Perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap memiliki aturan tersendiri yang berbeda dari karyawan tetap, karena penghasilannya bisa diterima harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan tanpa jumlah yang pasti setiap periode. Sejak berlakunya skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) melalui PMK 168/2023, cara menghitung PPh 21 untuk kategori pekerja ini menjadi lebih sederhana namun tetap perlu dipahami dengan tepat agar tidak salah potong. Artikel ini membahas kategori TER untuk pegawai tidak tetap beserta contoh perhitungannya.
Ringkasan singkat: Pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan harian/mingguan/satuan/borongan dikenai TER Harian; jika menerima penghasilan bulanan, dikenai TER Bulanan sesuai kategori PTKP. Dasar hukumnya PMK Nomor 168 Tahun 2023 dan lampiran PP 58/2023. Penghasilan harian sampai Rp450.000 dikenai tarif 0%, di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 dikenai 0,5%, dan di atas Rp2.500.000 per hari dihitung dengan tarif Pasal 17 dikalikan 50% dari penghasilan bruto.
Kategori TER untuk Pegawai Tidak Tetap
PMK 168/2023 membagi perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap menjadi dua skema berdasarkan cara penerimaan penghasilannya:
| Penghasilan Bruto Harian | Tarif |
|---|---|
| Sampai dengan Rp450.000 | 0% x penghasilan bruto harian |
| Di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000 | 0,5% x penghasilan bruto harian |
| Di atas Rp2.500.000 | Tarif Pasal 17 x 50% x penghasilan bruto |
Untuk pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan secara bulanan (misalnya dibayar sekali sebulan meski jam kerjanya tidak tetap), PPh 21 dihitung menggunakan TER Bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto dalam masa pajak yang bersangkutan, sama seperti skema TER bulanan pegawai tetap, mengikuti kategori TER A/B/C berdasarkan status PTKP.
Poin Penting: TER Bulanan Tidak Berlaku untuk Masa Pajak Terakhir
Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 168/2023 menegaskan bahwa TER bulanan hanya dapat digunakan untuk penghitungan PPh 21 per masa pajak biasa, kecuali masa pajak terakhir (umumnya Desember). Untuk masa pajak terakhir, penghitungan PPh 21 wajib menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh yang dikalikan dengan penghasilan neto setahun, sama seperti penghitungan ulang tahunan karyawan tetap.
Contoh Perhitungan TER Harian
Contoh 1 — Buruh Harian dengan Upah Rendah: Ali (ber-NPWP, status TK/0) bekerja sebagai buruh harian selama 15 hari dengan upah harian Rp450.000. Karena penghasilan hariannya tepat di batas Rp450.000, TER Harian yang berlaku adalah 0%, sehingga tidak ada PPh 21 yang dipotong sama sekali.
Contoh 2 — Tenaga Lepas dengan Upah Menengah: Budi bekerja sebagai tenaga lepas harian dengan upah Rp600.000/hari selama 10 hari (total Rp6.000.000). Karena penghasilan harian di atas Rp450.000 sampai Rp2.500.000, PPh 21 dihitung 0,5% x Rp600.000 = Rp3.000 per hari, atau total Rp30.000 untuk 10 hari.
Contoh 3 — Tenaga Ahli Harian dengan Upah Tinggi: Seorang pekerja lepas menerima upah harian Rp3.000.000. Karena melebihi Rp2.500.000/hari, PPh 21 dihitung dengan tarif Pasal 17 dikalikan 50% dari penghasilan bruto: 5% x (50% x Rp3.000.000) = 5% x Rp1.500.000 = Rp75.000 per hari.
Contoh Perhitungan TER Bulanan untuk Pegawai Tidak Tetap
Ibnu bekerja sebagai pemetik hasil kebun di perusahaan perkebunan, menerima penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan hasil panen, berstatus TK/0. Karena dibayarkan bulanan (bukan harian), PPh 21 dihitung menggunakan TER bulanan Kategori A sesuai status PTKP-nya, dikalikan langsung dengan total penghasilan bruto bulan tersebut, mekanismenya identik dengan cara menghitung TER bulanan pegawai tetap, hanya statusnya tetap tercatat sebagai pegawai tidak tetap.
Perbandingan dengan Kategori Penerima Penghasilan Lain
| Kategori | Skema Perhitungan |
|---|---|
| Pegawai tetap | TER bulanan x penghasilan bruto per masa; Pasal 17 x penghasilan neto setahun untuk masa terakhir |
| Pegawai tidak tetap (harian) | TER Harian sesuai tabel; Pasal 17 x 50% bruto jika di atas Rp2.500.000/hari |
| Pegawai tidak tetap (bulanan) | TER Bulanan x penghasilan bruto masa pajak |
| Bukan pegawai (tenaga ahli/jasa) | Pasal 17 x 50% dari penghasilan bruto (jasa, bukan pembelian material) |
| Peserta kegiatan | Pasal 17 x penghasilan bruto penuh |
Kesalahan Umum dalam Menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap
- Menyamakan skema harian dan bulanan: memakai TER Harian untuk pegawai yang sebenarnya dibayar bulanan (atau sebaliknya), sehingga hasil pemotongan pajak keliru.
- Lupa menghitung rata-rata harian untuk upah borongan: untuk upah borongan/satuan, penghasilan harus dibagi rata dengan jumlah hari kerja untuk menentukan lapisan tarif TER Harian yang tepat.
- Tetap memakai TER bulanan di masa pajak terakhir: untuk penghitungan Desember (atau bulan terakhir masa kerja), wajib beralih ke tarif Pasal 17 atas penghasilan neto setahun, bukan tetap memakai TER bulanan.
- Tidak menaikkan tarif 20% untuk penerima tanpa NPWP: pegawai tidak tetap tanpa NPWP tetap dikenai tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal yang seharusnya berlaku.
Pertanyaan Umum Seputar PPh 21 Pegawai Tidak Tetap
Apa kategori TER untuk pegawai tidak tetap?
Ada dua skema: TER Harian untuk penghasilan yang diterima harian/mingguan/satuan/borongan (0% sampai Rp450.000/hari, 0,5% untuk Rp450.000–Rp2.500.000/hari, dan tarif Pasal 17 x 50% bruto di atas Rp2.500.000/hari), serta TER Bulanan untuk penghasilan yang dibayarkan bulanan, mengikuti kategori TER sesuai status PTKP.
Apakah pegawai tidak tetap dengan upah harian di bawah Rp450.000 tetap kena pajak?
Tidak. Penghasilan harian sampai dengan Rp450.000 dikenai TER Harian sebesar 0%, sehingga tidak ada PPh 21 yang dipotong.
Bagaimana menghitung PPh 21 untuk upah borongan?
Penghasilan borongan dihitung rata-rata hariannya terlebih dahulu (total upah dibagi jumlah hari pengerjaan), kemudian rata-rata harian tersebut dicocokkan dengan lapisan tarif TER Harian yang sesuai.
Apakah TER bulanan berlaku untuk masa pajak terakhir?
Tidak. Untuk masa pajak terakhir (biasanya Desember), penghitungan PPh 21 wajib menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan penghasilan neto setahun, bukan TER bulanan.
Apa yang terjadi jika pegawai tidak tetap tidak memiliki NPWP?
Tarif PPh 21 yang dikenakan menjadi lebih tinggi 20% dari tarif normal yang seharusnya berlaku sesuai skema TER atau Pasal 17 yang relevan.
Kategori TER untuk pegawai tidak tetap merupakan bagian dari skema Tarif Efektif Rata-rata yang lebih luas — pelajari cakupan lengkap kategori TER A, B, dan C untuk seluruh jenis pegawai di panduan tarif TER PPh 21.
Hitung dan Setor PPh 21 Pegawai Tidak Tetap Lebih Mudah di OnlinePajak
OnlinePajak, sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak, membantu perusahaan menghitung PPh 21 pegawai tidak tetap secara otomatis sesuai skema TER Harian maupun TER Bulanan, membuat bukti potong lewat e-Bupot, dan menyetorkan kode billing dalam satu platform terintegrasi — mengurangi risiko salah kategori tarif yang sering terjadi pada perhitungan manual.
Referensi resmi: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.