengah, besar, atau spesialis | 2,65% |
| 4 | Pekerjaan konstruksi terintegrasi | Memiliki SBU | 2,65% |
| 5 | Pekerjaan konstruksi terintegrasi | Tanpa SBU | 4% |
| 6 | Jasa konsultansi konstruksi | Memiliki SBU / SKK perseorangan | 3,5% |
| 7 | Jasa konsultansi konstruksi | Tanpa SBU / SKK | 6% |
Dasar Hukum PPh Final Jasa Konstruksi
Ketentuan pajak jasa konstruksi bersumber dari beberapa regulasi berikut:
- Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh — mengatur bahwa penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh bersifat final
- PP Nomor 51 Tahun 2008 — ketentuan awal PPh final jasa konstruksi
- PP Nomor 9 Tahun 2022 — perubahan kedua PP 51/2008, berlaku sejak 21 Februari 2022, menurunkan sebagian tarif dan menambah golongan tarif dari 5 menjadi 7
Tarif ini menggantikan tarif lama pada PP 51/2008 di mana kualifikasi kecil sebelumnya dikenakan 2% dan menengah/besar 3%. Wajib pajak yang masih menggunakan tarif lama untuk kontrak yang dibayarkan setelah 21 Februari 2022 berisiko salah potong dan berpotensi menimbulkan sengketa kredit pajak.
Tarif Berdasarkan Kualifikasi Usaha Konstruksi
Perbedaan tarif PPh final jasa konstruksi ditentukan oleh dua faktor utama: jenis layanan (pekerjaan konstruksi biasa, pekerjaan konstruksi terintegrasi, atau konsultansi konstruksi) dan status sertifikasi (memiliki Sertifikat Badan Usaha/SBU atau tidak). Berikut penjelasan detail masing-masing kategori:
1. Pekerjaan Konstruksi (Kontraktor Pelaksana)
- 1,75% — penyedia jasa dengan SBU kualifikasi kecil, atau Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) untuk usaha orang perseorangan
- 2,65% — penyedia jasa dengan SBU kualifikasi menengah, besar, atau spesialis
- 4% — penyedia jasa yang tidak memiliki SBU atau SKK sama sekali
2. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi (Design-Build)
- 2,65% — penyedia jasa yang memiliki SBU (kualifikasi Besar B1 atau B2)
- 4% — penyedia jasa yang tidak memiliki SBU
3. Jasa Konsultansi Konstruksi (Perencanaan, Perancangan, Pengawasan)
- 3,5% — konsultan dengan SBU atau SKK untuk usaha perseorangan (kualifikasi apa pun)
- 6% — konsultan tanpa SBU atau SKK
Perhatian: perbedaan tarif antara kualifikasi kecil (1,75%) dan menengah/besar (2,65%) untuk pekerjaan konstruksi biasa berarti kesalahan mengklasifikasikan SBU kontraktor dapat menyebabkan kekurangan atau kelebihan potong yang signifikan pada proyek bernilai besar.
Cara Menghitung PPh Final Jasa Konstruksi
PPh final dihitung dari jumlah pembayaran (bruto) pada setiap termin, dikalikan tarif sesuai kualifikasi penyedia jasa, bukan dari margin keuntungan kontraktor.
Rumus: PPh Final = Tarif sesuai kualifikasi × Nilai Pembayaran (per termin)
Contoh perhitungan: PT Maju Jaya menggunakan jasa PT Ida Konstruksi (kualifikasi usaha besar, memiliki SBU) untuk membangun gudang senilai Rp1.000.000.000, dibayar dalam 3 termin.
| Termin | Nilai Pembayaran | Tarif | PPh Final Dipotong |
|---|---|---|---|
| Termin 1 (30%) | Rp300.000.000 | 2,65% | Rp7.950.000 |
| Termin 2 (40%) | Rp400.000.000 | 2,65% | Rp10.600.000 |
| Termin 3 (30%) | Rp300.000.000 | 2,65% | Rp7.950.000 |
| Total | Rp1.000.000.000 | — | Rp26.500.000 |
Bandingkan jika PT Ida Konstruksi tidak memiliki SBU: PPh final yang dipotong menjadi 4% × Rp1.000.000.000 = Rp40.000.000 — selisih Rp13,5 juta hanya karena perbedaan status sertifikasi. Ini menunjukkan pentingnya kontraktor melengkapi dan memperbarui SBU-nya.
Siapa yang Wajib Memotong PPh Final Jasa Konstruksi?
| Pengguna Jasa | Kewajiban |
|---|---|
| Badan usaha (PT/CV) atau instansi pemerintah | Wajib memotong PPh final saat pembayaran dan menerbitkan bukti potong |
| Orang pribadi (bukan pemotong pajak) | PPh final disetor sendiri oleh penyedia jasa dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi |
Penyetoran PPh final oleh pemotong dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Keterlambatan dikenai sanksi administrasi sesuai UU KUP.
PPh Final vs PPN atas Jasa Konstruksi: Jangan Tertukar
Selain PPh final, jasa konstruksi juga merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai PPN 11% (efektif) jika kontraktor berstatus PKP. Kedua pajak ini berjalan paralel dan tidak saling menggantikan:
| Aspek | PPh Final Jasa Konstruksi | PPN Jasa Konstruksi |
|---|---|---|
| Dipotong/dipungut oleh | Pengguna jasa (pemberi kerja) | Penyedia jasa (kontraktor PKP), dipungut dari pengguna jasa |
| Dasar hukum | PP 9/2022 | UU PPN, PMK 131/2024 |
| Tarif | 1,75% – 6% sesuai kualifikasi | Efektif 11% dari nilai kontrak (DPP Nilai Lain) |
| Sifat | Final, tidak dikreditkan | Dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan oleh pengguna jasa PKP |
Kesalahan Umum dalam Pemotongan PPh Final Jasa Konstruksi
- Masih menggunakan tarif PP 51/2008 lama untuk kontrak yang dibayarkan setelah 21 Februari 2022 — seharusnya mengikuti tarif PP 9/2022.
- Salah mengklasifikasikan status SBU kontraktor — kualifikasi kecil vs menengah/besar menghasilkan tarif yang jauh berbeda (1,75% vs 2,65%).
- Mencampur PPh final dengan PPh Pasal 23 — jasa konstruksi yang memenuhi syarat sertifikasi dikenai PPh final, bukan PPh Pasal 23 (2%) yang berlaku untuk jasa umum lainnya.
- Lupa memotong pada setiap termin pembayaran — PPh final dipotong per termin sesuai progres, bukan sekaligus di akhir kontrak.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa tarif PPh final jasa konstruksi terbaru?
Berdasarkan PP 9/2022, tarif PPh final jasa konstruksi berkisar 1,75% hingga 6%, tergantung jenis layanan (pekerjaan konstruksi, konstruksi terintegrasi, atau konsultansi) dan status Sertifikat Badan Usaha (SBU) penyedia jasa. Tarif terendah 1,75% berlaku untuk kontraktor kualifikasi kecil ber-SBU, dan tertinggi 6% untuk konsultan konstruksi tanpa SBU.
Apakah tarif berbeda berdasarkan kualifikasi usaha?
Ya. Untuk pekerjaan konstruksi biasa, kualifikasi kecil dikenakan 1,75%, kualifikasi menengah/besar/spesialis dikenakan 2,65%, sedangkan penyedia jasa tanpa sertifikat dikenakan 4%. Untuk konsultansi konstruksi, tarifnya 3,5% (ber-SBU) atau 6% (tanpa SBU), terlepas dari kualifikasi SBU-nya.
Apa beda pekerjaan konstruksi biasa dan konstruksi terintegrasi?
Pekerjaan konstruksi biasa hanya mencakup tahap pelaksanaan pembangunan. Pekerjaan konstruksi terintegrasi (design-build) mencakup perencanaan, pengadaan, dan pembangunan sekaligus dalam satu kontrak dengan satu penyedia jasa, dan dikenakan tarif 2,65% (ber-SBU) atau 4% (tanpa SBU).
Apakah PPh final jasa konstruksi bisa dikreditkan?
Tidak. Sesuai sifatnya sebagai pajak final, PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang lainnya dalam SPT Tahunan penyedia jasa. Pembayaran ini bersifat pelunasan final atas penghasilan dari kontrak konstruksi tersebut.
Siapa yang wajib memotong PPh final jasa konstruksi?
Jika pengguna jasa adalah badan usaha atau instansi pemerintah, mereka wajib memotong PPh final saat pembayaran dan menerbitkan bukti potong. Jika pengguna jasa adalah orang pribadi yang bukan pemotong pajak, penyedia jasa wajib menyetor sendiri PPh final tersebut.
Mengelola pemotongan PPh final jasa konstruksi untuk banyak kontrak dan termin pembayaran bisa merepotkan jika dilakukan manual. Dengan OnlinePajak, perusahaan dapat menghitung, memotong, membuat bukti potong, dan melaporkan PPh final jasa konstruksi secara otomatis melalui SPT Masa PPh Unifikasi — terintegrasi dengan sistem pembayaran pajak lainnya sehingga tim keuangan tidak perlu menghitung tarif secara manual untuk setiap kualifikasi kontraktor.
Sumber resmi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) dan Peraturan BPK (peraturan.bpk.go.id) untuk salinan lengkap PP Nomor 9 Tahun 2022.