Resources / Blog /

PPh 21

Dasar Hukum PPh 21: dari UU 1983 hingga UU HPP

Dasar Hukum PPh 21: dari UU 1983 hingga UU HPP

Bagi accountant, finance manager, atau HR/payroll staff yang perlu menyusun kebijakan pemotongan pajak karyawan secara akurat, memahami dasar hukum PPh Pasal 21 secara berurutan penting agar tidak salah merujuk aturan yang sudah tidak berlaku. Artikel ini menyusun garis waktu dasar hukum PPh 21 dari undang-undang induknya hingga aturan teknis yang berlaku saat ini.

Quick Answer: Dasar Hukum PPh 21

Dasar hukum utama PPh Pasal 21 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan teknis pemotongan bulanan saat ini mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang skema Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Garis Waktu Dasar Hukum PPh 21: dari UU 7/1983 hingga UU HPP

PPh Pasal 21 tidak lahir dari satu undang-undang tunggal, melainkan hasil serangkaian perubahan yang berlangsung selama lebih dari empat dekade. Berikut susunan kronologisnya:

Tahun Regulasi Perubahan Utama
1983 UU No. 7 Tahun 1983 Undang-undang PPh pertama, meletakkan dasar sistem self-assessment perpajakan Indonesia, termasuk konsep pemotongan pajak atas penghasilan pekerjaan (Pasal 21).
1991 UU No. 7 Tahun 1991 (Perubahan Pertama) Penyesuaian tarif dan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP).
1994 UU No. 10 Tahun 1994 (Perubahan Kedua) Perluasan objek pajak dan penyesuaian ketentuan pemotongan.
2000 UU No. 17 Tahun 2000 (Perubahan Ketiga) Penyesuaian tarif progresif dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2008 UU No. 36 Tahun 2008 (Perubahan Keempat) Penurunan tarif tertinggi, penyederhanaan lapisan tarif, dan penambahan berbagai fasilitas pajak.
2021 UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) Penyesuaian lapisan tarif Pasal 17 menjadi lima lapisan (5%–35%), penambahan lapisan penghasilan di atas Rp5 miliar, dan dasar hukum skema TER.

UU HPP menjadi titik penting karena mengubah struktur tarif progresif Pasal 17 yang menjadi basis perhitungan PPh 21 tahunan hingga saat ini, sekaligus membuka jalan bagi penyederhanaan pemotongan bulanan melalui skema TER.

Aturan Turunan Teknis: PP 58/2023 dan PMK 168/2023

Setelah UU HPP berlaku, pemerintah menerbitkan dua aturan turunan teknis yang secara langsung mengubah cara pemberi kerja menghitung pemotongan PPh 21 bulanan:

  • PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi — menjadi dasar hukum pemberlakuan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) sejak 1 Januari 2024.
  • PMK Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi — mengatur teknis penerapan TER, termasuk tabel tarif efektif bulanan untuk kategori A, B, dan C, serta tarif efektif harian.

Kedua aturan ini tidak menggantikan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, melainkan menyederhanakan cara menghitung pemotongan bulanan. Tarif Pasal 17 tetap digunakan untuk menghitung PPh 21 terutang setahun, khususnya pada masa pajak terakhir (Desember) saat dilakukan rekonsiliasi tahunan.

Tarif Berdasarkan Pasal 17: Dasar Perhitungan PPh 21 Setahun

Tarif progresif Pasal 17 UU PPh, sebagaimana diubah UU HPP, tetap menjadi acuan utama untuk menghitung PPh 21 terutang dalam satu tahun pajak. Berikut lapisan tarifnya:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Setahun Tarif
Sampai dengan Rp60.000.000 5%
Di atas Rp60.000.000 s.d. Rp250.000.000 15%
Di atas Rp250.000.000 s.d. Rp500.000.000 25%
Di atas Rp500.000.000 s.d. Rp5.000.000.000 30%
Di atas Rp5.000.000.000 35%

Skema TER pada dasarnya adalah pengejawantahan tarif Pasal 17 ini ke dalam bentuk tarif efektif bulanan (kategori A, B, C sesuai status PTKP), sehingga pemberi kerja tidak perlu menghitung PTKP dan biaya jabatan setiap bulan. Pada masa pajak Desember, penghitungan kembali menggunakan tarif Pasal 17 penuh untuk memastikan total pajak setahun sudah akurat.

Kenapa Ini Penting untuk Kepatuhan

Memahami garis waktu dasar hukum ini penting bagi accountant dan finance manager karena beberapa alasan praktis. Pertama, saat terjadi pemeriksaan pajak, petugas dapat merujuk ke UU sumber atau aturan turunan tertentu, sehingga tim finance perlu memahami hierarki peraturan yang berlaku. Kedua, banyak referensi lama di internet masih mengacu pada tarif atau skema sebelum UU HPP dan sebelum TER berlaku, sehingga penting membedakan aturan historis dari aturan yang masih berlaku efektif. Ketiga, kesalahan merujuk pasal atau PMK yang sudah dicabut dapat menimbulkan risiko kesalahan hitung yang berdampak pada kurang bayar atau lebih bayar PPh 21 karyawan.

FAQ

Apakah UU No. 7 Tahun 1983 masih berlaku?

UU No. 7 Tahun 1983 masih menjadi undang-undang induk PPh, tetapi sebagian besar pasalnya telah diubah melalui empat kali perubahan, terakhir oleh UU HPP No. 7 Tahun 2021. Yang berlaku saat ini adalah versi UU PPh setelah seluruh perubahan tersebut digabungkan.

Apa perbedaan PP 58/2023 dan PMK 168/2023?

PP 58/2023 adalah dasar hukum pemberlakuan skema TER secara umum, sedangkan PMK 168/2023 adalah aturan teknis pelaksanaannya, termasuk tabel tarif efektif bulanan dan harian yang digunakan pemberi kerja dalam praktik.

Apakah tarif Pasal 17 berubah sejak UU HPP?

Ya. UU HPP menambahkan lapisan tarif baru 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar setahun, serta menaikkan batas lapisan tarif 5% dari Rp50 juta menjadi Rp60 juta.

Kesimpulan

Dasar hukum PPh Pasal 21 berkembang dari UU No. 7 Tahun 1983 hingga UU HPP No. 7 Tahun 2021, dengan aturan teknis pemotongan bulanan saat ini mengikuti PP 58/2023 dan PMK 168/2023 tentang skema TER. Memahami garis waktu ini membantu tim finance dan payroll menghindari kesalahan merujuk aturan yang sudah tidak berlaku, sekaligus memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan yang berlaku saat ini.

Mengelola perhitungan dan pelaporan PPh 21 karyawan sesuai skema TER terbaru bisa jadi rumit jika dilakukan manual. Layanan PPh 21 OnlinePajak membantu tim payroll menghitung, memotong, dan melaporkan PPh 21 secara otomatis sesuai aturan terbaru DJP.

Share

Related articles

PPh 21
PPh 21
PPh 21