Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dicairkan saat peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja. Berkat digitalisasi melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), proses klaim JHT kini bisa dilakukan dari ponsel tanpa harus antre di kantor cabang. Artikel ini membahas formulir klaim JHT, dokumen yang dibutuhkan, langkah klaim online dan offline, serta dampak pajak atas pencairan JHT.
Dasar Hukum Klaim JHT
Klaim JHT diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT. Berdasarkan penjelasan Pasal 26 ayat (1) PP 60/2015, yang dimaksud dengan “mencapai usia pensiun” termasuk peserta yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri (resign) atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Artinya, karyawan yang baru resign pun berhak mencairkan JHT.
Siapa yang Berhak Klaim JHT?
| Kondisi Peserta | Jenis Klaim | Batas Minimal Klaim |
|---|---|---|
| Pensiun / usia 56 tahun | Klaim 100% | Tidak ada |
| Resign / PHK | Klaim 100% | 1 bulan sejak berhenti kerja |
| Masih aktif bekerja (10 tahun kepesertaan) | Klaim sebagian: 10% atau 30% | Kepesertaan ≥ 10 tahun |
| Saldo ≤ Rp10–15 juta (masih aktif) | Klaim via JMO (sebagian) | Data sudah diperbarui di JMO |
| Cacat total tetap | Klaim 100% | Tidak ada |
| Meninggal dunia (ahli waris) | Klaim 100% | Dokumen ahli waris |
Dokumen yang Dibutuhkan untuk Klaim JHT
Siapkan dokumen berikut sebelum mengajukan klaim, baik secara online maupun offline:
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan (fisik atau digital)
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi
- Kartu Keluarga (KK) asli dan fotokopi
- Surat keterangan berhenti bekerja dari perusahaan atau surat keputusan pensiun
- Buku tabungan rekening aktif untuk pencairan dana
- Foto diri terbaru
- NPWP (wajib jika saldo JHT lebih dari Rp50 juta)
Cara Klaim JHT Online via Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile)
Aplikasi JMO adalah cara tercepat untuk mencairkan JHT tanpa perlu datang ke kantor cabang. Klaim via JMO tersedia untuk peserta dengan saldo hingga Rp15 juta.
- Unduh aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dari Google Play Store atau Apple App Store, lalu login menggunakan e-mail dan password yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
- Pilih menu Pengkinian Data dan pastikan semua informasi sudah benar. Lakukan verifikasi biometrik wajah, isi nomor HP, e-mail, NPWP, dan nomor rekening bank aktif.
- Setelah pengkinian data selesai, pastikan muncul tiga centang hijau sebagai syarat kelayakan klaim.
- Pilih menu Jaminan Hari Tua, lalu ketuk Klaim JHT.
- Pilih alasan pengajuan klaim (contoh: Mengundurkan Diri atau PHK).
- Verifikasi data kepesertaan yang tampil, lalu ketuk Sudah.
- Lakukan swafoto (verifikasi biometrik wajah) sesuai panduan di layar.
- Masukkan data rekening bank tujuan pencairan.
- Periksa jumlah saldo JHT yang akan dicairkan, lalu ketuk Konfirmasi.
- Klaim selesai. Pantau status pencairan melalui fitur Tracking Klaim di aplikasi JMO.
Cara Klaim JHT Offline (Kantor Cabang dan Bank)
Jika klaim tidak memenuhi syarat JMO atau saldo melebihi batas aplikasi, klaim dapat dilakukan secara langsung:
- Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan: Ambil nomor antrean, isi formulir klaim JHT yang disediakan petugas, serahkan dokumen asli dan fotokopi, kemudian tunggu verifikasi dan wawancara. Dana akan ditransfer ke rekening yang dicantumkan di formulir.
- Bank Mitra BPJS: Prosedur serupa dengan kantor cabang. Pastikan bank yang dituju telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- Lapak Asik Online: Akses portal lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id, isi data diri, unggah dokumen, dan jadwal wawancara online via video call akan dikirim melalui e-mail.
Berapa Lama Proses Pencairan JHT?
Proses pencairan JHT via JMO biasanya selesai dalam 1–5 hari kerja setelah klaim dikonfirmasi dan data terverifikasi. Untuk klaim di kantor cabang, waktu pencairan bergantung pada kelengkapan dokumen dan antrean layanan.
Dampak Pajak atas Pencairan JHT
Penting diketahui: pencairan JHT dikenakan PPh Pasal 21. Berdasarkan ketentuan DJP, besaran pajak dihitung dari jumlah JHT yang diterima, dikurangi komponen iuran yang sebelumnya telah dikenakan pajak. Untuk JHT yang dicairkan setelah masa kepesertaan di atas 5 tahun, terdapat skema penghitungan progresif. Jika saldo JHT di atas Rp50 juta, NPWP wajib dilampirkan untuk perhitungan PPh yang akurat. Sebaiknya konsultasikan dengan tim HR atau konsultan pajak sebelum mencairkan saldo besar.
Apakah JHT bisa diklaim sebelum usia 56 tahun?
Ya. Berdasarkan PP 60/2015, JHT dapat diklaim 100% jika peserta mengundurkan diri atau terkena PHK, meskipun belum mencapai usia pensiun. Khusus untuk peserta yang masih aktif bekerja dengan kepesertaan minimal 10 tahun, tersedia klaim sebagian sebesar 10% (persiapan pensiun) atau 30% (kepemilikan rumah).
Berapa lama proses pencairan JHT setelah klaim diajukan?
Melalui aplikasi JMO, dana umumnya masuk ke rekening dalam 1–5 hari kerja. Untuk klaim di kantor cabang atau bank, waktu bisa bervariasi tergantung kelengkapan dokumen. Jika terdapat kendala, hubungi call center BPJS Ketenagakerjaan di nomor 175.
Di mana mendapatkan formulir klaim JHT terbaru?
Formulir klaim JHT tersedia di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan dapat diunduh dari situs resmi bpjsketenagakerjaan.go.id. Untuk klaim via JMO atau Lapak Asik, formulir diisi secara digital langsung di dalam aplikasi atau portal.
Apakah karyawan yang di-PHK langsung bisa klaim JHT?
Setelah PHK dikonfirmasi, peserta perlu menunggu 1 bulan sebelum dapat mengajukan klaim JHT 100%. Perusahaan juga wajib melaporkan PHK melalui portal Siap Kerja. Jika perusahaan belum melapor, peserta dapat melakukan pelaporan mandiri agar status kepesertaan segera dinonaktifkan.
Hitung PPh 21 atas JHT dengan OnlinePajak
Bagi HR dan tim payroll, menghitung dampak pajak atas pencairan JHT karyawan secara massal memerlukan ketelitian. OnlinePajak menyediakan fitur perhitungan PPh 21 terintegrasi yang membantu tim HR memproses kewajiban perpajakan atas manfaat JHT secara akurat dan efisien. Pelajari fitur PPh 21 OnlinePajak.
Referensi Regulasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- Situs resmi BPJS Ketenagakerjaan: bpjsketenagakerjaan.go.id